Gerakan Bersama Anak Kepri Kecam Pernyataan Endipat Wijaya, Dinilai Cederai Adab dan Marwah Melayu

Pernyataan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Endipat Wijaya, kembali menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, kecaman datang dari Gerakan Bersama (Geber) Anak Kepri yang menilai ucapan legislator tersebut telah melampaui batas etika pejabat publik, sekaligus mencederai nilai kemanusiaan dan marwah adat Melayu.

TANJUNGPINANG | HITV — Aksi penyampaian sikap itu digelar secara tertib pada Sabtu (13/12/2025) di depan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau, kawasan Tepi Laut, Tanjungpinang. Massa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan penolakan terhadap pernyataan Endipat Wijaya, di antaranya “Aksi Protes Anak Kepri Menyikapi Pernyataan Endipat Wijaya, Legislator Dapil Kepri” dan “Si Paling-Paling”.

Gerakan ini melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, antara lain Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Kepri, Generasi Anak Melayu (Geram) Kepri, serta Aliansi Anak Melayu Kepulauan (AAMUK). Mereka sepakat bahwa polemik tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui klarifikasi normatif, melainkan membutuhkan pertanggungjawaban etik dan politik.

Koordinator Geber Anak Kepri, Sholikin, menegaskan bahwa pernyataan Endipat tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai wakil rakyat Kepulauan Riau di tingkat nasional.

“Ini bukan lagi persoalan pendapat pribadi. Endipat Wijaya berbicara sebagai anggota DPR RI yang dipilih oleh rakyat Kepri. Ketika ucapannya melukai solidaritas kemanusiaan dan nilai adat Melayu, maka publik berhak menuntut pertanggungjawaban,” ujar Sholikin.

Sikap senada disampaikan Ketua JPKP Provinsi Kepri, Adiya Prama Rivaldi. Ia menilai kasus ini menjadi ujian bagi DPR RI dan partai politik dalam menegakkan standar etika pejabat publik.

“Kami melihat kecenderungan pembiaran terhadap pelanggaran etik oleh elite politik. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tidak boleh diam. Jika dibiarkan, DPR justru meruntuhkan wibawanya sendiri,” kata Adiya.

Ia menambahkan, sensitivitas budaya dan kemanusiaan seharusnya menjadi dasar utama bagi siapa pun yang mewakili Kepulauan Riau di parlemen nasional.

Sementara itu, Ketua Generasi Anak Melayu Kepri, Aryandi, mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap agenda reses Endipat Wijaya di wilayah Kepulauan Riau.

“Reses adalah mandat rakyat. Jika wakil rakyat tidak menjaga adab dan tutur kata, maka rakyat juga memiliki hak politik untuk menyatakan penolakan. Ini adalah bentuk perlawanan konstitusional,” ujarnya.

Menurut Aryandi, penolakan terhadap agenda reses bukanlah tindakan anarkis, melainkan pesan politik bahwa masyarakat Kepri menuntut wakil rakyat yang beradab dan berempati.

Ketua Koordinator Aliansi Anak Melayu Kepulauan, Said Ahmad Syukri, menegaskan bahwa pernyataan Endipat bertentangan dengan nilai dasar masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi empati, adab, dan solidaritas antarsesama.

“Orang Melayu beradat dan berperikemanusiaan. Ketika ada wakil rakyat yang ucapannya melukai saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu jelas mencederai marwah Melayu Kepri,” katanya.

Atas dasar itu, Gerakan Bersama Anak Kepri mendesak Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk meminta Endipat Wijaya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kepulauan Riau. Mereka juga meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memberikan teguran keras sebagai bentuk disiplin internal.

Meski bersikap kritis, Geber Anak Kepri menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dilandasi kebencian personal.

“Kami tidak membenci Bang Endipat. Justru karena kepedulian terhadap Kepri dan adat Melayu, kami bersuara. Diam berarti membiarkan marwah kami diinjak,” ujar Sholikin menutup pernyataannya. (/*/*/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Kepri