Anggaran MBG Rp335 Triliun Disorot, Pengawasan Lemah Dinilai Rawan Kebocoran

Besarnya anggaran Program MBG tahun 2026 yang hingga mencapai Rp335 triliun itu, telah memunculkan kekhawatiran karena dinilai rentan bocor apabila tidak dibarengi sistem pengawasan yang kuat dan menyeluruh.

JAKARTA, HITV — Sorotan tersebut disampaikan Dewan Pembina Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN), H. Taufiq Rahman, SH, S.Sos. Ia menilai peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait lemahnya pengawasan program MBG patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurut Taufiq, program dengan anggaran ratusan triliun rupiah sangat mudah disalahgunakan apabila pengawasannya hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh pelaksanaan di lapangan.

“Anggaran sebesar itu bisa menjadi bancakan jika pengawasannya lemah. Jangan hanya berhenti pada laporan di atas meja, tetapi harus benar-benar diawasi dari hulu sampai hilir,” kata Taufiq di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan tidak cukup dilakukan pada tahap penyaluran anggaran semata. Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan proses pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, hingga kualitas makanan yang diterima masyarakat berjalan sesuai standar.

Taufiq menilai, celah penyimpangan dapat muncul di banyak titik apabila mekanisme pengawasan tidak dirancang secara ketat dan transparan. Mulai dari praktik mark up harga bahan pangan, distribusi fiktif, hingga kualitas makanan yang tidak sesuai ketentuan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah membuka ruang pengawasan lintas sektor dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil, media, lembaga pengawas independen, hingga aparat penegak hukum.

Menurut dia, keterlibatan publik penting untuk memastikan program yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi anak bangsa tersebut benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain pengawasan langsung, Taufiq juga menekankan pentingnya penggunaan sistem digital yang terintegrasi dalam pelaksanaan program MBG. Digitalisasi dinilai dapat memperkuat transparansi sekaligus memudahkan pelacakan alur distribusi dan penggunaan anggaran.

“Semua alur bantuan harus bisa dipantau secara terbuka. Dengan sistem digital, proses pengadaan, distribusi, sampai penerima manfaat bisa lebih transparan dan mudah diawasi,” ujarnya.

Taufiq yang juga menjabat Pimpinan Redaksi SkandalTV mengingatkan, program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun tanpa tata kelola yang baik, program tersebut justru berpotensi memunculkan persoalan hukum dan kerugian negara dalam jumlah besar.

“Jangan sampai niat baik negara untuk memperbaiki gizi anak bangsa malah berujung masalah hukum karena lemahnya pengawasan,” kata dia. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: Humas PWOIN