Rabu, 18 Nov 2026
dark_mode

Reformasi Hukum dan RUU Perampasan Aset yang Diabaikan

  • account_circle Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, SH, MH
  • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
  • print Cetak

Oleh: Pitra Romadoni Nasution
(Presiden Petisi Ahli)

Reformasi hukum di Indonesia hingga hari ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi.

Salah satu instrumen penting yang sejak lama dinantikan namun terus mengalami stagnasi adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ironisnya, di tengah maraknya praktik korupsi yang semakin canggih dan sistematis, regulasi yang justru dapat memukul jantung kejahatan tersebut malah terabaikan.

Bahwa dalam paradigma hukum modern, pemberantasan kejahatan tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (punishment oriented), melainkan juga pada pemulihan kerugian negara (ass waet recovery oriented).

Oleh karena itu, perampasan aset hasil kejahatan menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kejahatan, khususnya korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lainnya.

Namun faktanya, Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada mekanisme perampasan aset yang bersifat konvensional, yakni harus melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Model ini memiliki banyak keterbatasan, antara lain:

1. Proses yang panjang dan berlarut-larut, sehingga aset kerap hilang, disamarkan, atau dialihkan;

2. Ketergantungan pada pembuktian pidana, yang seringkali sulit dibuktikan secara langsung;

3. Tidak efektif dalam menghadapi pelaku yang melarikan diri atau meninggal dunia.

  • Penulis: Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, SH, MH

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rakor Percepatan Infrastruktur Jabar, Om Zein: Purwakarta Siap Berkontribusi

    Rakor Percepatan Infrastruktur Jabar, Om Zein: Purwakarta Siap Berkontribusi

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memacu pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang berlangsung di Aula Gedung Singaperbangsa lantai 3, Kantor Bupati Karawang, Kamis (18/9/2025). HITVBERITA.COM | Purwakarta – Rakor yang dihadiri Bupati Purwakarta,  Saepul Bahri Binzein dan para kepala daerah lainnya serta pejabat terkait […]

  • Singo Budoyo Mudho SMPN 261 Memukau di Ajang Talenta Jakarta Utara

    Singo Budoyo Mudho SMPN 261 Memukau di Ajang Talenta Jakarta Utara

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • 4Komentar

      Lantunan musik tradisional mengiringi langkah gagah para penari Reog Singo Budoyo Mudho dari SMP Negeri 261 Jakarta saat membuka Ajang Talenta Jakarta Utara di Kantor Wali Kota, Rabu (22/5/2025). Penampilan mereka bukan hanya telah memikat mata, tetapi juga menggetarkan hati para penonton!   HITVBERITA.COM | JAKARTA — Grup Reog ini merupakan binaan Polres Pelabuhan […]

  • Prabowo: Pasal 33 UUD 1945 Fondasi Ekonomi Nasional

    Prabowo: Pasal 33 UUD 1945 Fondasi Ekonomi Nasional

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Presiden tegaskan tak ada pemutihan aset negara; 3,2 juta hektar lahan berhasil dikembalikan HITVBERITA.COM | Tangerang, Kompas— Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan utama pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis […]

  • Kolaborasi Mendes PTT dengan GPII dan PP Aisyiyah: Dukung Program Pemerintah Fokus Pembangunan Desa

    Kolaborasi Mendes PTT dengan GPII dan PP Aisyiyah: Dukung Program Pemerintah Fokus Pembangunan Desa

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • 1Komentar

    Mendes PTT Yandri Susanto photo bersama dengan Pengurus GPII. (Dok/Foto/Rosad) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PTT) Yandri Susanto mengajak Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan PP Aisyiyah untuk berkolaborasi dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada pembangunan desa, terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis dakwah. […]

  • Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan

    Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • 0Komentar

    Ketua KPP, Benni Sitepu, menyebut penunjukan Dewan Pengawas sebagai Ketua Pansel mencederai prinsip independensi dan tata kelola BUMD. BOGOR | HITV –  Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan menjadi sorotan publik. Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP) menilai pembentukan pansel berpotensi mengandung konflik kepentingan karena melibatkan Dewan Pengawas sebagai Ketua Panitia Seleksi. Ketua […]

  • MBG Dinilai Belum Menyentuh Akar Rumput, PETIR Dorong BUMDes dan Koperasi Jadi Tulang Punggung Pasok Pangan

    MBG Dinilai Belum Menyentuh Akar Rumput, PETIR Dorong BUMDes dan Koperasi Jadi Tulang Punggung Pasok Pangan

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • 0Komentar

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai belum sepenuhnya menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. JAKARTA, HITV — Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Persaudaraan Timur Raya (DPN PETIR), Nefton Alfares, SH, MH yang menilai bahwa pelaksanaan program tersebut masih didominasi rantai pasok dari kawasan perkotaan sehingga manfaat ekonomi belum benar-benar […]

expand_less