Jamintel Optimalkan Program Jaga Desa di Lampung Selatan

Reda Manthovani membuka kegiatan optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digelar di Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat (13/3/2026).

JAKARTA, HITV – Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta jajaran pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam sambutannya, Reda Manthovani menegaskan bahwa Program Jaga Desa bukan semata-mata bentuk pengawasan terhadap aparatur desa, tetapi juga merupakan upaya pendampingan preventif agar kepala desa beserta perangkatnya tidak terjerat persoalan hukum dalam pengelolaan dana desa.

“Kehadiran program ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi aparatur desa dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan serta membangun kesadaran hukum langsung dari akar rumput,” ujar Reda.

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan langkah konkret kejaksaan dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah. Program Jaga Desa dinilai sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam implementasi Asta Cita yang menekankan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Jamintel juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga di tingkat desa melalui kolaborasi dengan ABPEDNAS. Menurutnya, organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui fungsi pengawasan yang efektif.

Melalui pendampingan dari kejaksaan serta pengawasan dari ABPEDNAS, diharapkan potensi kebocoran anggaran desa dapat diminimalkan.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyambut baik pelaksanaan program tersebut di wilayahnya. Ia menilai kehadiran aparat kejaksaan di tengah masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri aparatur desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi interaktif bersama para kepala desa dan pengurus ABPEDNAS se-Kabupaten Lampung Selatan. Diskusi tersebut membahas berbagai langkah mitigasi risiko hukum, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. (*)