Kritik Tajam Ketua BPI KPNPA RI soal “Bogor Overland” yang Habiskan Anggaran Miliaran
- account_circle Erwin Lubis
- calendar_month Jumat, 12 Des 2025
- visibility 64
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua BPI KPNPA RI Cabang Bogor, Rizwan Riswanto. (foto/erwin/hitv)
BOGOR | HITV – Rencana Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan anggaran Rp2 miliar untuk gelaran “Bogor Overland” pada Desember 2025 menuai kritik keras dari aktivis pengawas anggaran. Program yang tercantum dalam RUP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu memuat sederet kebutuhan acara berbiaya besar seperti influencer, dekorasi megah, publikasi nasional, hingga pengisi acara dari kalangan selebritas.
Di balik ambisi meriah tersebut, masih banyak warga di sejumlah kecamatan yang berjibaku memenuhi kebutuhan dasar. Kontras ini disorot Ketua BPI KPNPA RI Cabang Bogor, Rizwan Riswanto.
“Pemerintah merencanakan pesta besar dengan biaya miliaran, sementara rakyat di pelosok Bogor masih berjuang sekadar untuk makan. Ini penghinaan terhadap rasa keadilan masyarakat,” ujar Rizwan, Jumat (12/12/2025).
Rizwan menyebut kondisi di lapangan jauh dari gambaran optimistis pemerintah. Antrean bantuan beras masih terjadi, keluarga makan sekali sehari, hingga anak-anak putus sekolah karena tekanan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, alokasi anggaran jumbo untuk sebuah acara hiburan dinilai tak memiliki urgensi.
“Kami bukan anti-pariwisata, tapi tolong prioritaskan hati nurani. Ketika rakyat masih lapar, pesta-pesta bukanlah jawaban,” ucapnya.
Ia menilai Pemkab Bogor semestinya fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat kecil, perbaikan infrastruktur dasar, serta penyaluran program bantuan yang tepat sasaran sebelum menggelar event berskala besar. Penggunaan APBD untuk kegiatan yang minim relevansi sosial dinilai menunjukkan rendahnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi warganya.
Rizwan memastikan BPI KPNPA RI Cabang Bogor akan mengawal ketat proses penganggaran hingga pelaksanaan acara tersebut. Ia meminta Pemkab Bogor membuka rincian manfaat dan urgensi “Bogor Overland” secara transparan kepada publik.
“Setiap rupiah uang rakyat harus punya rasa. Jangan sampai Pemkab lebih sibuk menghias panggung, tapi lupa bahwa di balik panggung itu ada rakyat yang sedang menahan lapar,” katanya. (tr)
- Penulis: Erwin Lubis
Saat ini belum ada komentar