Purwakarta | Bonus demografi yang diproyeksikan akan dinikmati Indonesia pada 2045 bisa sia-sia, bahkan menjadi beban negara, jika stunting tidak dicegah dari sekarang. Data Bank Dunia menyebutkan bahwa stunting dapat menyebabkan kerugian negara sebesar 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Stunting menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pembangunan sektor kesehatan. Saat ini, peningkatan kualitas data dan pendampingan keluarga tengah diupayakan. Selain itu, peningkatan pemantauan pertumbuhan sebagai deteksi dini masalah gizi juga diutamakan agar dapat segera dicegah.
“Tahun 2024 ini, kita mendapatkan data dari Survei Kesehatan Indonesia yang menunjukkan adanya kenaikan balita terdampak stunting. Pada 2023 lalu, angka stunting sebesar 21,8 persen, namun tahun ini naik menjadi 24 persen,” ujar Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan, di acara Rembuk Stunting Pemkab Purwakarta di Bale Yudistira, pada Kamis, 4 Juli 2024.
Menurutnya, kenaikan angka stunting hampir merata di beberapa daerah di Jawa Barat, bahkan di skala nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama di Purwakarta, karena terkait dengan bonus demografi Indonesia.
“Kita tidak ingin bonus demografi ini berubah menjadi bencana demografi. Jika kita tidak memanfaatkan momentum ini, jumlah penduduk usia kerja yang tidak produktif akan menjadi masalah di masa depan,” ucapnya.
Penanganan stunting, lanjut Benni, adalah tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan generasi mendatang menjadi generasi yang produktif, sehat, dan cerdas. “Agar bonus demografi memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara, karena tidak semua negara memiliki angkatan kerja yang tinggi,” ungkap Benni.
Ke depan, Purwakarta dan Indonesia secara umum memerlukan angkatan kerja yang produktif sebagai inti dari bonus demografi. “Ini juga berkaitan dengan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, Indonesia diharapkan bisa setara dengan negara adidaya lainnya,” paparnya.
Benni menegaskan, bahwa generasi muda Indonesia harus produktif, sehat, dan cerdas untuk menghindari masalah di masa depan. “Di Purwakarta, kami sudah memiliki mekanisme penanganan stunting, yang merupakan isu lokal dan nasional,” tegasnya.
Berdasarkan data SKI, ada sekitar 15 ribu balita yang perlu mendapat perhatian khusus. “Saat ini, kami mendalami data untuk mengetahui jumlah dan lokasi balita terdampak stunting secara detail,” jelas Benni.
Hal tersebut, tentunya perlu intervensi, perlu upaya-upaya penanggulangan, perlu upaya-upaya penanganan, perlu upaya-upaya pencegahan.
“Tadi mungkin teman-teman melihat ibu ini menyampaikan data kepada saya secara spontan. Dari 1.200 sekian yang didata yang lalu itu sudah terentaskan kurang lebih 300-an sekian. Jadi sudah keluar dari status stunting-nya. Tapi ada juga balita-Balita kita yang baru kurang lebih 400 sekian yang terdampak stunting baru. Itu yang membuat angkanya jadi bertambah,” imbuhnya.
Benni memastikan bahwa bukan tidak ada upaya dari Pemkab Purwakarta. Karena di lapangan juga terbukti ada penurunan status stunting. Jadi bukan kita tidak ada upaya untuk menanggulanginya. Buktinya ada yang turun.
“Tapi mungkin upaya dalam rangka mencegah yang selama ini mungkin menurut hemat saya belum cukup efektif kita lakukan. Nah dari sanalah tadi saya menyampaikan meskipun itu konsep, tapi yang sudah saya persiapkan. Bagaimana langkah-langkah, bagaimana upaya kita ke depan supaya dua-duanya bisa sama-sama bisa disikapi. Yang sudah terdampak betul-betul bisa dikurangi, yang potensi terdampak betul-betul bisa dicegah,” pungkasnya.
(Raffa christ manalu)
