Bongkar 1,2 Ton Sabu dan Selundupan 1,16 Ton Ketamin, Forkogakum Apresiasi Langkah Kapolri Berantas Narkoba

Tasrif M. Saleh: Sinergi Polri, BNN, dan Bea Cukai Harus Berlanjut hingga Membongkar Jaringan dan Memutus Peredaran Narkotika

JAKARTA, HITV — Pengungkapan dugaan penyelundupan 1,16 ton ketamin di perairan Belawan, Sumatera Utara, serta pembongkaran laboratorium gelap narkotika di Kabupaten Pidie, Aceh, mendapat apresiasi dari Ketua Umum Forum Koordinasi Penegakan Hukum (FORKOGAKUM), Dr. Tasrif M. Saleh, SH., MH.

Tasrif menilai rangkaian operasi lintas instansi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menghadapi kejahatan narkotika yang mengancam keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda.

Ia mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat pemberantasan narkoba. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan gagasan Polisi Bersama Masyarakat, yakni kepolisian yang hadir merespons keresahan publik melalui tindakan nyata dan penegakan hukum.

“Gebrakan pemberantasan narkoba Kapolri Jenderal Suyudi merupakan wujud konkret visi Polisi Bersama Masyarakat. Peredaran narkoba bukan sekadar persoalan tindak pidana, melainkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat, masa depan generasi muda, dan ketahanan sosial bangsa,” kata Tasrif dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2026).

Akademisi Universitas Jayabaya itu menegaskan, pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi. Diperlukan kerja bersama antara Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur terkait lainnya untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan.

Belawan dan Pidie Jadi Sorotan

Salah satu pengungkapan yang disoroti ialah dugaan penyelundupan 1,16 ton ketamin menggunakan kapal MT Global 168 di Belawan, Sumatera Utara. Operasi tersebut, menurut keterangan yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, melibatkan tim gabungan dari Polri, BNN, Bea Cukai, unsur kepolisian perairan, dan Polda Sumatera Utara.

Pengungkapan ini menempatkan pengawasan jalur laut sebagai salah satu aspek penting dalam memerangi peredaran narkotika. Jalur perairan membutuhkan pengawasan berkelanjutan, pertukaran informasi intelijen, serta penelusuran terhadap asal muatan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Beberapa hari kemudian, tepatnya 22 Oktober 2026, tim gabungan BNN, Polri, dan Bea Cukai membongkar sebuah rumah toko (ruko) di Kabupaten Pidie, Aceh, yang diduga digunakan sebagai laboratorium gelap atau clandestine laboratory untuk memproduksi sabu.

Dalam operasi tersebut, petugas dilaporkan menyita peralatan produksi narkotika serta sekitar 1,2 ton sabu dalam bentuk cair dan kristal.

Dua pengungkapan itu memperlihatkan dua sisi persoalan yang perlu ditangani secara bersamaan: dugaan penyelundupan melalui jalur laut dan produksi narkotika di dalam negeri.

Namun, keberhasilan penyitaan barang bukti belum menjadi akhir dari pekerjaan penegak hukum. Pengembangan perkara diperlukan untuk mengungkap jaringan pemasok, pengendali, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

Apresiasi Tak Boleh Berhenti pada Penindakan

Tasrif menilai operasi gabungan tersebut menjadi contoh pentingnya sinergi penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi perlu dipertahankan dan diperkuat agar pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan maupun penyitaan barang bukti.

“Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pengungkapan ini menjadi contoh pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberhasilan operasi laut diikuti penguatan pengawasan jalur penyelundupan, penelusuran jaringan internasional, dan pencegahan peredaran narkotika di dalam negeri,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menghubungkan penindakan dengan upaya pencegahan. Edukasi masyarakat, penguatan pengawasan di lingkungan rawan peredaran narkotika, serta perlindungan terhadap kelompok usia muda perlu berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum.

Dengan demikian, pemberantasan narkotika tidak hanya berorientasi pada banyaknya barang bukti yang disita, tetapi juga pada kemampuan aparat memutus jaringan dan mencegah narkotika kembali beredar di tengah masyarakat.

Menguji Komitmen melalui Hasil Berkelanjutan

Apresiasi FORKOGAKUM terhadap langkah Kapolri menjadi dorongan agar operasi pemberantasan narkotika terus dilakukan secara terukur, profesional, dan akuntabel.

Besarnya barang bukti yang diungkap menunjukkan skala persoalan yang harus dihadapi aparat. Namun, ukuran keberhasilan dalam jangka panjang juga terletak pada terungkapnya jaringan yang lebih luas, konsistensi proses hukum, dan berkurangnya ruang bagi peredaran narkotika.

Di sinilah tantangan penegakan hukum berikutnya: memastikan setiap pengungkapan dikembangkan hingga tuntas, tanpa mengabaikan pembuktian dan hak-hak hukum pihak yang diperiksa.

Bagi Tasrif, semangat Polisi Bersama Masyarakat harus tercermin dalam kerja nyata yang melindungi warga, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga generasi muda dari bahaya narkotika.

Pemberantasan narkoba, pada akhirnya, bukan hanya agenda kepolisian atau pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan konsistensi aparat, dukungan masyarakat, serta pengawasan publik agar setiap langkah penegakan hukum memberikan hasil nyata bagi keselamatan bangsa. (*/)

Penulis: Erwin Lubis
Editor: AYS