Ismail Ratusimbangan Soroti Dugaan Kerusakan Lingkungan dan Penyalahgunaan BBM di Batam, Pemerintah Diminta Bertindak

Ismail Ratusimbangan Soroti Dugaan Kerusakan Lingkungan dan Penyalahgunaan BBM di Batam, Pemerintah Diminta Bertindak.(dok/Foto/AI)

«Ismail mendesak pemerintah dan aparat terkait tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan legalitas kegiatan, menelusuri dugaan pelanggaran, serta menindak pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan maupun menyalahgunakan distribusi BBM. Ia menilai pembangunan dan investasi tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.»

BATAM, HITV – Maraknya aktivitas cut and fill, dugaan penambangan pasir ilegal, penimbunan kawasan mangrove, hingga dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Batam menjadi sorotan Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri. Ketua Umumnya, Ismail Ratusimbangan, mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah daerah, BP Batam, dan aparat penegak hukum terhadap berbagai persoalan tersebut.

«Ismail mendesak pemerintah dan aparat terkait tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan legalitas kegiatan, menelusuri dugaan pelanggaran, serta menindak pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan maupun menyalahgunakan distribusi BBM. Ia menilai pembangunan dan investasi tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.»

Menurut Ismail, aktivitas cut and fill yang disebut berlangsung di sejumlah wilayah Batam perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, apabila kegiatan pematangan lahan, penimbunan, hingga dugaan penambangan pasir dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, dan persyaratan lingkungan.

Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kawasan yang berhasil dibuka atau ditimbun. Aspek keberlanjutan lingkungan, perlindungan kawasan pesisir, serta keberadaan daerah resapan air juga harus menjadi pertimbangan utama.

“Batam memiliki pemerintah daerah, BP Batam, dan institusi kepolisian. Namun, mengapa aktivitas yang diduga merusak lingkungan masih terus terjadi? Jangan sampai masyarakat justru melihat seolah-olah tidak ada kekuatan yang mampu menghentikannya,” tegas Ismail.

Ia juga menyoroti persoalan kawasan mangrove yang dinilai perlu mendapatkan perlindungan lebih serius. Menurutnya, kegiatan penanaman mangrove yang selama ini dilakukan berbagai pihak harus sejalan dengan upaya menjaga kawasan mangrove yang sudah tumbuh secara alami.

“Jangan hanya sibuk menanam mangrove untuk kegiatan seremonial, sementara mangrove yang sudah ada justru tidak dijaga. Apa gunanya penanaman pohon jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan? Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya melalui pengawasan dan tindakan nyata,” ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, Ismail turut mempertanyakan pengawasan distribusi BBM di sejumlah SPBU di Batam. Ia meminta instansi terkait menelusuri dugaan praktik pembelian, penimbunan, maupun penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, penanganannya tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan. Rantai distribusi, pihak yang memfasilitasi, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan juga perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

“Kalau pemerintah pusat bisa menunjukkan ketegasan terhadap penyalahgunaan BBM di daerah lain, mengapa pengawasan di Batam tidak diperkuat? Jangan sampai praktik yang merugikan masyarakat terus berlangsung tanpa penindakan yang transparan,” tegasnya.

Lebih jauh, Ismail mempertanyakan apakah belum optimalnya penanganan berbagai dugaan pelanggaran tersebut disebabkan keterbatasan pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, atau adanya kepentingan tertentu yang perlu ditelusuri

Ia menegaskan, dugaan keterlibatan oknum maupun pihak yang memiliki pengaruh tidak boleh hanya menjadi isu di tengah masyarakat. Semua harus diuji melalui penyelidikan profesional dan pembuktian hukum.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Jika memang ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diperiksa. Jangan hanya berani menindak pekerja di lapangan, tetapi justru berhenti ketika harus menyentuh pihak yang diduga menjadi pemodal atau pengendali,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, Ismail mendesak Wali Kota Batam, BP Batam, dan Kapolda Kepri agar memperkuat koordinasi lintas instansi. Ia mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan lapangan, audit perizinan kegiatan cut and fill, penelusuran dugaan perusakan kawasan mangrove, serta pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Batam.

Menurutnya, hasil pengawasan harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Setiap temuan yang memenuhi unsur pelanggaran juga harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai Batam hanya terlihat sibuk membangun, tetapi kerusakan lingkungannya tidak terkendali. Jangan pula masyarakat terus diminta percaya kepada penegakan hukum jika berbagai dugaan pelanggaran tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Kami meminta tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan dan pencitraan,” pungkas Ismail.

Hingga berita ini disiarkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Polda Kepri, instansi lingkungan hidup, serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai pengawasan dan penanganan aktivitas cut and fill, dugaan perusakan mangrove, dan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM tersebut.

Redaksi HITVBerita.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan guna menjamin prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (red)