Pengamat Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Tata Kelola Program MBG

Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, SH, CCF, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi (MBG). Selain itu Ratama juga meminta semua pihak yang disebut dalam aduan agar diperiksa!

JAKARTA, HITV – Desakan tersebut muncul setelah adanya pengaduan yang disampaikan Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya kepada Kejaksaan Agung.

Dalam pengaduannya, Sony menyebut sejumlah nama pejabat dan pihak terkait yang menurutnya perlu dimintai keterangan dalam rangka mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan tata kelola program tersebut.

Ratama menilai, Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin sedang menghadapi ujian penting dalam membuktikan komitmen penegakan hukum yang profesional dan tidak tebang pilih.

“Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat karena menyangkut program strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu,” kata Ratama dalam keterangannya.

Menurut dia, apabila terdapat nama-nama yang disebut dalam pengaduan, maka langkah yang tepat adalah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi guna memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak-pihak tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.

Ratama menegaskan, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Karena itu, penyebutan nama dalam sebuah laporan atau pengaduan tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

“Semua pihak yang disebut perlu diberi ruang untuk memberikan penjelasan. Penegak hukum harus bekerja berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Program Prioritas Nasional

Program Makan Bergizi merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pelibatan sektor pertanian dan perikanan lokal.

Ratama menilai dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan publik, mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk pelaksanaannya.

Ia menyebut program tersebut memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional sehingga setiap dugaan penyalahgunaan anggaran harus ditangani secara serius dan terbuka.

“Jika benar terjadi penyimpangan, maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu tujuan besar program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya.

Dorong Evaluasi Menyeluruh

Selain mendorong proses hukum yang komprehensif, Ratama juga mengusulkan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG, termasuk aspek pengawasan, mekanisme distribusi, hingga sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan tidak bocor akibat praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan langkah evaluatif yang lebih mendalam apabila ditemukan persoalan sistemik dalam pelaksanaan program.

“Evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar program yang sangat strategis ini tetap berjalan efektif, tepat sasaran, serta akuntabel,” ujarnya.

Menunggu Sikap Resmi Penegak Hukum

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai tindak lanjut atas nama-nama yang disebut dalam pengaduan tersebut. Demikian pula pihak-pihak yang namanya beredar dalam laporan belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait tuduhan yang berkembang.

Karena itu, seluruh pihak tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Publik kini menantikan langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis secara profesional, transparan, dan berkeadilan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara. (\•/)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: Bank Data HITV