Ombudsman RI Apresiasi Pelayanan Publik Rutan Karimun

Ombudsman Republik Indonesia dalam kegiatan Supervisi Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026, Senin 9 November 2026.(dok/Foto/MS)

Kebersihan lingkungan, kelayakan fasilitas, dan inovasi pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun mendapat apresiasi dari Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia dalam kegiatan Supervisi Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026, Senin (9/11/2026).

TANJUNG BALAI KARIMUN, HITV – Kunjungan supervisi tersebut dihadiri Pimpinan Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H., M.H., bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, S.E., M.H.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai standar, ketentuan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Ombudsman RI meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan di lingkungan Rutan Karimun. Peninjauan meliputi dapur untuk melihat kebersihan dan pengelolaan penyediaan makanan bagi warga binaan, ruang besukan, ruang laktasi, hingga blok hunian warga binaan.

Rombongan juga menyusuri lingkungan Rutan guna melihat kondisi kebersihan, kerapian, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Dalam kesempatan itu, Ombudsman turut menanyakan aspek keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak pelayanan bagi warga binaan.

Dari hasil peninjauan, Ombudsman RI memberikan apresiasi terhadap kondisi kebersihan lingkungan serta upaya jajaran Rutan Karimun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain pemeriksaan fasilitas, kegiatan supervisi juga mencakup pengumpulan data, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan instrumen dan petunjuk teknis Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi jajaran Rutan Karimun untuk terus mempertahankan kondisi lingkungan yang bersih, meningkatkan kelayakan fasilitas, serta mengembangkan pelayanan yang ramah, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat maupun warga binaan.

Pihak Rutan Karimun juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi Ombudsman RI sebagai bagian dari upaya pembenahan berkelanjutan.

Pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya menyangkut pemenuhan standar administrasi, tetapi juga bagaimana hak masyarakat dan warga binaan mendapatkan perhatian secara adil, manusiawi, dan bertanggung jawab.

Melalui supervisi ini, Rutan Karimun diharapkan terus memperkuat integritas dan profesionalitas seluruh jajaran, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan.

Penulis: M. Saipul

Editor: Ahdiyat