Minggu, 15 Nov 2026
dark_mode

Rumah Icang Suryadi di Ciawi Dikabarkan Akan Disita, Korban Klaim Telah Koordinasi dengan Aparat

  • account_circle R. Ahdiyat
  • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
  • print Cetak

Upaya korban mendapatkan kembali uang yang diklaim diserahkan kepada Icang Suryadi memasuki babak baru. Rumah di Pasirwuni, Ciawi, Tasikmalaya, kini disebut menjadi objek yang akan disita.

TASIKMALAYA, HITV— Zulhisbi, salah seorang pihak yang mengaku menjadi korban, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan setempat dan unsur keamanan terkait rencana tersebut.

Menurut Zulhisbi, langkah itu dilakukan setelah pihaknya mengumpulkan sejumlah dokumen yang disebut berkaitan dengan kewajiban Icang kepada korban. Dokumen tersebut antara lain surat perjanjian, bukti transfer senilai Rp350 juta, serta perhitungan bagi hasil sebesar Rp65 juta.

Dengan demikian, nilai yang diklaim menjadi hak korban mencapai sekitar Rp415 juta.

“Kami sudah koordinasi dengan pihak desa dan juga keamanan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi. Rumah di Pasirwuni itu yang akan kami sita,” ujar Zulhisbi saat ditemui pada Minggu (9/8/2026) malam.

Rumah Sepi Saat Didatangi

Rumah yang disebut berkaitan dengan Icang Suryadi tersebut berada di Pasirwuni. Bangunan bercat biru tosca dengan pagar besi berwarna hijau itu didatangi oleh pihak korban.

Saat kunjungan berlangsung, rumah dalam kondisi relatif sepi. Menurut keterangan yang diperoleh, hanya Elis, istri Icang Suryadi, yang berada di dalam rumah.

Namun, keberadaan rumah tersebut sebagai aset yang dapat dilakukan penyitaan tentu tetap harus merujuk pada dasar dan prosedur hukum yang berlaku. Status kepemilikan aset, kewenangan penyitaan, serta pelaksanaan putusan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari proses hukum yang mendasarinya.

Berawal dari Dugaan Proyek Fiktif

Persoalan ini mencuat setelah sejumlah pihak mengaku mengalami kerugian akibat dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus proyek yang disebut tidak terealisasi.

Para korban mengklaim telah menyerahkan uang dalam jumlah ratusan juta rupiah dengan harapan memperoleh pengembalian dana maupun keuntungan sebagaimana kesepakatan awal.

Dalam kasus Zulhisbi, nilai uang yang disebut telah diserahkan mencapai Rp350 juta. Ditambah dengan klaim bagi hasil Rp65 juta, total kewajiban yang dipersoalkan mencapai Rp415 juta.

Zulhisbi mengatakan bukti transaksi dan dokumen perjanjian telah disiapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tuntutan mereka.

Menurut dia, korban kini memilih menempuh jalur hukum dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyelesaian perkara tidak dilakukan secara sepihak.

“Kami tidak akan mundur sebelum hak kami dikembalikan,” katanya.

Menunggu Kejelasan Proses Hukum

Meski demikian, rencana penyitaan tersebut perlu ditempatkan dalam koridor hukum yang jelas. Penyitaan aset bukan semata-mata tindakan sepihak berdasarkan klaim adanya utang, tetapi harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang berdasarkan dasar hukum atau putusan yang memiliki kekuatan untuk dieksekusi.

Karena itu, koordinasi dengan pemerintah setempat maupun unsur keamanan menjadi bagian dari persiapan, tetapi pelaksanaan penyitaan tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, Icang Suryadi belum berhasil dimintai keterangan mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya maupun mengenai rencana penyitaan rumah tersebut.

Elis, istri Icang Suryadi, yang ditemui di rumah juga belum memberikan keterangan mengenai perkara tersebut.

Berita ini masih terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan keterangan dari Icang Suryadi, pihak keluarga, maupun aparat penegak hukum yang menangani perkara. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: Humas MIO Indonesia

  • Penulis: R. Ahdiyat

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kericuhan DPRD Cilacap: 31 Tersangka, Gedung dan Fasilitas Polisi Hangus, Kerugian Rp6,5 Miliar

    Kericuhan DPRD Cilacap: 31 Tersangka, Gedung dan Fasilitas Polisi Hangus, Kerugian Rp6,5 Miliar

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • 0Komentar

    Penulis: M. Ikrom ‎Editor: Hadi Lempe Polresta Cilacap menetapkan 31 orang sebagai tersangka paska kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Sabtu (30/8/2025). Aksi anarkis itu menimbulkan kerugian hingga Rp6,5 miliar, mencakup kerusakan gedung DPRD dan sejumlah kendaraan dinas kepolisian. ‎HITVBERITA.COM | Cilacap — Kapolresta Cilacap Kombes (Pol) Budi Adhy Buono mengatakan, dari 31 tersangka, […]

  • Laporan IPTU MI Ke Polda Metro Jaya, Naik Ketahap Penyidikan, Devid: Saya Ini Korban, Kenapa Saya Yang Dilaporkan!?

    Laporan IPTU MI Ke Polda Metro Jaya, Naik Ketahap Penyidikan, Devid: Saya Ini Korban, Kenapa Saya Yang Dilaporkan!?

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
    • 0Komentar

    Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), bernomor B/2838/II/Resmi.1.11/2025/Ditreskrimum tanggal 18 Februari 2025, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan telah ditanda tangani oleh Kombes Pol Putu Kholis Aryana, atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau memberikan keterangan palsu kedalam Akta Autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal […]

  • Dubes RI di Berlin Adakan Pertemuan Dengan CEO A&D, Bahas Dampak Penerapan EU Deforestation Regulation!

    Dubes RI di Berlin Adakan Pertemuan Dengan CEO A&D, Bahas Dampak Penerapan EU Deforestation Regulation!

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • 0Komentar

    HiTvBerita.COM | BERLIN – Duta Besar Republik Indonesia di Berlin, Arif Havas Oegroseno, pada tanggal 4 Oktober 2024, mengadakan pertemuan dengan CEO dan Partner Albrecht and Dill Trading GmbH (A&D), guna membahas berbagai tantangan yang dihadapi akibat penerapan EU Deforestation Regulation (EUDR). Selain itu pertemuan antara Dubes Arif Havas Oegroseno dengan CEO dan Partner Albrecht and Dill […]

  • Dinamika Politik Sumut Memanas, Peluang Wakil Gubernur Surya Menguat?

    Dinamika Politik Sumut Memanas, Peluang Wakil Gubernur Surya Menguat?

    • calendar_month Minggu, 29 Jun 2025
    • 0Komentar

    Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Am Sinik. (Dok/Foto/Istimewa) Penulis: Jhon P Tobing  Arah angin politik di Sumatera Utara kembali berubah. Menjelang tahun politik, sorotan tertuju pada Gubernur Sumut Bobby Nasution yang kini menghadapi tekanan seiring mencuatnya sejumlah persoalan di lingkup Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di tengah situasi ini, nama […]

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • 0Komentar

    Dibaca: 1,253

  • Polres Kawal Kunjungan Komisi VI di Jatiluhur, Bahas Energi Bersih Nasional

    Polres Kawal Kunjungan Komisi VI di Jatiluhur, Bahas Energi Bersih Nasional

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • 0Komentar

    Kepolisian Resor Purwakarta mengawal kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Kantor Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, Rabu (15/4/2026), guna memastikan agenda strategis sektor energi nasional berlangsung aman dan tertib. PURWAKARTA, HITV — Rombongan legislatif tiba sekitar pukul 09.00 WIB dan disambut jajaran direksi PJT II serta PT PLN Nusantara Power. Pertemuan resmi digelar […]

expand_less