Ismail IPJI: MBG Jangan Hanya Dikritik, Perlu Dikawal dan Disempurnakan untuk Kepentingan Rakyat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai sebagai salah satu kebijakan sosial yang paling nyata menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

BATAM, HITV – Di tengah berbagai perdebatan dan kritik yang mengiringi pelaksanaannya, Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Provinsi Kepri, Ismail Ratusimbangan, mengajak publik melihat program tersebut secara lebih objektif berdasarkan manfaat yang telah dirasakan jutaan anak dan keluarga di Indonesia.

Menurut Ismail, selama hampir satu tahun berjalan, MBG telah menjadi program yang secara langsung memberikan akses pangan bergizi kepada masyarakat, khususnya peserta didik. Karena itu, ia menilai polemik yang muncul seharusnya tidak mengaburkan tujuan utama program tersebut, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

“Kalau kita melihat substansinya, negara hadir memberikan makan bergizi kepada rakyat. Ini merupakan langkah besar yang selama ini belum pernah dilakukan dalam skala nasional seperti sekarang. Jutaan anak telah menerima manfaatnya dan itu tidak bisa diabaikan,” ujar Ismail kepada media, Kamis (25/6/2026), di Batam.

Dalam kesempatan itu Ismail juga menegaskan, setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Namun kritik, menurutnya, harus didasarkan pada data, fakta, dan niat untuk memperbaiki, bukan sekadar membangun opini yang berpotensi menyesatkan publik.

Bagi Ismail, keberadaan MBG tidak hanya berdampak pada penerima manfaat secara langsung. Program tersebut juga menciptakan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat bawah melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan bahan pangan lokal, hingga membuka peluang usaha baru di berbagai daerah.

“Program ini sesungguhnya menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Selain anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, petani, peternak, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal juga ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang tercipta,” katanya.

Lebih jauh, Ismail menilai kebijakan pemerintah yang berjalan beriringan dengan program MBG, seperti penguatan koperasi dan upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, memiliki tujuan besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat ekonomi domestik.

Menurut dia, apabila swasembada pangan berhasil diwujudkan, maka petani akan memperoleh ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, praktik-praktik yang selama ini merugikan petani, seperti permainan harga oleh tengkulak maupun ketergantungan pada impor, dapat diminimalisasi.

“Yang harus kita lihat adalah manfaat jangka panjangnya. Ketika produksi pangan dalam negeri kuat dan kebutuhan program MBG dipasok dari hasil petani lokal, maka ekonomi rakyat akan bergerak lebih sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Meski mendukung penuh keberlanjutan MBG, Ismail tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan teknis yang masih ditemukan di lapangan. Ia justru menilai evaluasi dan penyempurnaan perlu dilakukan agar tujuan awal program dapat tercapai secara optimal.

Salah satu masukan yang disampaikan Ismail adalah perlunya perubahan pola distribusi makanan pada masa mendatang.

MENURUT dia, pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan kantin atau dapur permanen di lingkungan sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bergizi.

Gagasan tersebut muncul dari pengamatannya terhadap sistem distribusi yang selama ini dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam beberapa kasus, makanan harus disiapkan sejak dini hari dan didistribusikan ke sejumlah sekolah yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesegaran makanan ketika dikonsumsi peserta didik beberapa jam kemudian.

“Ke depan mungkin perlu dipikirkan model yang lebih dekat dengan sekolah. Jika tersedia kantin atau dapur khusus di lingkungan sekolah, makanan dapat disiapkan dan disajikan dalam waktu yang lebih singkat sehingga kualitas, kebersihan, dan kesegarannya lebih terjaga,” katanya.

Menurut Ismail, langkah tersebut juga dapat menjadi bagian dari penyempurnaan program pasca pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga MBG tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga semakin efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.

Ia menekankan bahwa masyarakat seharusnya mengambil peran sebagai pengawas sekaligus pendukung program-program yang berpihak kepada rakyat. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan, sementara dukungan dibutuhkan agar manfaat program dapat terus dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Terkait adanya dukungan dari sejumlah pelajar terhadap keberlanjutan program MBG, Ismail menilai hal itu menunjukkan bahwa manfaat program masih dirasakan secara nyata oleh penerima. Selama tidak terdapat unsur eksploitasi terhadap anak-anak, menurut dia, respons positif dari para penerima manfaat merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi.

Pada akhirnya, Ismail berharap diskursus publik mengenai MBG tidak berhenti pada perdebatan semata, melainkan berfokus pada upaya memperbaiki dan menyempurnakan program. Sebab, esensi dari kebijakan tersebut adalah memastikan anak-anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang layak, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi rakyat yang lebih kuat.

“Yang perlu dilakukan adalah mengawal, mengawasi, dan memperbaiki jika ada kekurangan. Jangan sampai tujuan besarnya hilang. Program ini pada dasarnya dirancang untuk kemaslahatan rakyat banyak dan itu yang harus terus dijaga,” tutupnya. (\•/)

Editor: Asep Yusuf Setyabudi
Sumber: HITV Kepri