BPK Temukan Selisih Harga Panel Interaktif Rp2,77 Miliar di Depok, Wali Kota Belum Beri Penjelasan

Pengadaan panel interaktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 menyisakan persoalan yang belum terjawab.

DEPOK, HITV — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan perbedaan nilai antara pembayaran pengadaan dan harga pembelian barang oleh penyedia kepada distributor dengan total mencapai Rp2.777.207.207,12 atau sekitar Rp2,78 miliar.

Temuan tersebut membuka pertanyaan mengenai kewajaran harga, proses penyusunan anggaran, hingga mekanisme pengadaan barang yang menggunakan dana publik. Persoalan ini menjadi penting karena pengadaan panel interaktif tersebut mencakup kebutuhan pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Di tengah besarnya nilai yang dipersoalkan, Pemerintah Kota Depok belum memberikan penjelasan resmi kepada redaksi HITVberita.com. Surat konfirmasi yang dilayangkan kepada Wali Kota Depok Supian Suri pada 29 Oktober 2026 belum memperoleh tanggapan hingga berita ini disusun.

Selisih pembayaran mencapai Rp2,77 miliar

Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 14/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/02/2026 tertanggal 11 Februari 2026, terdapat perbedaan nilai yang cukup signifikan antara pembayaran pengadaan panel interaktif dan nilai pembelian barang oleh penyedia dari distributor.

Pada pengadaan panel interaktif untuk tingkat SD, nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) neto tercatat sebesar Rp23.404.842.342. Sementara itu, nilai pembelian barang oleh CV AnP kepada CV Pori Media tercatat sebesar Rp21.028.716.216,25.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp2.376.126.125,75.

Adapun pengadaan untuk tingkat SMP memiliki nilai SP2D neto sebesar Rp3.950.648.649. Sementara pembelian barang oleh CV SDM kepada CV Pori Media tercatat sebesar Rp3.549.567.567,63. Selisih dari kedua nilai tersebut mencapai Rp401.081.081,37.

Jika digabungkan, total perbedaan nilai pada kedua pengadaan mencapai Rp2.777.207.207,12.

Angka tersebut memerlukan penjelasan yang terperinci. Sebab, perbedaan antara nilai pembayaran pengadaan dan harga pembelian barang dari distributor tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat kemungkinan komponen biaya lain, seperti distribusi, instalasi, konfigurasi, garansi, layanan purnajual, pajak, serta biaya operasional penyedia.

Namun, seluruh komponen tersebut semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen kontrak, rincian harga, bukti transaksi, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalannya, sejauh mana komponen-komponen tersebut menjelaskan selisih hampir Rp2,78 miliar itu?

Harga satuan Rp215 juta menjadi perhatian

Selain perbedaan nilai pembayaran, aspek perencanaan pengadaan juga perlu mendapat perhatian, khususnya terkait penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Depok.

Dalam dokumen pengadaan, harga satuan panel interaktif tercantum sebesar Rp215.373.900 per unit.

Spesifikasi perangkat yang dicantumkan antara lain layar berukuran 88 inci, fitur multitouch 10 titik, prosesor Intel Core i5 generasi ke-12, SSD 1 TB, RAM 16 GB DDR4, NVIDIA GeForce Graphics, UST Laser Projector, kamera visualizer 8 megapiksel, serta sistem audio terintegrasi dan perangkat pendukung lainnya.

Nilai satuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan harga dan metode survei pasar yang digunakan.

Siapa yang menyusun spesifikasi teknis? Bagaimana survei harga dilakukan? Berapa banyak distributor yang dijadikan pembanding? Apakah harga yang ditetapkan telah mempertimbangkan produk sejenis dengan spesifikasi setara?

Pertanyaan lainnya adalah apakah spesifikasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil sekolah atau terdapat persyaratan teknis yang berpotensi membatasi persaingan penyedia.

Dalam pengadaan pemerintah, penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan bukan sekadar tahapan administratif. Keduanya menjadi fondasi untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien, harga yang dibayarkan wajar, dan proses pemilihan penyedia berlangsung secara kompetitif.

Karena itu, penjelasan mengenai proses penyusunan SHS dan RKA menjadi bagian penting yang perlu dibuka kepada publik.

Rantai tanggung jawab perlu dijelaskan

Besarnya anggaran yang terlibat membuat persoalan ini tidak cukup dijawab dengan penjelasan mengenai selisih harga semata. Pemerintah Kota Depok perlu memberikan gambaran utuh mengenai rantai pengambilan keputusan sejak perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

Setidaknya terdapat sejumlah aspek yang perlu diperjelas, mulai dari pihak pengusul kebutuhan, penyusun SHS, penyusun dan validator RKA, penetapan spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak.

Penjelasan tersebut diperlukan agar publik dapat mengetahui apakah seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan dan apakah terdapat mekanisme pengendalian yang memadai.

Terlebih, anggaran pendidikan merupakan bagian dari belanja publik yang harus dikelola dengan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Surat konfirmasi kepada Wali Kota belum dijawab

Untuk memperoleh penjelasan langsung dari pemerintah daerah, redaksi HITVberita.com telah mengirimkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Wali Kota Depok Supian Suri pada 29 Oktober 2026.

Surat bernomor 12/HITV/RED/IX/2026 tersebut memuat sejumlah pertanyaan mengenai hasil pemeriksaan BPK, perbedaan nilai pembayaran pengadaan, dasar penetapan SHS dan RKA, spesifikasi panel interaktif, serta tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima jawaban resmi.

Belum adanya tanggapan tersebut tentu belum dapat dimaknai sebagai pengakuan ataupun pembenaran atas persoalan yang dipertanyakan. Meski demikian, penjelasan dari kepala daerah tetap penting untuk memastikan bagaimana pemerintah menyikapi hasil pemeriksaan lembaga audit negara tersebut.

Sebagai kepala daerah, Supian Suri memiliki posisi strategis untuk menjelaskan langkah evaluasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap perangkat daerah terkait.

Apakah hasil pemeriksaan BPK telah dibahas bersama Dinas Pendidikan? Apakah rekomendasi pemeriksaan sudah ditindaklanjuti? Apakah terdapat koreksi terhadap proses pengadaan maupun pembayaran? Dan bagaimana status penyelesaian atas permasalahan yang ditemukan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan data, bukan sekadar pernyataan normatif.

Tindak lanjut BPK menjadi ujian akuntabilitas

Hasil pemeriksaan BPK seharusnya menjadi instrumen perbaikan tata kelola keuangan daerah, bukan berhenti sebagai catatan administratif dalam laporan pemeriksaan.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan rekomendasi yang diberikan, langkah tindak lanjut, bukti penyelesaian, serta pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.

Apabila terdapat kekurangan dalam perencanaan, perbaikannya harus dilakukan. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan harga atau pembayaran, pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungannya dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan.

Sementara itu, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga berwenang berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

HITVberita.com memandang persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan angka Rp2,77 miliar. Lebih dari itu, perkara tersebut menyangkut bagaimana uang publik dikelola dan sejauh mana pemerintah daerah bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan anggaran.

Wali Kota Depok Supian Suri, Dinas Pendidikan, serta pihak penyedia masih memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh pertanyaan yang diajukan redaksi.

Sebab, ketika pemeriksaan BPK telah mengungkap persoalan dalam pengadaan bernilai puluhan miliar rupiah, keterbukaan pemerintah bukan lagi sekadar pilihan komunikasi publik, melainkan bagian dari tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran pendidikan direncanakan, bagaimana harga ditetapkan, dan bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga kini, satu pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban: apa penjelasan Pemerintah Kota Depok atas selisih nilai pengadaan panel interaktif yang mencapai hampir Rp2,78 miliar? (*/)

Penulis: Erwin Lubis
Editor: Ratama Saragih