Kamis, 19 Nov 2026
dark_mode

Puluhan Hektare Bukit Kalimantan Diduga Rusak akibat Tambang Emas, Ekskavator Beroperasi dan Pengolahan Kimia Disorot

  • account_circle Royke Jhony Piay
  • calendar_month 14 menit yang lalu
  • print Cetak

Aktivitas pertambangan emas yang diduga tidak mengantongi perizinan di kawasan Bukit Kalimantan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menyisakan persoalan serius.

SERUYAN, HITV – Penggunaan alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk tanah dan batuan, disertai dugaan pengolahan emas menggunakan bahan kimia, memunculkan pertanyaan mengenai legalitas kegiatan serta potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Hasil penelusuran awak media HITVBerita.com di lokasi memperlihatkan perubahan bentang alam yang cukup mencolok. Sejumlah lubang berukuran besar akibat pengerukan terlihat tersebar di kawasan tersebut. Luasan lahan yang terdampak diperkirakan mencapai puluhan hektare.

Penggunaan ekskavator mengindikasikan aktivitas penggalian yang berlangsung dalam skala relatif besar. Berbeda dengan penambangan secara manual, pengoperasian alat berat memungkinkan pengerukan berlangsung lebih cepat, menjangkau area yang lebih luas, sekaligus berpotensi mempercepat perubahan kondisi fisik kawasan perbukitan.

Persoalannya bukan semata-mata soal aktivitas pengambilan emas dari perut bumi. Ketika pengerukan dilakukan tanpa kejelasan legalitas dan pengelolaan lingkungan, dampaknya dapat meluas, mulai dari perubahan struktur tanah, kerusakan vegetasi, hingga ancaman terhadap sumber air di sekitar kawasan.

Pengolahan emas dan dugaan penggunaan bahan kimia

Selain menemukan aktivitas pengerukan, awak media juga memperoleh dokumentasi proses pengolahan material yang diduga mengandung emas. Dalam proses tersebut terlihat adanya perendaman material menggunakan cairan kimia.

Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan adanya dugaan penggunaan senyawa sianida atau CN, termasuk kemungkinan kalium sianida. Namun, jenis dan konsentrasi bahan yang digunakan belum dapat dipastikan. Karena itu, diperlukan pemeriksaan laboratorium oleh instansi teknis berwenang untuk memastikan kandungan bahan tersebut.

Aspek ini tidak bisa dianggap sepele. Penggunaan bahan kimia dalam pengolahan emas tanpa prosedur keselamatan, pengendalian limbah, dan pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan pencemaran tanah maupun air.

Terlebih, kawasan perbukitan memiliki hubungan ekologis dengan wilayah yang lebih rendah. Apabila limbah pengolahan dibuang sembarangan, aliran air hujan berpotensi membawa residu pencemar menuju aliran sungai dan kawasan yang dimanfaatkan masyarakat.

Dampak pencemaran juga tidak selalu dapat dikenali secara kasatmata. Karena itu, pengambilan sampel tanah, air, dan material sisa pengolahan menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi lingkungan yang sebenarnya.

Nama pengurus disebut, tanggung jawab perlu ditelusuri

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, aktivitas pekerja di lokasi tersebut diduga dikoordinasikan melalui seseorang berinisial M. Sementara seseorang berinisial A disebut-sebut memiliki peran sebagai pengurus kegiatan di lapangan.

Meski demikian, informasi mengenai identitas, kedudukan, dan keterlibatan masing-masing pihak masih membutuhkan verifikasi. Belum terdapat keterangan resmi yang memastikan siapa pemilik modal, pemegang kendali operasional, maupun pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas pertambangan tersebut.

Untuk menguji informasi itu, wartawan HITVBerita.com, Royke Jhoni Piay, melakukan konfirmasi kepada Martam, yang disebut dalam penelusuran sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

Dalam komunikasi melalui WhatsApp, Martam menyampaikan sejumlah tanggapan yang panjang. Ia antara lain mempersoalkan cara wartawan melakukan konfirmasi, mempertanyakan pemahaman media terhadap kehidupan masyarakat setempat, serta menyinggung persoalan pemberitaan dan kepentingan masyarakat lokal.

Martam juga meminta wartawan datang langsung menemuinya dan bahkan menantang agar wartawan menggantikan dirinya sebagai pengurus kegiatan pertambangan untuk merasakan sendiri persoalan yang dihadapi dalam mengelola pekerja dari masyarakat desa.

Dalam salah satu pesannya, Martam menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut pada awalnya dilakukan secara manual sebelum kemudian menggunakan alat berat.

Pernyataan itu menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami lebih lanjut, terutama mengenai kapan penggunaan ekskavator dimulai, siapa yang mengambil keputusan operasional, serta atas dasar perizinan apa kegiatan tersebut dijalankan.

Martam juga menyinggung keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pertambangan. Menurut dia, pengelolaan kegiatan tidak sesederhana yang dibayangkan karena harus menghadapi berbagai persoalan tenaga kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Namun, penjelasan tersebut belum menjawab substansi persoalan mengenai status perizinan pertambangan, penggunaan alat berat, maupun pengelolaan limbah hasil pengolahan emas.

Dalam percakapan yang sama, Martam juga melontarkan sejumlah tudingan terhadap media dan wartawan, termasuk dugaan bahwa pemberitaan dilakukan untuk mencari keuntungan finansial. Ia mempertanyakan etika dan tata krama wartawan serta meminta agar penjelasannya tidak dipotong atau disajikan secara tidak utuh.

Menanggapi pernyataan tersebut, Royke menegaskan bahwa konfirmasi dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Royke juga menyampaikan bahwa keterangan Martam akan menjadi bagian dari bahan pemberitaan, khususnya terkait aktivitas pertambangan yang sedang ditelusuri.

Dengan demikian, tanggapan Martam tetap menjadi bagian dari pemberitaan ini. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar mengenai legalitas dan dampak lingkungan masih memerlukan jawaban yang dapat diuji secara faktual.

Aktivis desak penelusuran pemodal dan dugaan pencemaran

Di sisi lain, seorang aktivis yang menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan Bukit Kalimantan menyampaikan pandangan berbeda. Ia menduga kegiatan tersebut dikelola oleh pihak tertentu dengan membawa nama masyarakat desa sebagai bagian dari aktivitas operasionalnya.

Aktivis itu meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa pekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, dan pengelola kegiatan pertambangan.

Menurut dia, persoalan pertambangan harus dilihat secara menyeluruh. Penggunaan tenaga kerja lokal tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum, termasuk perizinan usaha pertambangan dan kewajiban perlindungan lingkungan.

Ia juga menyoroti dugaan penggunaan bahan kimia dalam pengolahan emas. Apabila benar terdapat penggunaan sianida dan limbahnya dibuang tanpa pengelolaan yang sesuai, risiko pencemaran dapat mengancam lingkungan serta sumber air masyarakat.

Meski demikian, dugaan penggunaan sianida dan pembuangan limbah tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan pengujian laboratorium. Belum tersedia hasil uji yang dapat memastikan adanya pencemaran di kawasan tersebut.

Aparat dan instansi teknis dituntut tidak tutup mata

Di tengah munculnya berbagai informasi dan perbedaan pandangan tersebut, pertanyaan yang patut dijawab adalah sejauh mana pengawasan pemerintah dan aparat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Bukit Kalimantan.

Bagaimana kegiatan pengerukan menggunakan ekskavator dalam luasan yang diperkirakan mencapai puluhan hektare dapat berlangsung? Apakah kegiatan tersebut memiliki izin usaha pertambangan yang sah? Siapa pemegang izin, pemilik modal, dan pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya?

Pertanyaan berikutnya menyangkut kewajiban pengelolaan lingkungan. Apakah tersedia dokumen lingkungan yang dipersyaratkan? Bagaimana pengelolaan limbah hasil pengolahan emas dilakukan? Apakah terdapat sistem pengamanan untuk mencegah bahan kimia berbahaya mencemari tanah dan sumber air?

Seluruh pertanyaan itu membutuhkan jawaban berdasarkan pemeriksaan, bukan sekadar keterangan sepihak.

Pemerintah daerah, instansi yang membidangi pertambangan dan lingkungan hidup, serta aparat penegak hukum perlu segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Pemeriksaan idealnya mencakup verifikasi status perizinan, identifikasi pemilik dan pengelola kegiatan, pemeriksaan penggunaan alat berat, serta pengambilan sampel tanah dan air untuk diuji di laboratorium.

Apabila ditemukan aktivitas tanpa izin atau pelanggaran ketentuan lingkungan, aparat perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut memiliki dasar perizinan, pemerintah juga perlu menjelaskan sejauh mana kepatuhan pengelola terhadap seluruh kewajibannya.

Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih. Pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, tanpa mengabaikan hak masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan ekonomi setempat.

Lingkungan bukan warisan untuk dikorbankan

Persoalan di Bukit Kalimantan pada akhirnya bukan hanya menyangkut siapa yang mengelola pertambangan dan siapa yang memperoleh keuntungan dari hasil emas. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam memang dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi masyarakat. Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hukum, merusak kawasan, ataupun mempertaruhkan keselamatan lingkungan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah kegiatan pertambangan tersebut legal, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, HITVBerita.com belum memperoleh keterangan resmi dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun instansi teknis terkait mengenai status perizinan dan hasil pengawasan aktivitas pertambangan di kawasan Bukit Kalimantan.

Redaksi juga masih membuka ruang klarifikasi bagi Martam dan pihak-pihak lain yang disebut dalam penelusuran ini, termasuk instansi pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan.

HITVBerita.com memiliki dokumentasi foto dan video hasil penelusuran lapangan yang dapat menjadi bahan verifikasi bagi instansi berwenang.

Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada silang pendapat antara pengurus kegiatan, aktivis, dan wartawan. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemeriksaan terbuka, pembuktian secara ilmiah, serta tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Sebab, emas mungkin dapat memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Namun, kerusakan lingkungan yang ditinggalkan bisa menjadi beban panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

HITVBerita.com akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini serta menyampaikan setiap klarifikasi dan hasil pemeriksaan dari pihak-pihak terkait. (Red)

Penulis: Royke Jhoni Piay 
Editor: Tim Redaksi

  • Penulis: Royke Jhony Piay

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT Polairud Ke 75, Polda Babel Gelar Doa Bersama Hingga Istighosah Untuk Korban Bencana Di Sumatera

    HUT Polairud Ke 75, Polda Babel Gelar Doa Bersama Hingga Istighosah Untuk Korban Bencana Di Sumatera

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | BABEL – Peringatan HUT ke-75 Korps Polairud Polri di Polda Bangka Belitung berlangsung sederhana. Kegiatan yang biasanya digelar seremoni digantikan dengan doa bersama hingga salat gaib untuk korban bencana alam di Sumatra. Kegiatan itu digelar di Mako Ditpolairud Polda Babel, Senin (1/12/25). Dimulai pemotongan tumpeng, doa bersama, dilanjutkan salat gaib dan istighotsah. Dari […]

  • Kapolres Belitung Pimpin Upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025, Tegaskan Kesiapan Pengamanan Lebaran

    Kapolres Belitung Pimpin Upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025, Tegaskan Kesiapan Pengamanan Lebaran

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • 0Komentar

    HiTvBerita.com |Tanjungpandan – Kapolres Belitung, AKBP Deddy Dwitiya Putra, S.H., S.I.K., memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025 di Lapangan Polres Belitung pada Kamis, 20 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Belitung, H. Djoni Alamsyah, S.Sos., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, instansi pemerintah daerah, serta mitra keamanan dan keselamatan lainnya. Upacara diawali […]

  • Jelang Idul Adha, Penjual Sapi Kurban di Purwakarta Keluhkan Daya Beli Turun Hingga 30 Persen

    Jelang Idul Adha, Penjual Sapi Kurban di Purwakarta Keluhkan Daya Beli Turun Hingga 30 Persen

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • 0Komentar

    Menjelang perayaan Idul Adha 2026, sejumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat. PURWAKARTA | HITV – Penurunan pembelian sapi kurban tahun ini diperkirakan mencapai 20 hingga 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga sapi dan pakan jadi pemicu utama lesunya pasar kurban. Salah satunya dirasakan Khadapi, […]

  • DLH Belitung Kerahkan 97 Personel dan 8 Armada Bersihkan Sampah Pasca Karnaval Bhinneka Tunggal Ika

    DLH Belitung Kerahkan 97 Personel dan 8 Armada Bersihkan Sampah Pasca Karnaval Bhinneka Tunggal Ika

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | BELITUNG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung bergerak cepat melakukan pembersihan sampah pasca pelaksanaan Karnaval Bhinneka Tunggal Ika yang melintasi jalan-jalan utama di Kabupaten Belitung Sabtu (24/10/2026). Aksi bersih-bersih tersebut dilakukan langsung usai karnaval selesai, dengan menyisir seluruh ceceran sampah di sepanjang rute yang dilalui peserta karnaval. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten […]

  • Oknum Polisi Diduga Terlibat Pengeroyokan di Karimun, Tersangka Belum Ditahan

    Oknum Polisi Diduga Terlibat Pengeroyokan di Karimun, Tersangka Belum Ditahan

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • 0Komentar

    Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Moch Djibril, warga Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, menjadi sorotan publik setelah salah satu terduga pelaku disebut merupakan oknum anggota kepolisian, sementara hingga kini tersangka belum dilakukan penahanan. KARIMUN | HITV – Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Meral pada 30 Januari 2026 pukul 17.08 […]

  • Wagub Edy Pratowo Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kalteng 2025

    Wagub Edy Pratowo Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kalteng 2025

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • 0Komentar

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Bappedalitbang Kalteng, Kamis (21/11/2025). Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo. HITVBERITA.COM | Palangka Raya — Pada kegiatan rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI, Adyawarman; Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti; […]

expand_less