Rabu, 22 Apr 2026
light_mode

Dinamika Politik Sumut Memanas, Peluang Wakil Gubernur Surya Menguat?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 29 Jun 2025
  • print Cetak

Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Am Sinik. (Dok/Foto/Istimewa)

Penulis: Jhon P Tobing 

Arah angin politik di Sumatera Utara kembali berubah. Menjelang tahun politik, sorotan tertuju pada Gubernur Sumut Bobby Nasution yang kini menghadapi tekanan seiring mencuatnya sejumlah persoalan di lingkup Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di tengah situasi ini, nama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah yang akrab disapa Surya, mulai disebut-sebut sebagai sosok potensial pengganti.

HITVBERITA.COM | Medan — Penilaian tersebut datang dari Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Am Sinik. Ia menyebut, rangkaian masalah yang mengemuka selama kepemimpinan Bobby, terutama saat menjabat sebagai Wali Kota Medan, telah memicu kekhawatiran akan kredibilitas kepemimpinannya kini sebagai gubernur.

“Banyak proyek infrastruktur di Kota Medan yang mangkrak, belum lagi dugaan ketidaktertiban dalam tata kelola administrasi dan keuangan. Semua ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat,” ujar Azhari saat dihubungi Hitvberita.com pada Sabtu (28/6/2025).

Situasi kian memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, Topan Obaja Ginting. Nama Topan selama ini dikenal sebagai sosok dekat dan dipercaya oleh Gubernur Bobby.

“Ini menjadi sinyal kuat bahwa lingkaran dekat Bobby mulai terseret persoalan hukum. Jika kasus ini terus berkembang, tentu akan berdampak pada posisi politiknya,” tambah Azhari.

Ia menilai, dalam skenario terburuk—apabila Bobby dinonaktifkan atau memilih mundur karena tekanan politik dan proses hukum yang berjalan—maka peluang politik Surya sebagai Wakil Gubernur terbuka lebar.

“Secara mekanisme pemerintahan, bila terjadi kekosongan jabatan, maka wakil gubernur akan naik menggantikan. Artinya, Surya berada dalam posisi strategis,” jelasnya.

Meski demikian, Azhari menekankan bahwa semua masih sangat bergantung pada arah proses hukum yang kini berjalan, serta sikap pemerintah pusat dalam merespons perkembangan di Sumut.

“Yang jelas, dinamika politik di Sumatera Utara masih jauh dari kata selesai. Perkembangan kasus ini berpotensi menjadi titik balik penting dalam konstelasi kekuasaan daerah ke depan,” ujar Azhari menutup perbincangan. (**)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolres Lingga Didesak Tindak Tegas Tersangka Kasus Pemukulan!

    Kapolres Lingga Didesak Tindak Tegas Tersangka Kasus Pemukulan!

    • 0Komentar

    Penulis Ruslan LGA Kepolisian Resor Lingga didesak segera mengambil langkah tegas terhadap tersangka AC, yang dilaporkan terlibat dalam kasus dugaan pemukulan di kawasan Jeti XTBJ, lokasi pengapalan bauksit milik PT Hemina Jaya. HITVBERITA.COM | Lingga — Kasus ini mencuat setelah dua warga, BY dan HN, melaporkan AC atas dugaan tindak kekerasan ke Markas Polres Lingga. […]

  • PT Rebinmas Jaya Salurkan Dana CSR 2025 untuk Tujuh Desa di Belitung dan Belitung Timur

    PT Rebinmas Jaya Salurkan Dana CSR 2025 untuk Tujuh Desa di Belitung dan Belitung Timur

    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | Belitung— PT Rebinmas Jaya menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) tahun 2025 untuk tujuh desa di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Kantor Induk PT Rebinmas Jaya, Parit Gunung, Desa Aik Batu Buding, Kecamatan Badau, Kamis (25/9/2025). ‎ Acara yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu dihadiri Bupati Belitung […]

  • Teori Progresif Hukum Pitra Romadoni Nasution dan Paham Radikalisme Keadilan Dalam Penegakan Hukum

    Teori Progresif Hukum Pitra Romadoni Nasution dan Paham Radikalisme Keadilan Dalam Penegakan Hukum

    • 0Komentar

    Oleh: Dr. (C) Pitra Romadoni Nasution, SH, MH |Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia Hukum Tidak Boleh Menjadi Kuburan Keadilan Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, satu persoalan klasik terus berulang: hukum sering kali diperlakukan sebagai teks mati, bukan sebagai alat hidup untuk mencapai keadilan. Aparat penegak hukum terjebak dalam formalisme prosedural, sementara […]

  • Pastikan Pilkada 2024 Berjalan Lancar dan Kondusif, Pj Bupati Purwakarta bersama Forkopimda Monitoring di Sejumlah TPS

    Pastikan Pilkada 2024 Berjalan Lancar dan Kondusif, Pj Bupati Purwakarta bersama Forkopimda Monitoring di Sejumlah TPS

    • 0Komentar

    Pj. Bupati Purwakarta, Benni Irwan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Purwakarta melakukan monitoring tahapan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 2024, di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. (Dok/Foto/Raffa) HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Agenda monitoring atau pemantauan ini dilakukan guna memastikan bahwa […]

  • Tekan Impor BBM, Pertamina Groundbreaking Dua Proyek Energi Hijau

    Tekan Impor BBM, Pertamina Groundbreaking Dua Proyek Energi Hijau

    • 0Komentar

    Pertamina menancapkan tonggak baru dalam energi bersih Indonesia. Peerusahaan pelat merah ini memulai pembangunan pabrik bioethanol di Banyuwangi dan memperluas kilang hijau di Cilacap. JAKARTA | HITV – PT Pertamina (Persero) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) dua proyek energi alternatif yang diharapkan dapat membantu Indonesia menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Kedua proyek tersebut meliputi […]

  • Disdukcapil Barru Gelar Pelayanan Ekstra

    Disdukcapil Barru Gelar Pelayanan Ekstra

    • 0Komentar

    Kepala Dinas Dukcapil, Muhammad Syukri, saat memberikan keterangan atas pelayanan ekstra bagi PPPK, Jum’at (12/9/2025). (Foto: Humas Barru) Penulis: Syamsu Marlin Untuk kelancaran proses administrasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barru menunjukkan komitmennya membuka layanan administrasi di hari libur pada Sabtu (13/9/2025). “Kami hadir […]

expand_less