‎MBG di Persimpangan Jalan: Menyelamatkan Program, Menjaga Kepercayaan Publik!

Penulis: Mula Mutiara M 

Kasus keracunan siswa menodai program unggulan Presiden Prabowo. Evaluasi menyeluruh, restrukturisasi pengelolaan, dan keterlibatan sekolah menjadi kunci agar janji besar ini tidak salah urus.

HITVBERITA.COM | Jakarta — Kasus keracunan siswa akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan mencuat di sejumlah daerah menyisakan pertanyaan serius.

‎Program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa itu, kini justru berbalik menimbulkan masalah kesehatan.

Jika tidak segera dibenahi, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini berisiko kehilangan legitimasi di mata publik.

Wakil Ketua Umum DPP KNPI sekaligus Ketua Umum Pasukan Pro Prabowo (PASPROBO), Saiful Chaniago, menilai akar persoalan terletak pada lemahnya pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Saiful juga menilai, bahwa lembaga tersebut tidak memiliki kapasitas memadai dalam menjamin kualitas maupun distribusi makanan.

Terkait itu, dia pun mengetengahkan  solusi agar pengelolaan MBG  dikembalikan ke sekolah, sebagai pihak yang langsung bertanggung jawab terhadap siswa.

Usulan ini patut dicermati. Sekolah, dengan segala keterbatasannya, justru berada di garis depan dalam memastikan apa yang dikonsumsi murid.

Dengan melibatkan tenaga gizi profesional, sekolah pun nantinya dapat memastikan makanan yang sampai ke siswa benar-benar aman dan bergizi.

Menurut Saiful dengan opsi yang dilontarkannya itu, memungkinkan rantai distribusi yang panjang bisa dipangkas, sementara mekanisme pengawasan lebih mudah dilakukan secara langsung.

Tetapi, persoalan tidak berhenti pada siapa pengelolanya. Program sebesar MBG harus ditopang oleh tata kelola yang transparan, sistem pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat luas.

Publik berhak tahu bagaimana makanan diproduksi, siapa penyedianya, hingga bagaimana kualitas dijaga. Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi proyek besar yang rawan disalahgunakan, baik anggaran maupun pengelolaannya.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah korektif. Evaluasi menyeluruh terhadap peran SPPG dan BGN sudah mendesak dilakukan.

“Jika lembaga tersebut tidak efektif, restrukturisasi bahkan reposisi kewenangan perlu ditempuh. Memberi ruang lebih besar bagi sekolah, masyarakat, dan pakar gizi bisa menjadi jalan keluar yang lebih realistis,” ujar Saiful Chaniago kepada HITV, Rabu (1/10) siang tadi di Jakarta.

‎Makanan bergizi gratis bukan sekadar program bantuan. Ia adalah janji politik yang menyentuh kebutuhan paling dasar rakyat kecil—gizi anak-anak bangsa. Menyelamatkan program ini bukan hanya soal kesehatan generasi, melainkan juga soal menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Janji besar tersebut bisa runtuh karena salah urus. Kini, MBG berada di persimpangan jalan: menjadi tonggak peningkatan kualitas hidup masyarakat, atau sekadar catatan kegagalan akibat tata kelola yang rapuh. (///)