Kekeringan Air Jadi Ancaman Serius bagi Masa Depan Batam

Persoalan ketersediaan air bersih di Kota Batam mulai menjadi kegelisahan masyarakat dan pelaku dunia usaha.

BATAM, HITV — Dalam satu tahun terakhir, gangguan distribusi air yang terjadi berulang kali dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis perbaikan jaringan, tetapi berpotensi menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani secara menyeluruh.

Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau, Ismail, meminta BP Batam dan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbuka menjelaskan kondisi sebenarnya di balik gangguan pelayanan air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Batam.

Menurut Ismail, masyarakat membutuhkan kepastian, terutama mengenai penyebab gangguan, kondisi sumber air baku, serta batas waktu perbaikan. Sebab, distribusi air yang berbulan-bulan tidak stabil—kadang mengalir dan lebih sering berhenti—telah mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau memang persoalannya perbaikan, harus dijelaskan kapan selesai. Jangan masyarakat dibiarkan menghadapi kondisi air hidup-mati berbulan-bulan tanpa kepastian,” ujar Ismail.

Ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh. BP Batam dan pengelola SPAM, kata dia, harus menjelaskan apakah gangguan distribusi semata-mata disebabkan kerusakan teknis atau terdapat persoalan lain, termasuk menurunnya ketersediaan air baku di sejumlah waduk.

Transparansi dinilai penting karena air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Jika memang terjadi penyusutan debit sumber air, kondisi tersebut harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami situasi sekaligus mengetahui langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah.

Jangan Sampai Krisis Air Menjadi Normal Baru

ISMAIL mengatakan, persoalan air yang terjadi saat ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Gangguan distribusi tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kondisi normal yang terus berulang.

Ia bahkan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan pengelolaan SPAM. Jika pengelola dinilai tidak mampu memberikan pelayanan yang layak, pemerintah harus mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi sistem pengelolaannya.

“Kalau memang pengelola tidak mampu mengatasi persoalan ini, BP Batam harus mengambil tindakan. Krisis air di Batam jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” katanya.

Ismail juga mengungkapkan bahwa gangguan air turut dirasakan di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, aliran air disebut tidak menentu, sementara tagihan tetap berjalan.

“Air mati dan hidup, lebih banyak matinya. Tetapi tagihan setiap bulan tetap ada dan bahkan meningkat. Ini tentu perlu dijelaskan,” ujarnya.

Kondisi Waduk Harus Dibuka ke Publik

MENURUT Ismail, pemerintah perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi seluruh sumber air utama Batam, terutama menjelang dan selama musim kemarau.

Ia mempertanyakan kondisi Waduk Nongsa, Duriangkang, Tembesi, Sei Harapan, dan Sei Ladi. Informasi mengenai kapasitas tampungan, debit air masuk dan keluar, tingkat penyusutan, serta proyeksi ketersediaan air perlu disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

“Bagaimana kondisi Waduk Nongsa, Duriangkang, Tembesi, Sei Harapan dan Sei Ladi? Ini harus dijelaskan. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sumber air yang menjadi penopang kehidupan Kota Batam,” kata Ismail.

Ia mengingatkan bahwa ketergantungan Batam terhadap waduk membuat keberlanjutan kawasan tangkapan air menjadi sangat penting. Karena itu, kebijakan tata ruang dan perlindungan kawasan hutan di sekitar sumber air harus benar-benar diperhatikan.

Kerusakan Kawasan Penyangga Bisa Berdampak Panjang

ISMAIL menilai kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air harus dijaga. Menurut dia, berkurangnya kawasan hijau di sekitar waduk dapat memengaruhi kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menyimpan air hujan.

Fungsi ekologis hutan, lanjutnya, bukan hanya berkaitan dengan keberadaan pepohonan, tetapi juga menjaga siklus hidrologi. Vegetasi membantu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah sehingga cadangan air dapat dipertahankan dan dilepaskan secara lebih bertahap.

Karena itu, persoalan air Batam tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki pipa atau jaringan distribusi. Pemerintah juga harus memastikan sumber air baku dan kawasan tangkapannya tetap terjaga.

“Kalau kawasan penyangga sumber air rusak, dampaknya bukan hanya hari ini. Saat musim hujan mungkin tidak terasa, tetapi ketika kemarau datang, persoalannya baru terlihat,” katanya.

Amsakar Diminta Turun Tangan

SEBAGAI Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Akhmad dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan persoalan air ditangani secara terintegrasi.

Ismail meminta pemerintah tidak menunggu sampai kondisi semakin parah. Terlebih, cuaca panas dan musim kemarau dapat meningkatkan kebutuhan air sekaligus memperbesar risiko kebakaran.

“Kalau Batam sampai kekurangan air, mau jadi apa kota ini? Persoalan seperti ini seharusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera menyampaikan kondisi aktual sumber air Batam, langkah yang sedang dilakukan, serta strategi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat dan dunia usaha.

Sebab, bagi Batam sebagai kota industri dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau, ketersediaan air bukan sekadar persoalan pelayanan publik. Air merupakan salah satu fondasi utama bagi kehidupan masyarakat, investasi, industri, dan keberlanjutan pembangunan kota.

“Jangan sampai kita baru bertindak ketika waduk sudah kritis dan masyarakat sudah mengalami kekeringan. Air adalah kebutuhan pokok. Kalau sumbernya tidak dijaga dan pengelolaannya tidak diperbaiki sejak sekarang, masa depan Batam akan menghadapi persoalan yang jauh lebih besar,” kata Ismail. (\•/)

Penulis: Tata Rusmanto
Editor: AYS
Sumber: HITV Batam