Pengamat Desak Presiden Prabowo Bubarkan WIKA, Soroti Kerugian dan Temuan BPK

Pengamat kebijakan publik dan anggaran sekaligus sebagai Dewan Pakar MIO Indonesia, Ratama Saragih, SH, MH mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA.

JAKARTA, HITV —Ratama menegaskan perusahaan pelat merah di sektor konstruksi tersebut, menurutnya sudah tidak lagi layak dipertahankan karena terus mengalami kerugian dan dinilai gagal menunjukkan tata kelola perusahaan yang sehat.

Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Minggu (17/5/2026), Ratama mendesak pemerintah perlu mempertimbangkan penghentian operasional hingga pembubaran perusahaan BUMN tersebut apabila kondisi keuangannya tidak lagi dapat diselamatkan.

“Negara tidak boleh terus menanggung beban perusahaan yang setiap tahun merugi dan gagal memberikan kontribusi keuntungan kepada kas negara,” ujar Ratama.

Ia menyebut, kondisi keuangan WIKA selama hampir dua dekade terakhir menunjukkan tren yang memprihatinkan. Menurut dia, berbagai laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Ratama menyoroti hasil pemeriksaan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan WIKA untuk periode tahun buku 2022 hingga semester I 2024. Dalam dokumen tersebut, kata dia, terdapat sejumlah persoalan yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh manajemen perusahaan.

Ia juga menyinggung surat pertanggungjawaban yang ditandatangani Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, pada 17 Maret 2025. Menurut Ratama, sejumlah temuan dalam laporan itu diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp 7,1 triliun.

Selain itu, Ratama mengutip hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam Surat Anggota VII BPK Nomor 31.b/S/IX-XX/02/2023 tertanggal 1 Februari 2023. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat 42 temuan dengan 116 rekomendasi yang berkaitan dengan tata kelola dan pengelolaan keuangan perusahaan.

“Temuan-temuan itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan perusahaan,” katanya.

Ratama menilai, kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang membuka ruang pembubaran perusahaan negara apabila terus mengalami kerugian dan tidak lagi dapat disehatkan.

Karena itu, ia meminta pemerintah berhati-hati dalam memberikan penugasan baru kepada WIKA, terutama proyek-proyek strategis nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pada kuartal I 2026 WIKA tercatat masih memperoleh kontrak baru senilai Rp 2,53 triliun. Namun, di saat bersamaan perusahaan disebut masih menghadapi tekanan finansial yang cukup berat.

Ratama juga menyoroti kerugian WIKA dari proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Dalam tiga bulan pertama tahun 2026, WIKA disebut mencatat kerugian sekitar Rp 483,8 miliar yang berasal dari penyertaan sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Sebelumnya, dalam laporan keuangan tahun 2025, WIKA juga membukukan kontribusi kerugian sebesar Rp 1,66 triliun dari proyek yang sama. Adapun pada tahun 2024, bagian kerugian yang harus ditanggung perusahaan mencapai Rp 1,57 triliun.

Di sisi lain, Ratama yang merupakan sebagai Dewan Pakar MIO Indonesia yakni sebuah organisasi pers yang mewadahi perusahaan media berbasis online itu. Ia juga mengkritik sikap manajemen WIKA yang dinilai tidak kooperatif saat dimintai klarifikasi oleh sejumlah wartawan terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 31/LHP/XX/5/2025 tertanggal 21 Mei 2025.

“Kami sudah datang langsung dan menunggu cukup lama, tetapi tidak ada satu pun pihak manajemen maupun humas yang bersedia menemui,” ujarnya.

Menurut Ratama, sikap tertutup tersebut justru menambah pertanyaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan di tengah sorotan atas kondisi keuangan dan berbagai temuan audit yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir. (\•/)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: HITV DKI