Pengadaan Seragam Sekolah Ditiadakan, Wali Murid Lingga Minta Transparansi Pemda!
- account_circle Ruslan
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
Ditengah polemik pengadaan seragam sekolah ditiadakan, wali murid dan sejumlah kalangan masyarakat di Lingga mulai pertanyakan terkait pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada sektor pendidikan. (Dok/Foto/Ruslan)
Keluhan serupa juga muncul di sejumlah wilayah lainnya. Orang tua berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan tersebut, termasuk alasan penghentian program dan kondisi anggaran yang melatarbelakanginya.
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah kalangan masyarakat mulai mempertanyakan pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada sektor pendidikan. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting agar kebijakan efisiensi tidak memunculkan spekulasi maupun prasangka negatif di masyarakat.
Pengamat daerah menilai pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka pos-pos anggaran yang mengalami penyesuaian, termasuk dampaknya terhadap program pelayanan publik.
“Ketika program pendidikan yang selama ini dirasakan manfaatnya harus dihentikan karena alasan efisiensi, masyarakat tentu ingin mengetahui kondisi sebenarnya. Transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan kecurigaan,” kata seorang pengamat daerah.
Menurut dia, audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah juga perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan kebijakan efisiensi benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan maupun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lingga terkait rincian efisiensi anggaran yang menyebabkan penghentian pengadaan perlengkapan sekolah.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, sejumlah orang tua juga mendorong pemerintah mencari alternatif solusi, seperti memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau menjalin kerja sama dengan pihak swasta, sehingga kebutuhan dasar siswa tetap dapat terpenuhi.
Bagi para orang tua, yang terpenting bukan sekadar keberadaan seragam baru, melainkan kepastian bahwa keterbatasan anggaran tidak mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. (\•/)
Editor: Ismail Ratusimbangan
Sumber: HITV Kepri
- Penulis: Ruslan
Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.