Rabu, 18 Nov 2026
dark_mode

Tiga Kali Reschedule Tes DNA, Kuasa Hukum H Pertanyakan Sikap AS

  • account_circle Tata Rusmanto
  • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
  • print Cetak

“Proses pembuktian dugaan penelantaran anak yang melibatkan perempuan berinisial H dan pria berinisial AS menjadi sorotan setelah kuasa hukum H menyebut pemeriksaan DNA telah tiga kali dijadwalkan ulang.

BEKASI, HITV — Kuasa hukum H, Sapto Wibowo, SH, atau yang dikenal sebagai Pengacara Peci Merah, mengatakan penjadwalan ulang tersebut dilakukan setelah pihak AS disebut meminta reschedule kepada penyidik.

Sapto menilai pemeriksaan DNA seharusnya menjadi momentum penting untuk menjernihkan salah satu pokok persoalan dalam perkara tersebut, terutama mengenai dugaan hubungan biologis antara AS dan anak yang dilahirkan H.

“Untuk tes DNA, yang bersangkutan meminta reschedule sebanyak tiga kali. Bahkan setelah meminta percepatan proses tes DNA kepada penyidik, justru dilakukan penjadwalan ulang beberapa kali,” ujar Sapto.

Menurut Sapto, undangan pemeriksaan DNA telah disampaikan secara resmi oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi Kota.

Ia mengatakan H telah hadir memenuhi undangan pemeriksaan. Namun, menurut keterangannya, pihak AS tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan dan sebelumnya mengajukan sejumlah persyaratan melalui sebuah kesepakatan.

“Klien kami hadir memenuhi undangan penyidik, tetapi pihak mereka yang tidak hadir. Kalau memang yakin bukan anaknya, kenapa meminta reschedule untuk tes DNA?” kata Sapto.

H Pertanyakan Waktu Permintaan Tes DNA

H menilai permintaan tes DNA seharusnya dilakukan sejak awal apabila memang terdapat keraguan mengenai hubungan biologis anak tersebut.

Ia mengaku AS mengetahui kehamilannya sejak awal dan bahkan disebut pernah mendampinginya menjalani pemeriksaan kehamilan.

“Dari awal kehamilan tidak pernah dibantah. Dia menemani kontrol kehamilan setiap bulan. Kenapa baru di akhir hubungan meminta tes DNA?” ujar H.

Menurut H, permintaan pemeriksaan DNA muncul setelah hubungan keduanya berakhir dan rencana pernikahan yang sebelumnya disebut telah direncanakan bersama batal.

Meski demikian, persoalan mengenai hubungan biologis tersebut tetap membutuhkan pembuktian objektif. Tes DNA menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memastikan fakta tersebut secara ilmiah.

Tuduhan Pemerasan Dibantah

Di tengah polemik tes DNA, perkara ini juga berkembang ke persoalan lain. Pihak AS disebut melaporkan adanya dugaan pemerasan dan pengancaman.

Sapto membantah tuduhan tersebut. Ia meminta agar tuduhan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi dibuktikan melalui proses hukum.

“Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Di mana bentuk pengancaman nya? Apa buktinya?” ujar Sapto.

H juga membantah pernah melakukan pemerasan. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai rumah dan nafkah bulanan terjadi ketika hubungan dengan AS masih berlangsung.

Menurut H, permintaan tersebut berkaitan dengan komitmen yang disebut pernah disampaikan AS, termasuk rencana membangun kehidupan bersama.

“Itu bukan pemerasan. Bahkan saya mengorbankan tabungan pribadi untuk biaya rencana pernikahan,” katanya.

Sapto menyatakan pihaknya telah mengkaji bukti-bukti yang dimiliki dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum lanjutan.

“Kami siap menghadapi perkara ini. Semua bukti sudah kami kaji. Bahkan ada bukti yang belum kami buka ke publik,” ujarnya.

Barang Dipindahkan Saat H Melahirkan

Persoalan lain yang turut dipersoalkan adalah pemindahan barang-barang milik H.

H mengaku barang-barangnya dipindahkan ketika dirinya sedang menjalani proses persalinan di rumah sakit. Ia menyebut tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai pemindahan tersebut.

“Barang-barang saya dipindahkan ketika saya melahirkan. Saya tidak diberi tahu,” ujar H.

Ia membenarkan bahwa AS menyewa sebuah rumah. Namun, H menegaskan rumah tersebut bukan tempat tinggalnya.

Menurut dia, rumah itu hanya digunakan untuk menyimpan barang-barangnya dan tidak pernah disepakati sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dirinya maupun anaknya.

Masih Buka Jalan Perdamaian

Meski proses hukum berjalan, pihak H mengaku belum menutup pintu penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.

Sapto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan kemungkinan tersebut dengan melihat itikad dan tawaran penyelesaian dari pihak AS.

“Kami masih membuka peluang restorative justice. Nanti kami melihat dulu itikad dan usulan dari pihak AS. Saya yang akan berbicara sebagai kuasa hukum mengenai hak-hak klien saya,” katanya.

Pihak H juga akan menghadiri undangan klarifikasi di Polres Metro Bekasi Kota.

Sapto mengatakan pertemuan tersebut akan digunakan untuk meminta penjelasan mengenai dasar tuduhan pemerasan dan pengancaman yang dialamatkan kepada kliennya.

“Kami akan meminta bukti apa yang dimaksud dengan pemerasan dan pengancaman,” ujarnya.

Kedua Pihak Masih Saling Bantah

Sementara itu, AS sebelumnya telah menyampaikan bantahan atas sejumlah tuduhan yang berkembang, termasuk mengenai proses tes DNA, pemindahan barang milik H, serta dugaan pemerasan dan pengancaman.

Sapto juga meminta agar AS diberikan ruang untuk menggunakan hak jawab. Menurut dia, penyampaian keterangan dari kedua pihak penting agar pemberitaan mengenai perkara tersebut tetap berimbang.

Pada titik ini, perkara tersebut masih dalam proses penanganan kepolisian. Pernyataan mengenai tiga kali penjadwalan ulang tes DNA merupakan keterangan dari pihak H melalui kuasa hukumnya dan masih perlu dikonfirmasi serta dibuktikan dalam proses hukum.

Begitu pula dengan tuduhan penelantaran anak, pemerasan, pengancaman, maupun bantahan dari pihak AS. Seluruhnya belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang final sebelum terdapat pembuktian dan keputusan dari aparat penegak hukum.

Karena itu, pemeriksaan DNA dan proses hukum yang sedang berjalan menjadi penting bukan hanya untuk menentukan posisi masing-masing pihak, tetapi juga untuk membuka duduk perkara secara terang berdasarkan bukti, bukan semata-mata klaim. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Jabar

  • Penulis: Tata Rusmanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puncak Peringatan Pertempuran 1946 di Kumai Digelar dengan Upacara Tabur Bunga

    Puncak Peringatan Pertempuran 1946 di Kumai Digelar dengan Upacara Tabur Bunga

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • 0Komentar

    PANGKALAN BUN | HITV – Puncak peringatan Peristiwa Pertempuran 1946 di Kecamatan Kumai digelar secara khidmat melalui upacara tabur bunga di Pelabuhan Laut Kumai, Selasa (14/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nur Hidayah. Upacara tabur bunga tersebut menjadi bentuk penghormatan serta doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang yang […]

  • Kegiatan MPLS Di SMA Terbuka Negeri 4 Kota Depok

    Kegiatan MPLS Di SMA Terbuka Negeri 4 Kota Depok

    • calendar_month Sabtu, 31 Agt 2024
    • 0Komentar

    Foto Kolase: Kegiatan di SMA Terbuka SMA Negeri 4 Kota Depok saat melaksanakan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), hari Jumat 29 Agustus 2024. (dok/foto/AR) HiTvBerita.COM | Depok – SMA terbuka, merupakan program pemerintah daerah, sebagai alternatif dan solusi bagi anak usia sekolah, yang tidak dapat menjangkau SMA Reguler pada Umumnya. Program ini digagas, sebagai cabang […]

  • Dirut BPR Dinilai Tidak Jalankan Perda, Pospera Surati Pj Bupati Purwakarta Minta Evaluasi Kinerja Dirut

    Dirut BPR Dinilai Tidak Jalankan Perda, Pospera Surati Pj Bupati Purwakarta Minta Evaluasi Kinerja Dirut

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • 0Komentar

    HITVBERITA PURWAKARTA | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pospera Kabupaten Purwakarta telah resmi mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta, Benni Irwan, terkait dengan kinerja Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dinilai tidak melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Surat tersebut dilayangkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial […]

  • Kamu Punya Hutang? Belum Mampu Melunasi? Bagaimana Agar Tidak Terjerat Pidana?

    Kamu Punya Hutang? Belum Mampu Melunasi? Bagaimana Agar Tidak Terjerat Pidana?

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • 0Komentar

      Oleh: Pitra Romadoni Nasution Dalam praktik kehidupan sehari-hari, persoalan hutang-piutang adalah hal yang lazim terjadi. Baik dalam skala kecil antar individu maupun dalam transaksi bisnis bernilai besar. Namun, ketika seseorang tidak mampu melunasi hutangnya, seringkali muncul ketakutan: apakah bisa dipidana? Pertanyaan ini penting dijawab secara jernih, karena tidak semua kegagalan membayar hutang berujung pidana. […]

  • LSM Lang Laut Soroti Dugaan Calo Tes Polisi di Lingga

    LSM Lang Laut Soroti Dugaan Calo Tes Polisi di Lingga

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • 0Komentar

    LINGGA | HITV –  Dugaan praktik percaloan penerimaan anggota Polri dengan modus pembayaran sejumlah uang menghebohkan publik Kabupaten Lingga. Isu yang ramai diperbincangkan di media sosial itu dinilai mencoreng citra institusi kepolisian dan meresahkan masyarakat. Komandan Satgas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lang Laut Lingga, Aprian Ramadhan, meminta Polres Lingga segera mengusut tuntas dugaan tersebut secara […]

  • Isu Perlakuan Istimewa kepada Ormas, Publik Desak Transparansi Penggunaan Fasilitas Negara di Kabupaten Bogor

    Isu Perlakuan Istimewa kepada Ormas, Publik Desak Transparansi Penggunaan Fasilitas Negara di Kabupaten Bogor

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • 1Komentar

    Dugaan adanya perlakuan istimewa kepada sebuah organisasi masyarakat di Kabupaten Bogor tersebut memicu sorotan publik. Organisasi tersebut disebut kerap memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah tanpa prosedur resmi, sementara ketuanya merupakan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang masih aktif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan. BOGOR | HITV — Aktivis dan warga mempertanyakan mengapa lebih dari […]

expand_less