Direksi BRK Syariah Diminta Bertanggung Jawab atas Dugaan Penyimpangan Pembiayaan, Pengamat Soroti Hasil Audit 2024
- account_circle Budiman Manik
- calendar_month Senin, 16 Mar 2026
- print Cetak
Menurut Ratama, temuan-temuan tersebut menggambarkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola pembiayaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Dokumen Audit Dinilai Punya Kekuatan Hukum
Ratama yang juga merupakan alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) menjelaskan bahwa dokumen hasil audit lembaga pemeriksa negara memiliki kedudukan kuat dalam proses penegakan hukum.
Ia menyebut dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang mengakui beberapa jenis alat bukti, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih. (dok/foto/BM)
MENURUTNYA, laporan audit yang disusun oleh lembaga negara tersebut memenuhi karakteristik alat bukti karena dibuat oleh institusi yang memiliki kewenangan konstitusional dan disusun melalui prosedur pemeriksaan yang sah.
“Dokumen audit biasanya memberikan gambaran yang cukup komprehensif, mulai dari pola penyimpangan, modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, hingga potensi kerugian negara,” ujarnya.
- Penulis: Budiman Manik
Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.