Ismail Ratusimbangan Soroti Dugaan Kerusakan Lingkungan dan Penyalahgunaan BBM di Batam

Ismail Ratusimbangan Soroti Dugaan Kerusakan Lingkungan dan Penyalahgunaan BBM di Batam

HITVBerita.com | BATAM – Maraknya aktivitas cut and fill, dugaan penambangan pasir ilegal, penimbunan kawasan mangrove, hingga dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Batam kembali menuai sorotan. Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, mendesak pemerintah daerah, BP Batam, dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan serta menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran tersebut secara transparan.»

Ismail mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pematangan lahan yang disebut berlangsung di sejumlah wilayah kecamatan di Batam. Menurutnya, kegiatan cut and fill, penimbunan, hingga dugaan penambangan pasir harus diawasi secara serius, terutama terkait legalitas perizinan, kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, serta dampaknya terhadap ekosistem.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan dan investasi tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan. Aktivitas yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem pesisir, kawasan resapan air, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Batam memiliki pemerintah daerah, BP Batam, dan institusi kepolisian. Namun, mengapa aktivitas yang diduga merusak lingkungan masih terus terjadi? Jangan sampai masyarakat justru melihat seolah-olah tidak ada kekuatan yang mampu menghentikannya,” tegas Ismail.

Ismail juga menyoroti ironi kegiatan penanaman mangrove yang selama ini dilakukan berbagai pihak, sementara kawasan mangrove yang sudah tumbuh justru disebut menghadapi ancaman penimbunan dan pembabatan.

Menurutnya, kegiatan penghijauan tidak cukup hanya diwujudkan melalui penanaman, tetapi harus disertai perlindungan terhadap kawasan mangrove yang masih tersisa.

“Jangan hanya sibuk menanam mangrove untuk kegiatan seremonial, sementara mangrove yang sudah ada justru tidak dijaga. Apa gunanya penanaman pohon jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan? Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya melalui pengawasan dan tindakan nyata,” ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, Ismail turut mempertanyakan pengawasan distribusi BBM di sejumlah SPBU di Batam. Ia meminta instansi terkait menelusuri dugaan praktik pembelian, penimbunan, dan penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Rantai distribusi, pihak yang memfasilitasi, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu ditelusuri berdasarkan bukti yang cukup.

“Jangan sampai praktik yang merugikan masyarakat terus berlangsung tanpa penindakan yang transparan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diperiksa sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Ismail juga mempertanyakan apakah belum optimalnya pengawasan disebabkan keterbatasan pengawasan, lemahnya koordinasi, atau adanya faktor lain yang perlu ditelusuri. Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan oknum maupun pihak yang memiliki kepentingan tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan profesional.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Penegakan hukum harus berlaku tanpa membedakan siapa yang terlibat, baik pekerja di lapangan maupun pihak yang diduga menjadi pemodal atau pengendali,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Ismail mendesak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, serta Kapolda Kepri, agar mendorong pembentukan tim terpadu lintas instansi. Tim tersebut diharapkan melakukan pemeriksaan lapangan, evaluasi perizinan kegiatan cut and fill, penelusuran dugaan kerusakan mangrove, serta pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Batam.

Ia juga meminta hasil pengawasan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk langkah tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran.

“Jangan sampai Batam hanya terlihat sibuk membangun, tetapi persoalan lingkungan tidak terkendali. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, keterbukaan, dan kepastian penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan,” pungkas Ismail.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih memerlukan konfirmasi dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Polda Kepri, instansi lingkungan hidup, serta pihak terkait lainnya mengenai pengawasan dan penanganan berbagai dugaan tersebut.

Redaksi HITVBerita.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.