Rabu, 18 Nov 2026
dark_mode

Kistolani Soroti Dugaan Pengondisian Pokir di Kobar: “Hampir Setiap SKPD Punya Dewan dan Rekanan”

  • account_circle Royke Jhony Piay
  • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
  • print Cetak

Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang semestinya menjadi instrumen untuk menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat justru disorot karena diduga telah bergeser menjadi ruang pengondisian proyek di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah.

PANGKALAN BUN, HiTV — Sorotan itu disampaikan Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO) Kabupaten Kotawaringin Barat, Kistolani Mangun Jaya.

Menurut Kistolani, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan keberadaan Pokir sebagai mekanisme perencanaan pembangunan, melainkan dugaan praktik pengalokasian paket pekerjaan yang sejak awal sudah dikaitkan dengan anggota DPRD tertentu berikut rekanan pelaksananya.

“Hampir di setiap SKPD itu ada Dewan Pokir-nya dan rekanannya sudah ada. Ini yang harus dilihat dan dibuka secara terang kepada publik,” ujar Kistolani.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menggeser substansi Pokir dari fungsi utamanya sebagai kanal aspirasi masyarakat menjadi instrumen kepentingan tertentu dalam pembagian pekerjaan pemerintah.

Soroti Ratusan Paket Pekerjaan

Kistolani kemudian mencontohkan kondisi yang menurutnya perlu diperiksa lebih jauh pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satunya, kata dia, berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), khususnya pada bidang pembangunan.

Ia menyebut terdapat sekitar 130 paket pekerjaan yang menurut informasi yang diterimanya masing-masing telah dikaitkan dengan anggota DPRD tertentu.

“Contohnya di Dinas Perkim bidang pembangunan, ada sekitar 130 paket pekerjaan. Informasinya, semua sudah punya anggota Dewan masing-masing,” katanya.

Selain itu, Kistolani juga menyoroti paket pekerjaan sarana jalan lingkungan.

Menurut dia, terdapat sekitar 40 paket pekerjaan jalan lingkungan yang juga diduga telah dikaitkan dengan anggota DPRD tertentu.

“Untuk sarana jalan lingkungan ada sekitar 40 paket. Informasinya, semuanya juga sudah punya Dewan,” ujarnya.

Namun demikian, Kistolani meminta informasi tersebut tidak berhenti sebagai isu atau tudingan di ruang publik. Ia justru mendorong agar pemerintah daerah dan aparat pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan paket-paket tersebut.

Gedung DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan H.M. Rafii, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. (Dok/Foto/Kistolani)

Pokir Jangan Berubah Menjadi “Kavling” Proyek

Kistolani menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan hak anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Pokir justru penting sepanjang benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat dan diproses sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Yang menjadi persoalan, kata dia, apabila Pokir kemudian berkembang menjadi semacam “kavling” paket pekerjaan berdasarkan siapa anggota DPRD yang mengusulkan.

“Kalau Pokir itu benar-benar aspirasi masyarakat, kami mendukung. Tetapi kalau sejak awal sudah ada paketnya, kemudian sudah ada siapa yang mendapatkan dan siapa rekanannya, ini yang menjadi pertanyaan besar,” katanya.

Ia menilai mekanisme tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku jasa konstruksi.

Kontraktor yang tidak memiliki akses kepada pihak-pihak tertentu, menurut Kistolani, berpotensi hanya menjadi penonton dalam proses pengadaan pekerjaan pemerintah.

“Jangan sampai pengusaha kontraktor hanya bisa mendapatkan pekerjaan kalau mempunyai kedekatan atau akses tertentu. Kalau begitu, bagaimana dengan prinsip persaingan usaha yang sehat?” ujarnya.

Minta Data Pokir Dibuka ke Publik

Kistolani juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membuka informasi mengenai seluruh usulan Pokir DPRD secara transparan.

Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui dari mana sebuah paket pekerjaan berasal, siapa yang mengusulkan, apa dasar kebutuhannya, berapa nilai anggarannya, serta bagaimana proses pengadaannya.

Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persepsi bahwa paket pekerjaan tertentu telah diarahkan kepada pihak tertentu sejak tahap perencanaan.

“Buka saja datanya. Masyarakat bisa melihat, paket ini usulan siapa, untuk kepentingan apa, lokasinya di mana, berapa anggarannya dan bagaimana proses pengadaannya,” katanya.

Ia juga meminta aparat pengawasan internal pemerintah tidak hanya memeriksa aspek administratif, tetapi melihat kemungkinan adanya pola pengondisian sejak tahap perencanaan anggaran.

Jangan Tunggu Menjadi Kasus Hukum

Kistolani mengingatkan, persoalan Pokir tidak semestinya baru menjadi perhatian setelah muncul perkara hukum.

Menurut dia, sistem pengawasan harus bekerja sejak awal untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berubah menjadi transaksi kepentingan antara oknum legislatif, eksekutif dan pihak swasta.

“Jangan sampai nanti setelah menjadi perkara baru semua pihak bergerak. Pengawasan seharusnya dilakukan sejak perencanaan,” tegasnya.

Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil, organisasi pengusaha, media dan lembaga pengawasan untuk bersama-sama mengawal proses tersebut.

Bagi Kistolani, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya Pokir, tetapi pada bagaimana Pokir itu dijalankan.

Jika Pokir benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan secara transparan, menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi.

Sebaliknya, apabila Pokir digunakan untuk mengatur paket pekerjaan, menentukan rekanan atau membuka ruang transaksi proyek, maka fungsi representasi rakyat justru berpotensi berubah menjadi kepentingan kelompok.

Dorong Verifikasi dan Klarifikasi

Kistolani menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan pembagian paket pekerjaan tersebut perlu diverifikasi melalui data resmi pemerintah daerah.

Ia meminta Pemkab Kotawaringin Barat, DPRD, serta organisasi perangkat daerah terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penyusunan Pokir dan keterkaitannya dengan paket pekerjaan yang dianggarkan.

Termasuk, kata dia, mengenai dugaan adanya paket pekerjaan yang sejak awal telah dikaitkan dengan anggota DPRD dan rekanan tertentu.

“Kalau memang tidak benar, silakan dibantah dengan data. Kalau benar, harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi dari isu-isu yang beredar,” katanya.

Kistolani berharap persoalan tersebut menjadi momentum untuk membenahi tata kelola Pokir di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebab, kata dia, anggaran daerah pada hakikatnya merupakan uang rakyat dan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Pokir itu milik rakyat. Jangan sampai berubah menjadi alat untuk mengatur proyek. Yang harus menjadi prioritas adalah kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan kepentingan orang atau kelompok tertentu,” pungkasnya. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Kalteng

  • Penulis: Royke Jhony Piay

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gelar Webinar Series Ke-51, Ditjen Bina Keuda Sosialisasikan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

    Gelar Webinar Series Ke-51, Ditjen Bina Keuda Sosialisasikan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

    • calendar_month Selasa, 30 Jul 2024
    • 0Komentar

    HiTvBerita.Com || Jakarta–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktor Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 18 Tahub 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-51 ini berlangsung secara hybrid dari […]

  • PWI Berdamai, MIO Bertahan, Nasib Laporan Hotman Paris Kini Jadi Sorotan

    PWI Berdamai, MIO Bertahan, Nasib Laporan Hotman Paris Kini Jadi Sorotan

    • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
    • 0Komentar

    Perdamaian antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan pengacara Hotman Paris Hutapea yang berujung pada pencabutan laporan pidana tidak serta-merta mengakhiri polemik hukum terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. JAKARTA, HITV – Di tengah berakhirnya perkara yang dilaporkan PWI melalui mekanisme restoratif justice, muncul pertanyaan baru mengenai kelanjutan laporan Media Independen Online (MIO) Indonesia yang hingga […]

  • Buka Puasa Bersama Aspeparindo: Momentum Syukur dan Konsolidasi Pengelola Parkir

    Buka Puasa Bersama Aspeparindo: Momentum Syukur dan Konsolidasi Pengelola Parkir

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • 2Komentar

    Ketua Dewan Pembina ASPEPARINDO yang juga mantan Menkopolhukam Laksamana (Pur) TNI AL Tedjo Edhi Purdijatno bersama Ketua Umum ASPEPARINDO Irvan Januar. (Dok/Foto/RA) Dalam Semangat Kebersamaan dan Keberkahan Bulan Suci Ramadhan, Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (ASPEPARINDO) Menggelar Acara Tasyakuran dan Buka Puasa Bersama Sekaligus Lakukan Konsolidasi Pengelola Parkir HITVBERITA.COM || Jakarta – Kegiatan Bukber yang digelar […]

  • Mediasi Warga Sindang Jaya Permai dan PT Lan Sena Jaya Berlanjut 2 Juli 2026

    Mediasi Warga Sindang Jaya Permai dan PT Lan Sena Jaya Berlanjut 2 Juli 2026

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • 0Komentar

    Upaya penyelesaian persoalan antara warga Perumahan Sindang Jaya Permai dan pengembang PT Lan Sena Jaya kembali bergulir. PURWAKARTA, HITV — Audiensi yang difasilitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Purwakarta, Kamis (21/5/2026) sore, berakhir dengan kesepakatan melanjutkan mediasi pada 2 Juli 2026 mendatang. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Disperkim Purwakarta itu membahas berbagai keluhan […]

  • Menkomdigi Meutya Hafid: PWI Harus Jadi Rumah Nyaman bagi Wartawan, Pers Perekat Persatuan Bangsa ‎

    Menkomdigi Meutya Hafid: PWI Harus Jadi Rumah Nyaman bagi Wartawan, Pers Perekat Persatuan Bangsa ‎

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Zion Magdalena Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran pers sebagai perekat persatuan bangsa di tengah derasnya arus disinformasi dan tantangan era kecerdasan artifisial (AI). HITVBERITA.COM | Surakarta — Hal itu disampaikan Meutya saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Masa Bakti 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Sabtu […]

  • Perkuat Ekonomi Rakyat, Pemkab Purwakarta Kembangkan Ratusan Badan Usaha Koperasi

    Perkuat Ekonomi Rakyat, Pemkab Purwakarta Kembangkan Ratusan Badan Usaha Koperasi

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM PURWAKARTA | Ratusan badan usaha koperasi dari berbagai jenis sektor usaha terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta. Langkah itu ditempuh sebagai upaya membangkitkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. “Koperasi sebagai badan usaha yang dikelola langsung masyarakat sangat penting untuk terus dikembangkan. Bapak Pj Bupati Benni Irwan meminta dinas yang terkait pengembangan koperasi untuk terus mencari […]

expand_less