Bukan Pemborosan, Ini Alasan di Balik Kebijakan Fiskal Ekspansif Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
- account_circle Irma Windarti
- calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
- print Cetak
Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi. (dok/foto/Irma)
Kritik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi membebani APBN dinilai perlu ditempatkan dalam perspektif pembangunan yang lebih utuh.
JAKARTA, HITV— Hal tersebut ditegaskan Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, bahwa kritik dalam sistem demokrasi adalah hal yang sah.
Namun, menurut dia, kritik terhadap kebijakan publik semestinya juga mempertimbangkan arah strategis pembangunan nasional agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Perdebatan kebijakan tentu penting dalam demokrasi. Tetapi kritik yang tidak disertai pemahaman terhadap strategi pembangunan bisa memunculkan kesan yang kurang tepat di ruang publik,” ujar Bin Bin dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke meja Redaksi HITV, Selasa (10/3/2026).
Menurut dia, sejumlah program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi desa, hingga berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi nasional, kerap dipersepsikan hanya sebagai beban fiskal yang berpotensi memperlebar defisit anggaran.
Padahal, dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, belanja negara tidak semata-mata dipahami sebagai pengeluaran, melainkan juga sebagai instrumen investasi sosial dan ekonomi jangka panjang.
Bin Bin mencontohkan program makan bergizi gratis yang selama ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Program tersebut, kata dia, tidak dapat dilihat semata dari besarnya anggaran yang digelontorkan setiap tahun.
“Program ini merupakan investasi pada kualitas sumber daya manusia. Ia berperan dalam menekan angka stunting sekaligus mempersiapkan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan,” kata dia.
Dengan kata lain, manfaat program tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
- Penulis: Irma Windarti
- Editor: AYS Prayogie
Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.