PB FORMULA Desak MUI Dorong Pemakzulan Gibran, Usulkan Kriteria Wapres Berintegritas kepada Prabowo

Forum Ulama dan Aktivis Islam (PB FORMULA) menyampaikan sejumlah usulan politik dan kebangsaan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

JAKARTA, HITV — Salah satu yang paling menonjol adalah desakan agar MUI memberikan masukan kepada DPR RI untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum PB FORMULA, Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto, yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan MUI, dalam pertemuan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan yang melibatkan pimpinan ormas-ormas Islam tersebut menjadi ruang penyampaian pandangan mengenai perkembangan situasi politik nasional sekaligus peran organisasi keagamaan dalam merespons persoalan kebangsaan.

Dalam sesi tanya jawab, Dedi Hermanto mengajukan empat pokok usulan kepada MUI Pusat. Pertama, mendorong MUI menyampaikan masukan kepada DPR RI agar mengambil langkah konstitusional terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

Bahkan, PB FORMULA dalam pernyataannya secara tegas meminta agar Gibran diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, usulan tersebut merupakan sikap politik organisasi dan bukan keputusan atau proses pemakzulan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara.

Kedua, PB FORMULA mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Organisasi tersebut juga meminta aparat menelusuri pihak yang diduga menjadi dalang maupun pemesan informasi hasil penyadapan.

Desakan ini, menurut PB FORMULA, penting untuk memastikan persoalan tersebut mendapat penanganan hukum secara transparan dan tidak berhenti pada pengungkapan pelaku di lapangan.

Ketiga, PB FORMULA menyoroti persoalan penguasaan sumber-sumber ekonomi nasional. Mereka meminta agar prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dikembalikan dan diimplementasikan secara konsisten.

PB FORMULA menilai pengelolaan kekayaan negara harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan dikuasai oleh kepentingan pejabat korup, oligarki, maupun jaringan mafia, baik di tingkat lokal maupun internasional.

MUI Diminta Berperan dalam Menentukan Kriteria Kepemimpinan

Pokok usulan keempat berkaitan dengan kualitas kepemimpinan nasional, khususnya jabatan wakil presiden.

PB FORMULA meminta MUI mengambil peran aktif dengan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kriteria figur wakil presiden yang dinilai memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalitas.

Dedi Hermanto menekankan pentingnya kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Gagasan tersebut sekaligus mencerminkan harapan PB FORMULA agar pertimbangan moral, etika, dan kompetensi menjadi bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

Meski demikian, usulan mengenai pengisian jabatan wakil presiden harus tetap ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden, apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.

Dengan demikian, aspirasi PB FORMULA mengenai kriteria calon wakil presiden merupakan rekomendasi politik dan moral, bukan mekanisme pengangkatan yang dapat dilakukan langsung oleh MUI.

Aspirasi Organisasi dan Tanggung Jawab Konstitusional

Empat usulan tersebut memperlihatkan perhatian PB FORMULA terhadap sejumlah persoalan strategis, mulai dari dinamika politik nasional, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya ekonomi, hingga kualitas kepemimpinan negara.

Di sisi lain, aspirasi mengenai pemakzulan pejabat negara tetap harus melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai kewenangan masing-masing.

Pernyataan PB FORMULA yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Nandang Sektiyo, S.IP., dan Ketua Umum Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto di Jakarta, 12 November 2026, selanjutnya menjadi sikap resmi organisasi untuk disampaikan kepada MUI Pusat.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana MUI menyikapi berbagai masukan tersebut. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, respons MUI terhadap aspirasi organisasi masyarakat Islam akan menjadi bagian dari dinamika dialog keagamaan dan kebangsaan di tengah perkembangan politik nasional. (*/)

Penulis: Bainana Bahthy
Editor: AYS Prayogie