Layanan Kesehatan CPMI Dievaluasi, APJATI Bima Dompu Soroti Standar, Waktu dan Biaya Medical Check-up

Amalia Medical Center menyatakan siap mempercepat hasil pemeriksaan dan menyiapkan penyesuaian tarif layanan mulai November 2026.

BIMA, HITV — Penguatan layanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menjadi fokus pertemuan DPC Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Bima Dompu bersama manajemen Klinik Amalia Medical Center.

Pertemuan yang dikemas dalam silaturahmi sekaligus evaluasi kemitraan tersebut berlangsung di area Amalia Medical Center, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, 3 Oktober 2026.

FORUM tersebut menjadi ruang evaluasi bersama untuk memastikan proses medical check-up CPMI berjalan sesuai standar, efisien, transparan, serta memberikan kepastian pelayanan bagi calon pekerja migran sebelum melanjutkan tahapan proses penempatan ke Jakarta.

Direktur Utama Klinik Amalia Medical Center, Ir. H. Zainal Muhammad, MBA, hadir bersama Kepala Cabang Klinik Bima, Muh. Rifki, S.Kom. Keduanya menerima langsung jajaran pengurus dan anggota DPC APJATI Bima Dompu.

Ketua APJATI Bima Dompu menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini terjalin dengan Amalia Medical Center. Menurut dia, klinik tersebut menjadi salah satu mitra dalam memfasilitasi pemeriksaan kesehatan CPMI dari wilayah Bima dan Dompu.

Namun, kemitraan tersebut dinilai perlu terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga dan mampu menjawab kebutuhan CPMI maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Salah satu perhatian utama APJATI adalah penerapan standar pemeriksaan kesehatan. Proses medical check-up diharapkan dilaksanakan secara ketat dan sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesehatan.

Selain standar medis, aspek pembiayaan turut menjadi perhatian. APJATI menekankan pentingnya transparansi tarif dan kewajaran biaya agar tidak menambah beban calon pekerja migran.

«“Kami ingin memastikan proses medical berjalan sesuai standar Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, serta dengan biaya yang wajar bagi para CPMI,” ujar Ketua APJATI Bima Dompu.»

Dalam sesi evaluasi, sejumlah anggota APJATI juga menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman pelayanan di lapangan.

Pembahasan antara lain menyangkut efisiensi waktu pemeriksaan, percepatan penerbitan hasil medical check-up, mekanisme administrasi, serta pola koordinasi dan komunikasi antara P3MI dengan pihak klinik.

Masukan tersebut dinilai penting karena ketepatan waktu dan kejelasan alur pelayanan menjadi bagian dari kepastian proses bagi CPMI yang tengah menjalani tahapan penempatan ke luar negeri.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Utama Amalia Medical Center, H. Zainal Muhammad, menyatakan pihaknya terbuka terhadap evaluasi yang disampaikan APJATI.

Ia menegaskan manajemen klinik berkomitmen melakukan pembenahan layanan, termasuk mempercepat penerbitan hasil pemeriksaan tanpa mengabaikan akurasi dan standar mutu medis.

«“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, mempercepat hasil pemeriksaan, serta menjaga keterbukaan biaya sesuai ketentuan. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan CPMI dan pihak penyalur,” kata Zainal.»

Tak hanya menyangkut waktu pelayanan, evaluasi juga menghasilkan rencana penyesuaian tarif pemeriksaan kesehatan CPMI.

Manajemen Amalia Medical Center menyampaikan rencana pemberlakuan tarif baru yang lebih efisien dan terjangkau. Penyesuaian tersebut direncanakan mulai diterapkan pada November 2026.

Di tingkat operasional, Kepala Cabang Klinik Bima Muh. Rifki menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Optimalisasi tenaga medis, administrasi, dan alur pelayanan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan CPMI selama menjalani pemeriksaan.

Pertemuan APJATI Bima Dompu dan Amalia Medical Center kemudian ditutup dengan komitmen untuk memperkuat komunikasi serta melakukan evaluasi secara berkala.

Bagi kedua pihak, kualitas pemeriksaan kesehatan bukan sekadar tahapan administratif dalam proses penempatan pekerja migran. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting dari upaya memastikan CPMI memperoleh layanan yang sesuai standar sebelum menjalankan pekerjaan di negara tujuan.

Sinergi antara P3MI dan fasilitas layanan kesehatan di daerah pun diharapkan mampu membangun proses penempatan pekerja migran yang lebih profesional, transparan, dan memberikan perlindungan sejak dari daerah asal. (*/)

Penulis: SAHBUDIN, S.Pdi
Editor: AYS