HiTvBerita.COM | Purwakarta – LSM Barak Indonesia bersama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar diskusi publik bertajuk “Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kontrol Sosial” yang diselenggarakan di Aula Desa Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, hari Minggu, (4/8/2024).
Kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh DPC Apdesi Kabupaten Purwakarta, dan para Ketua DPK APDESI, termasuk kepala desa, ormas, LSM, wartawan, dan tokoh masyarakat umum.
Kegiatan ini digelar bertujuan untuk memberikan platform bagi para peserta untuk berdialog tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta tanggung jawab pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum DPP APDESI, Anwar Sadat menjelaskan, bahwa acara ini diharapkan nantinya dapat membuka ruang bagi kepala desa dan masyarakat untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan dana desa, serta mendorong adanya evaluasi dan perbaikan dalam sistem yang ada. Ia menyebut pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, terkait kontrol sosial yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media, dia mengajak seluruh kepala desa untuk tidak merasa tertekan atau takut terhadap pengawasan yang dilakukan oleh kedua entitas tersebut.
Kontrol sosial, lanjut Anwar, merupakan bagian integral dari sistem demokrasi. Pengawasan yang dilakukan oleh LSM dan media yang berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kita harus menyadari, bahwa LSM dan media adalah mitra kita dalam membangun desa. Mereka membantu kita untuk memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Ketua Umum APDESI, Anwar Sadat.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum DPP APDESI, juga menekankan soal pentingnya bagi pemerintahan desa untuk memanfaatkan masukan-masukan dari LSM dan media sebagai alat evaluasi.
“Ketika ada kritik atau masukan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Kita harus bisa membuktikan dengan fakta dan bukti bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, bahwa ketakutan terhadap kontrol sosial sering kali muncul akibat ketidakpahaman atau kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
“Kita perlu membuka ruang dialog. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menjelaskan berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil. Sehingga, masyarakat bisa memahami dan mendukung program-program yang ada,” ucapnya.
Dikesempatan tersebut, Anwar juga mengajak seluruh kepala desa di Kabupaten Purwakarta untuk tidak hanya melihat kontrol sosial sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa.
“Mari kita buktikan bahwa pemerintahan desa yang baik adalah pemerintahan yang tidak takut untuk diawasi dan siap untuk menunjukkan bukti nyata dari kinerjanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua LSM Barak Indonesia Kabupaten Purwakarta, Mahesa Jenar, menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa.
Ia menjelaskan, bahwa tata kelola pemerintahan desa merupakan aspek yang sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel.
Dia menekankan, bahwa setiap desa memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan dan strategi yang berbeda dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk melakukan analisis situasi yang mendalam sebelum menentukan langkah-langkah yang akan diambil.
Menurutnya, hal ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyinggung mengenai peranan LSM dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.
“Kami memiliki peran vital sebagai pengawas dan penggerak partisipasi masyarakat, dan bukan untuk menakut nakuti rekan-rekan kepala desa,” kata Jenar.
Ia mengungkap, LSM maupun media dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga, informasi mengenai kebijakan dan program desa dapat tersampaikan dengan baik.
“Dengan adanya keterlibatan LSM dan media diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan desa,” ungkapnya.
Jenar mengingatkan, bahwa salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan desa adalah pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
“Kami menyarankan agar pemerintah desa menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat,” tegasnya.
“Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya dan merasa memiliki hak untuk mengawasi penggunaan dana desa,” tandas Mahesa Jenar .
(HI/Network)
