Selasa, 11 Agu 2026
light_mode

FTZ Karimun Disorot Pusat, Peluang Besar di Jalur Selat Malaka

  • account_circle M. Saipul
  • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
  • print Cetak

Upaya memperkuat peran Kabupaten Karimun sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Indonesia terus mendapat perhatian pemerintah pusat.

KARIMUN, HITVHal itu ditandai dengan kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, bersama Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Herry Permana, ke kawasan FTZ Karimun.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Karimun bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi vertikal. Kunjungan lapangan tersebut bertujuan melihat secara langsung perkembangan sektor industri, investasi, dan aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan FTZ Karimun.

Turut mendampingi rombongan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Tim Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Dr H Nurdin Basirun.

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Budiman, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Sodikin, serta perwakilan BP Batam dan jajaran BP Karimun.

KUNJUNGAN tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pengembangan kawasan FTZ Karimun yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

Posisi Strategis di Jalur Pelayaran Dunia

Sebagai salah satu kawasan FTZ yang ditetapkan pemerintah bersama Batam dan Bintan, Karimun memiliki keunggulan geografis yang sulit ditandingi daerah lain. Letaknya berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia yang menghubungkan kawasan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Eropa.

Posisi strategis tersebut menjadikan Karimun memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat logistik, galangan kapal (shipyard), industri pengolahan mineral, pergudangan, hingga perdagangan internasional.

Selain itu, status FTZ memberikan berbagai fasilitas kemudahan investasi, termasuk pembebasan sejumlah bea masuk dan pajak tertentu yang menjadi daya tarik bagi investor dalam dan luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan industri di Karimun juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama pada sektor perkapalan, fabrikasi, energi, dan jasa maritim. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Karimun untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia.

Peluang Besar, Tantangan Tak Ringan

Meski memiliki potensi besar, pengembangan FTZ Karimun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Salah satu tantangan utama adalah peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung industri, mulai dari pelabuhan, jaringan transportasi, hingga pasokan energi yang andal untuk memenuhi kebutuhan investasi skala besar.

Di sisi lain, persaingan dengan kawasan industri dan FTZ lain di kawasan Asia Tenggara juga menuntut Karimun untuk terus meningkatkan daya saing, kemudahan berusaha, serta kualitas sumber daya manusia lokal.

Tantangan lainnya adalah perlunya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan agar berbagai peluang investasi dapat direspons secara cepat dan efektif. Kepastian regulasi dan percepatan perizinan menjadi faktor penting yang kerap menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya.

Dorong Karimun Menjadi Hub Industri dan Logistik

Dalam kunjungan tersebut, berbagai perkembangan investasi dan aktivitas industri dipaparkan kepada rombongan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap hasil peninjauan lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna mempercepat pengembangan kawasan FTZ Karimun.

Bupati Karimun menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar potensi besar yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan. Dengan letaknya yang strategis di pintu masuk perdagangan internasional, Karimun diyakini memiliki peluang untuk tumbuh menjadi pusat industri, logistik, dan perdagangan yang mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Kepulauan Riau maupun nasional.

Kunjungan Deputi Kemenko Perekonomian ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap penguatan kawasan FTZ Karimun sebagai salah satu kawasan strategis nasional yang diharapkan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia. (\•/)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: HITV Kepri

  • Penulis: M. Saipul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Penyerobotan Tanah Penghulu Tarif, Pelapor Tuding Polres Tebing Tinggi Lamban Bekerja!

    Kasus Penyerobotan Tanah Penghulu Tarif, Pelapor Tuding Polres Tebing Tinggi Lamban Bekerja!

    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM TEBING TINGGI | Meskipun hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas 6.140 M2 di Jl. Penghulu Tarif Link. V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun, Poniman (42) selaku Pihak Terlapor, ternyata masih tetap melakukan penyerobotan dan menguasai serta mengelola secara paksa lahan tersebut. Hal itu […]

  • PT Rebinmas Jaya Salurkan Dana CSR 2025 untuk Tujuh Desa di Belitung dan Belitung Timur

    PT Rebinmas Jaya Salurkan Dana CSR 2025 untuk Tujuh Desa di Belitung dan Belitung Timur

    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | Belitung— PT Rebinmas Jaya menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) tahun 2025 untuk tujuh desa di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Kantor Induk PT Rebinmas Jaya, Parit Gunung, Desa Aik Batu Buding, Kecamatan Badau, Kamis (25/9/2025). ‎ Acara yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu dihadiri Bupati Belitung […]

  • Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Berbagi Kebaikan di Bulan Ramadan

    Gerakan Pendidikan Indonesia Baru Berbagi Kebaikan di Bulan Ramadan

    • 1Komentar

    Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dan nilai-nilai kebersamaan dengan menggelar kegiatan Sedekah Ramadan Berbagi Kebaikan. Acara ini berlangsung di Pondok Pesantren Nurul Musthofa, Ciracas, Jakarta Timur, yang dipimpin oleh KH. Buya Faris Muhammad. Rabu (12/3/2025). HITVBERITA.COM | Jakarta – Ketua Umum GPIB, Kombespol (Purn) Ir. Agung Karang, dalam sambutannya, […]

  • Pengurus Koperasi di Purwakarta Protes Rekrutmen 30 Ribu Manajer, Desak Prioritas bagi Penggerak Lama

    Pengurus Koperasi di Purwakarta Protes Rekrutmen 30 Ribu Manajer, Desak Prioritas bagi Penggerak Lama

    • 0Komentar

    Rencana pemerintah pusat merekrut sekitar 30 ribu manajer untuk Koperasi Merah Putih menuai penolakan dari pengurus di daerah. Pengurus koperasi di Kabupaten Purwakarta menilai kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan peran mereka yang selama ini membangun organisasi dari nol. PURWAKARTA, HITV — Kekecewaan itu mengemuka lantaran para pengurus mengaku telah menjalankan roda koperasi tanpa dukungan gaji maupun fasilitas […]

  • AKBP Dies Ferra Jadi Kapolres Perempuan Pertama di Pekalongan Kota

    AKBP Dies Ferra Jadi Kapolres Perempuan Pertama di Pekalongan Kota

    • 0Komentar

    AKBP Dies Ferra Ningtias resmi menjabat Kapolres Pekalongan Kota setelah menjalani serah terima jabatan yang dipimpin Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Rabu (29/7/2026). PEKALONGAN KOTA | HITV – Perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2005 itu menggantikan AKBP Riki Yariandi yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Lumajang, Polda […]

  • Pilkada Tidak Langsung: Kemunduran Demokrasi dan Pengingkaran Reformasi

    Pilkada Tidak Langsung: Kemunduran Demokrasi dan Pengingkaran Reformasi

    • 0Komentar

      Oleh: Ismail Ratusimbangan Ketua Umum DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Provinsi Kepulauan Riau WACANA pemilihan kepala daerah melalui DPRD—tanpa melibatkan rakyat secara langsung—bukan sekadar perubahan mekanisme elektoral. Ia merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus cermin kegagalan partai politik dalam menjalankan mandat reformasi dan semangat otonomi daerah yang telah diperjuangkan sejak 1998. Sejak Reformasi, […]

expand_less