Reses di Cibodas, Warga Soroti Jalan 700 Meter hingga Rumah Tidak Layak Huni

Sejumlah persoalan infrastruktur dasar dan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi warga Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

PURWAKARTA, HITV — Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail atau yang akrab disapa Kang Pipik, di Desa Cibodas, Minggu (4/10/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Purwakarta yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, H Entis Sutisna.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan, mulai dari pembangunan jalan, persoalan lingkungan, akses listrik, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga layanan kesehatan.

Salah satu persoalan yang disoroti warga adalah belum terealisasinya pembangunan jalan kabupaten sepanjang sekitar 700 meter.

“Kita sebenarnya belum punya jalan provinsi, Pak. Tapi jalan kabupaten kurang lebih 700 meter. Sampai saat sekarang belum ada realisasi untuk pembangunan jalan,” ujar seorang warga.

Menurut warga, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik jalan, tetapi juga menyangkut akses dan mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain infrastruktur jalan, warga menyampaikan kondisi sosial dan lingkungan di Desa Cibodas yang masih membutuhkan perhatian. Bahkan, desa tersebut disebut masih menghadapi persoalan kawasan yang dinilai kurang layak dari sisi lingkungan dan infrastruktur dasar.

Persoalan lain yang turut disampaikan adalah akses listrik. Warga menyebut tiang jaringan listrik telah terpasang sejak 1994, namun hingga kini masih terdapat kendala dalam realisasi jaringan listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Aspirasi mengenai rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian. Warga menyebut masih terdapat masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, yang membutuhkan dukungan agar dapat menempati hunian yang lebih layak dan sehat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kang Pipik menekankan pentingnya memastikan anggaran pemerintah benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.

Ia mengingatkan bahwa APBD Provinsi Jawa Barat memiliki nilai yang besar dan bersumber antara lain dari penerimaan pajak masyarakat.

“Kalau provinsi mah APBD-nya puluhan triliun, kurang lebih Rp31 sampai Rp40 triliun. Itu uangnya APBD Provinsi Jawa Barat,” kata Kang Pipik.

Menurut dia, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peruntukannya.

“Sesuai peruntukannya, ulah disalahgunakan, ulah dikorupsi, ulah dipakai kawin, dan lain-lain,” tegasnya.

Reses tersebut menjadi ruang bagi warga Desa Cibodas untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Di sisi lain, aspirasi mengenai jalan, listrik, lingkungan, rutilahu, dan kesehatan menjadi pekerjaan lanjutan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar tidak berhenti sebatas penyampaian dalam forum reses. (*/)

Penulis: Raffa Christ Manalu
Editor: AYS