Bupati Bogor Sebut Isu Pindah Provinsi Hoax, Tapi Masalah Utama Tetap Nyata, Siapa Yang di Untungkan Dalam Bisnis Tambang?

Oleh: Ahmad Rohani

Berita yang menyatakan Bupati Bogor menepis wacana pemisahan diri dari Jawa Barat akibat penutupan tambang sebagai berita bohong atau hoax, layak disikapi dengan pandangan kritis.

Pernyataan ini seolah berusaha meredam kegaduhan publik, namun jika dicermati lebih dalam, justru menimbulkan tanda tanya besar: kalau isu pindah provinsi itu tidak benar, lalu apa arti dari permohonan keras agar tambang dibuka kembali? Dan apa jawaban nyata pemerintah daerah atas masalah yang sebenarnya?

Berikut pandangan tajam saya atas situasi baru ini:

Menepis Isu, Tapi Diam atas Akar Masalah

Langkah Bupati menyebut isu pemindahan wilayah sebagai hoax sebenarnya wajar secara administrasi, karena mengubah batas provinsi memang bukan hal yang bisa terjadi begitu saja. Namun, ada hal yang sangat mencolok: Bupati hanya menepis dampak emosionalnya, tapi sama sekali tidak menjawab inti permasalahannya, yaitu kenapa permohonan pembukaan tambang diajukan dengan sangat mendesak dan keras?

Menepis berita itu mudah. Tapi, apakah Bupati menjawab kenapa ekonomi daerah terasa sangat tergantung pada Tambang. Apakah ada penjelasan mengapa ratusan truk pasir tetap beroperasi meski izin ditutup? Apakah ada tanggung jawab atas jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan warga bertahun-tahun?

Menyebut satu berita hoax tidak membuat masalah besar yang ada di lapangan ikut hilang begitu saja. Ini seolah cara untuk mengalihkan perhatian, supaya publik tidak lagi membahas kegagalan pengelolaan ekonomi dan lingkungan.

Aspirasi Warga Jelas Ada, Jangan Dianggap Angin Lalu

Walau disebut hoax, kita tidak bisa menutup mata bahwa tuntutan untuk pindah provinsi itu benar-benar muncul dari aspirasi massa dalam aksi demonstrasi. Artinya, kemarahan, kekecewaan, dan rasa terdesak itu nyata. Masyarakat merasa tidak didengar, merasa kepentingan mereka dipangkas, dan merasa aturan provinsi memberatkan.

Ketika aspirasi yang meluap-luap ini hanya dijawab dengan kata “hoax”, justru terasa seperti pembungkaman. Bupati seharusnya memahami: wacana itu muncul karena ada rasa ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan yang ada. Menepisnya sebagai berita bohong tanpa menindaklanjuti akar kekecewaan itu, sama saja memendam bom waktu. Suatu saat ledakannya akan lebih besar lagi.

Konflik Bupati vs Gubernur Masih Belum Selesai

Pernyataan ini juga belum menyelesaikan pertikaian wewenang antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat. Bupati sudah memohon agar tambang dibuka, provinsi tetap menutupnya, lalu muncul isu pindah provinsi, dan sekarang dibilang hoax. Lingkaran masalah ini berputar terus tanpa solusi.

Yang membuat saya miris, dari awal sampai sekarang, yang diperdebatkan hanya soal izin buka atau tutup. Tidak pernah ada debat tentang: “Apakah tambang ini baik atau buruk untuk Bogor?”, “Apakah ada jalan lain selain tambang?”, atau “Bagaimana memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi?”.

Bagi saya, ini membuktikan bahwa pola pikir pemerintah daerah belum berubah. Masih beranggapan tambang adalah satu-satunya jalan hidup. Padahal, sebagai daerah penyangga Jakarta, Bogor punya harga mahal di sektor pariwisata, pertanian, dan air bersih. Mengapa potensi itu tidak diperjuangkan sekuat tenaga seperti halnya memperjuangkan izin tambang? Ini yang membuat saya, warga Banten yang peduli Bogor, sangat prihatin.

Hoax atau Tidak, Dampak Lingkungan Tetap Nyata

Ini poin paling tajam yang ingin saya sampaikan:
Isu pindah provinsi mungkin hoax, tapi kerusakan lingkungan, jalan rusak, banjir, dan longsor itu NYATA.

Berita bisa dikatakan benar atau salah. Tapi lubang-lubang besar di badan jalan, sungai yang keruh lumpur, serta tanah yang gundul akibat tambang, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Saya justru melihat pernyataan Bupati ini sebagai cara mengelak dari tanggung jawab. Sibuk menanggapi berita di media, tapi lupa menanggapi keluhan rakyat di jalanan dan sungai.

Kesimpulan

Bupati boleh saja menyebut wacana pemindahan wilayah sebagai berita bohong. Tapi jangan berharap masalah selesai hanya dengan penegasan itu. Rakyat Bogor butuh jawaban nyata, bukan sekadar klarifikasi. Mereka butuh tahu ke mana arah ekonomi daerah kalau tambang ditutup. Mereka butuh kepastian siapa yang akan memperbaiki kerusakan akibat pertambangan yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Kalau hanya pandai menepis berita, tapi diam soal kerusakan alam dan kemiskinan struktur akibat ketergantungan tambang, maka sesungguhnya yang sedang dibohongi bukanlah publik, melainkan diri sendiri dan masa depan Kabupaten Bogor. Masalahnya bukan mau jadi bagian Jawa Barat atau Banten, masalahnya adalah bagaimana menjaga Bogor tetap layak huni bagi warganya. Itu saja yang penting. (*)

Penulis adalah Aktivis Bogor Raya (Asal Lebak – Banten)