Tiga Transformasi Layanan ATR/BPN Diluncurkan, Kantah Jakarta Utara Siap Jadi Bagian dari Perubahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan meluncurkan tiga transformasi layanan dan organisasi pertanahan.

JAKARTA, HITV — Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat reformasi pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Peluncuran berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremoni peringatan kemerdekaan. Bagi ATR/BPN, transformasi layanan merupakan bagian dari upaya menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang semakin cepat, mudah, pasti, dan akuntabel.

Salah satu penanda penting dalam peluncuran itu adalah penandatanganan Pakta Integritas di hadapan Menteri ATR/Kepala BPN. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Uunk Din Parunggi, S.SiT., M.A.P., QRMP., turut menandatangani pakta tersebut bersama pimpinan empat Kantor Pertanahan lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari pilot project transformasi.

Pakta Integritas menjadi penting karena transformasi pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan sistem maupun struktur organisasi. Perubahan tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur, akuntabilitas, profesionalisme, serta kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Bukan Sekadar Perubahan Administrasi

Transformasi ATR/BPN berlangsung di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik. Dalam urusan pertanahan, kecepatan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kepastian prosedur dan kepastian hukum.

Karena itu, pembenahan pola kerja menjadi salah satu aspek penting. Pendekatan berbasis wilayah diharapkan mampu membuat proses pelayanan lebih terintegrasi, terukur, dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kantor Pertanahan tidak lagi hanya dituntut menyelesaikan urusan administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, Kantah Jakarta Utara menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari proses transformasi. Komitmen itu diarahkan melalui penguatan kolaborasi, pembenahan proses kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan tata kelola pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keikutsertaan Jakarta Utara dalam pilot project juga menjadi ruang untuk menguji sekaligus mengevaluasi pola pelayanan yang dikembangkan. Hasil pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi penguatan model pelayanan pertanahan secara lebih luas.

Mengukur Kepercayaan Publik

Tantangan terbesar transformasi pelayanan pada akhirnya bukan sekadar menghadirkan sistem baru, melainkan memastikan perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Pelayanan yang cepat tetapi tidak transparan tetap menyisakan persoalan. Demikian pula pelayanan yang terintegrasi tetapi tidak memberikan kepastian kepada masyarakat belum sepenuhnya menjawab tujuan reformasi birokrasi.

Karena itu, keberhasilan transformasi ATR/BPN akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaannya di tingkat Kantor Pertanahan. Integritas aparatur, kepastian prosedur, keterukuran waktu pelayanan, serta kejelasan hasil menjadi indikator yang akan menentukan apakah perubahan tersebut benar-benar bermakna.

Bagi Kantah Jakarta Utara, momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen tersebut. Transformasi dipandang bukan sebagai perubahan administratif semata, melainkan bagian dari upaya membangun pelayanan pertanahan yang semakin dipercaya masyarakat.

Di tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, pesan yang dibawa ATR/BPN pun menjadi lebih substantif: kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui seremoni, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang bersih, mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Kantah Jakarta Utara kini menjadi bagian dari langkah tersebut. Tantangannya adalah memastikan komitmen yang telah dituangkan dalam Pakta Integritas benar-benar hadir dalam setiap proses pelayanan yang diterima masyarakat. (\•/)

Editor: Bainana Bahthy
Sumber: Humas MIO Utara