Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ismail Ratusimbangan Desak Aparat Bongkar Aktor Intelektual

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian Ketua Umum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, tidak hanya berhenti pada pihak yang diduga menjadi pelaksana teknis.

BATAM, HITV – Ketua Umum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga ke aktor intelektual, pemberi perintah, penyandang dana, serta tujuan di balik operasi tersebut. Menurutnya, persoalan ini menyangkut aspek keamanan nasional, kedaulatan negara, dan perlindungan terhadap kepala negara.

Ismail menilai, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti, penyidik perlu mendalami apakah tindakan itu sebatas pelanggaran privasi dan keamanan komunikasi atau memiliki tujuan yang lebih luas.

Ia meminta Mabes Polri bersama institusi terkait menelusuri kemungkinan adanya upaya mengakses informasi strategis negara, mengganggu komunikasi pemerintahan, maupun tindakan lain yang dapat menghambat pelaksanaan tugas konstitusional Presiden.

“Jangan sampai penyidik hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, tetapi gagal membongkar untuk siapa informasi itu dikumpulkan dan akan digunakan untuk kepentingan apa. Justru di situlah kemungkinan ancaman yang sesungguhnya harus dicari,” ujar Ismail.

Ia juga menyoroti adanya pernyataan publik yang menyebut masa kepemimpinan Presiden Prabowo hanya akan berlangsung dua tahun. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu dicermati apabila ditemukan keterkaitan dengan dugaan perencanaan tindakan di luar mekanisme konstitusional.

Namun, Ismail mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik maupun pernyataan kontroversial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Harus ada pemeriksaan terhadap fakta, bukti, komunikasi, dan tindakan nyata yang memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana.

“Jangan ada yang kebal hukum, tetapi jangan pula ada pihak yang dikriminalisasi tanpa bukti,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta penyidik menelusuri aliran dana, jejak komunikasi digital, perangkat yang digunakan, pihak penerima informasi, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan lain, baik di dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, apabila terdapat informasi strategis atau rahasia negara yang diakses secara ilegal, perlu dipastikan apakah informasi tersebut telah disalin, dipindahkan, diperjualbelikan, atau diserahkan kepada pihak tertentu.

Bagi Ismail, pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat secara teknis bukanlah akhir dari proses penegakan hukum. Penyidik perlu memastikan apakah terdapat pihak lain yang merancang, memerintahkan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari dugaan operasi tersebut.

“Presiden adalah kepala negara sekaligus pemegang mandat konstitusional. Jika ada pihak yang mencoba mengganggu keselamatan, kewenangan, atau kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan melalui cara-cara ilegal, negara wajib bertindak tegas. Bongkar sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dukungan terhadap pemerintahan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan konstitusi. Karena itu, proses penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang sah.

Publik kini menantikan kejelasan penanganan perkara tersebut. Sebab, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan informasi strategis dan kedaulatan negara.

Bagi Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, persoalan ini perlu diusut secara tuntas agar tidak menyisakan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik dugaan operasi tersebut dan apa tujuan sebenarnya.

Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan meminta seluruh proses penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor konstitusi. (red)