Bupati Belitung Lantik 10 Pejabat Pimpinan Pratama

Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat melantik dan mengambil sumpah 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, Jumat (6/2/2026).

TANJUNGPANDAN | HITV — Dalam pelantikan tersebut, Djoni menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas tinggi, keberanian mengambil keputusan, serta kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pelantikan berlangsung di Gedung Serba Guna H. Ishak Zainuddin, Jalan A. Yani, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, unsur TNI-Polri, instansi vertikal, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Djoni menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukanlah hadiah atau hasil campur tangan pihak tertentu, melainkan buah dari kerja keras, rekam jejak, dan tanggung jawab yang telah dibangun selama ini.

“Ini bukan hadiah. Jabatan ini saudara peroleh karena kerja keras, rekam jejak, dan tanggung jawab yang sudah dikumpulkan. Karena itu, rawatlah jabatan ini dengan jujur, tulus, lurus, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Djoni.

Ia mengingatkan bahwa setiap tanda tangan dan keputusan pejabat publik membawa konsekuensi besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang menunggu keadilan dan pelayanan negara.

“Di balik setiap keputusan ada nasib orang-orang kecil. Karena itu jabatan ini tidak bisa dijalankan dengan biasa-biasa saja,” katanya.

Bupati Djoni menekankan bahwa orientasi kerja pemerintah daerah ke depan harus berfokus pada hasil nyata. Setiap rupiah APBD, kata dia, wajib kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat konkret, terutama bagi penguatan ekonomi kerakyatan dan pelayanan publik.

“Setiap rupiah APBD harus kembali ke rakyat. Ekonomi rakyat adalah prioritas utama. Pelayanan publik harus cepat, berempati, memberi solusi, dan tidak dipenuhi alasan,” tegasnya.

Selain kinerja layanan, Djoni juga menyoroti pentingnya penguatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penghentian kebocoran fiskal. Ia menegaskan bahwa integritas adalah garis merah yang tidak dapat ditawar.

“Integritas itu garis merah. Tidak ada ruang untuk penyalahgunaan. Jabatan akan dievaluasi berdasarkan kinerja dan integritas, bukan karena kedekatan dengan siapa pun,” ujarnya.

Editor: AYS
Sumber: HITV Babel