Dinamika Politik Sumut Memanas, Peluang Wakil Gubernur Surya Menguat?

Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Am Sinik. (Dok/Foto/Istimewa)

Penulis: Jhon P Tobing 

Arah angin politik di Sumatera Utara kembali berubah. Menjelang tahun politik, sorotan tertuju pada Gubernur Sumut Bobby Nasution yang kini menghadapi tekanan seiring mencuatnya sejumlah persoalan di lingkup Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di tengah situasi ini, nama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah yang akrab disapa Surya, mulai disebut-sebut sebagai sosok potensial pengganti.

HITVBERITA.COM | Medan — Penilaian tersebut datang dari Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Am Sinik. Ia menyebut, rangkaian masalah yang mengemuka selama kepemimpinan Bobby, terutama saat menjabat sebagai Wali Kota Medan, telah memicu kekhawatiran akan kredibilitas kepemimpinannya kini sebagai gubernur.

“Banyak proyek infrastruktur di Kota Medan yang mangkrak, belum lagi dugaan ketidaktertiban dalam tata kelola administrasi dan keuangan. Semua ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat,” ujar Azhari saat dihubungi Hitvberita.com pada Sabtu (28/6/2025).

Situasi kian memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, Topan Obaja Ginting. Nama Topan selama ini dikenal sebagai sosok dekat dan dipercaya oleh Gubernur Bobby.

“Ini menjadi sinyal kuat bahwa lingkaran dekat Bobby mulai terseret persoalan hukum. Jika kasus ini terus berkembang, tentu akan berdampak pada posisi politiknya,” tambah Azhari.

Ia menilai, dalam skenario terburuk—apabila Bobby dinonaktifkan atau memilih mundur karena tekanan politik dan proses hukum yang berjalan—maka peluang politik Surya sebagai Wakil Gubernur terbuka lebar.

“Secara mekanisme pemerintahan, bila terjadi kekosongan jabatan, maka wakil gubernur akan naik menggantikan. Artinya, Surya berada dalam posisi strategis,” jelasnya.

Meski demikian, Azhari menekankan bahwa semua masih sangat bergantung pada arah proses hukum yang kini berjalan, serta sikap pemerintah pusat dalam merespons perkembangan di Sumut.

“Yang jelas, dinamika politik di Sumatera Utara masih jauh dari kata selesai. Perkembangan kasus ini berpotensi menjadi titik balik penting dalam konstelasi kekuasaan daerah ke depan,” ujar Azhari menutup perbincangan. (**)