Pengurus Koperasi di Purwakarta Protes Rekrutmen 30 Ribu Manajer, Desak Prioritas bagi Penggerak Lama

Rencana pemerintah pusat merekrut sekitar 30 ribu manajer untuk Koperasi Merah Putih menuai penolakan dari pengurus di daerah. Pengurus koperasi di Kabupaten Purwakarta menilai kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan peran mereka yang selama ini membangun organisasi dari nol.

PURWAKARTA, HITV — Kekecewaan itu mengemuka lantaran para pengurus mengaku telah menjalankan roda koperasi tanpa dukungan gaji maupun fasilitas memadai. Mereka khawatir kebijakan rekrutmen justru membuka ruang bagi pihak luar untuk mengisi posisi strategis, tanpa mempertimbangkan rekam jejak pengurus lama.

“Kami yang membangun dari awal, tanpa digaji, tetap menjalankan koperasi. Lalu sekarang ada rekrutmen besar dengan status pegawai, posisi kami jadi tidak jelas,” ujar salah satu pengurus, Jumat (17/4/2026).

Menurut mereka, persoalan ini tidak semata menyangkut penambahan sumber daya manusia, melainkan juga menyentuh aspek keadilan dan penghargaan terhadap pelaku koperasi di lapangan. Ketidakjelasan skema rekrutmen dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial sekaligus mengganggu soliditas internal.

Para pengurus juga mengingatkan, masuknya manajer dari luar tanpa mekanisme yang transparan bisa melemahkan semangat penggerak koperasi yang selama ini menjadi tulang punggung organisasi di tingkat daerah.

“Jangan sampai yang berjuang dari nol justru tersingkir. Ini bisa mematikan semangat kami,” kata dia.

Sebagai respons, pengurus Koperasi Merah Putih se-Kabupaten Purwakarta berencana mengajukan audiensi ke DPRD setempat dalam waktu dekat. Mereka mendesak adanya kejelasan kebijakan sekaligus keberpihakan terhadap pengurus aktif.

Dalam audiensi tersebut, mereka akan membawa tiga tuntutan utama, yakni transparansi mekanisme rekrutmen, pemberian prioritas kepada pengurus yang telah terbukti berkontribusi, serta pengakuan atas dedikasi yang selama ini diberikan tanpa imbalan.

Meski demikian, para pengurus menegaskan tidak menolak program pemerintah. Mereka hanya meminta agar implementasi kebijakan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sehingga tidak menimbulkan konflik internal di tubuh koperasi.

Audiensi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi evaluasi kebijakan, sekaligus memastikan program penguatan koperasi berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. (\•/)

Editor: Asep Yogi
Sumber: HITV Jabar