Minggu, 31 Mei 2026
light_mode

Perlindungan Konsumen Tak Cukup di Atas Kertas, LPK-RI Perkuat Peran hingga Desa.

  • account_circle Alam Massiri
  • calendar_month 48 menit yang lalu
  • print Cetak

Pembina Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Brigjen Pol. (P) Dr. Bambang Pristiwanto, SH., MH., meminta seluruh jajaran organisasi memperkuat peran kelembagaan hingga tingkat desa.

JAKARTA, HITV— Hal tersebut ditegaskan Brigjen Pol (Purn) Bambang, guna memastikan perlindungan konsumen dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif

Menurut Bambang perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin didominasi platform digital menuntut kehadiran lembaga perlindungan konsumen yang tidak hanya aktif di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga dekat dengan masyarakat di akar rumput.

Karena itu, ia menginstruksikan agar seluruh struktur organisasi LPK-RI, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga posko pengaduan konsumen di tingkat desa, dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.

“Seluruh jajaran LPK-RI, mulai dari DPD, DPC, hingga posko pengaduan di tingkat desa harus benar-benar aktif dan maksimal dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen. Kehadiran LPK-RI harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Bambang.

Ia menilai perlindungan konsumen tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep normatif yang tertuang dalam regulasi.

Perlindungan tersebut, kata dia, harus diwujudkan melalui langkah konkret berupa edukasi, pendampingan, serta penanganan pengaduan masyarakat yang mengalami kerugian dalam transaksi barang maupun jasa.

Di tengah berkembangnya ekonomi digital, Bambang juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi konsumen. Menurut dia, pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen menjadi faktor penting untuk mencegah berbagai bentuk kerugian yang dapat muncul dalam aktivitas transaksi modern.

“Perkembangan teknologi menghadirkan banyak kemudahan, tetapi juga membawa risiko baru. Karena itu, masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya agar tidak mudah dirugikan,” katanya.

Selain penguatan kapasitas konsumen, Bambang menekankan perlunya membangun kolaborasi yang lebih erat antara LPK-RI, pemerintah, dan pelaku usaha. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

“Sinergi menjadi kunci agar perlindungan konsumen dapat berjalan optimal dan mampu menjawab dinamika perkembangan zaman,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bambang mengajak masyarakat untuk lebih berani menyampaikan pengaduan apabila hak-haknya sebagai konsumen dirugikan. Menurut dia, masih banyak kasus yang tidak terselesaikan karena konsumen belum memahami mekanisme pengaduan yang tersedia.

“Masyarakat harus berani mengadu ketika hak-haknya dirugikan. Jangan takut memperjuangkan hak sebagai konsumen,” katanya.

Ia menjelaskan, pengaduan dapat disampaikan melalui kantor-kantor LPK-RI di berbagai daerah, baik pada tingkat DPD, DPC, maupun posko pengaduan konsumen di desa. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal resmi yang disediakan organisasi untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan.

Bambang menegaskan bahwa peran LPK-RI sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tugas tersebut mencakup pemberian informasi dan edukasi kepada konsumen, pemberian nasihat, kerja sama dengan instansi terkait, bantuan advokasi, penerimaan serta tindak lanjut pengaduan, hingga pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat.

Dengan penguatan organisasi hingga tingkat desa, peningkatan literasi konsumen, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, Bambang berharap sistem perlindungan konsumen di Indonesia semakin kuat dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Perlindungan konsumen yang efektif hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak terlibat aktif. Konsumen harus berani bersuara, pelaku usaha harus bertanggung jawab, dan lembaga perlindungan konsumen harus hadir di tengah masyarakat,” tuturnya.Judul alternatif. (\•/)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: HiTV Jakarta

  • Penulis: Alam Massiri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang HUT Ke-73 Tahun Divisi Humas Polri, Humas Polda Babel Gelar Aksi Donor Darah

    Jelang HUT Ke-73 Tahun Divisi Humas Polri, Humas Polda Babel Gelar Aksi Donor Darah

    • 0Komentar

    HiTvberita.com | Babel – Bidang Humas Polda Bangka Belitung menggelar aksi donor darah dalam rangka jelang peringatan HUT Divisi Humas Polri Ke-73 tahun yang mengusung tema “Humas Polri Presisi Menuju Indonesia Maju”. Total ada sebanyak 150 anggota Polda Babel yang dikerahkan untuk mengikuti donor darah yang digelar di PMI Pangkalpinang, Selasa (29/10/24). Paur Penum Subbid […]

  • Posko Kesehatan Siaga di Purwakarta Untuk Lancarkan Arus Mudik Balik Lebaran 2025

    Posko Kesehatan Siaga di Purwakarta Untuk Lancarkan Arus Mudik Balik Lebaran 2025

    • 2Komentar

    Posko Ciganea: Salah satu Posko Kesehatan yang disiagakan Pemkab Purwakarta. (Dok/Foto/Raffa) Menyambut arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1446 H, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah menyiapkan posko kesehatan di sejumlah titik strategis. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran perjalanan pemudik dengan memberi rasa aman dan nyaman selama perjalanan. HITVBERITA.COM | Purwakarta – Dinas […]

  • Purwakarta Pilot Project Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Desa

    Purwakarta Pilot Project Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Desa

    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Kabupaten Purwakarta kini menjadi pionir dalam transformasi pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. H. Agung Suriatmadja, M.Kes, mewakili Bupati Purwakarta, secara resmi membuka “Kick Off Implementasi Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Desa melalui BaleDesa West Java Digital Marketplace (WJDM)”. HITVBERITA.COM | Purwakarta […]

  • Akhiri Tugas, Kasi Trantib Darangdan Dilepas dengan Penuh Hormat

    Akhiri Tugas, Kasi Trantib Darangdan Dilepas dengan Penuh Hormat

    • 0Komentar

    Penulis: Bah Endang Editor: R. Ahdiyat Suasana haru dan hangat menyelimuti Pendopo Kecamatan Darangdan, Senin (30/6/2025), saat jajaran pemerintahan kecamatan menggelar acara pelepasan Mulyanto, S.Pd, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib), yang resmi memasuki masa pensiun. HITVBERITA.COM | Purwakarta – Acara tersebut dihadiri oleh Camat Darangdan Drs. Al Idrus Nurhasan, Sekretaris Camat Indra Wijaya […]

  • Kang Dedi Mulyadi Canangkan Program Pendidikan Bela Negara untuk ASN di Lingkungan Pemprov Jawa Barat

    Kang Dedi Mulyadi Canangkan Program Pendidikan Bela Negara untuk ASN di Lingkungan Pemprov Jawa Barat

    • 2Komentar

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencetuskan gebrakan baru dengan meluncurkan program pendidikan bela negara untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. HITVBERITA.COM | Karawang- Program ini diumumkan saat pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Jawa Barat, yang berlangsung di Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, pada Kamis, 27 […]

  • Nur Fatia Azzahra, Sosok Disabilitas Asal Bangka Yang Dinyatakan Lulus Ikuti Pendidikan Bintara Polri Tahun 2024

    Nur Fatia Azzahra, Sosok Disabilitas Asal Bangka Yang Dinyatakan Lulus Ikuti Pendidikan Bintara Polri Tahun 2024

    • 0Komentar

    BABEL | Masih ingat dengan Nur Fatia Azzahra? Ya, dia adalah seorang penyandang disabilitas asal Pemali Kabupaten Bangka yang mendaftarkan diri menjadi anggota Polri Polda Bangka Belitung melalui jalur disabilitas beberapa bulan lalu. Setelah mengikuti berbagai tahapan seleksi dan dinyatakan lulus dalam sidang akhir penerimaan Polri gelombang II tahun anggaran 2024 pada Jumat (05/7/24) lalu, […]

expand_less