Pemerintah Diminta Pertimbangkan Matang Soal Usulan DOB di Wilayah Timur Indonesia

JAKARTA – Sejumlah tokoh muda dan intelektual Indonesia timur memberi saran kepada pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang usulan pemekaran daerah otonom baru di wilayah Indonesia Timur. Pasalnya, perjuangan itu tidak semata-mata karena usulan rakyat, melainkan kelompok elit yang menginginkan kekuasaan semata tanpa mempertimbangkan secara bijak kesiapan daerah dan rakyatnya.

“Kami minta agar dipertimbangkan bukan tidak menyetujui, karena banyak fakta yang terbukti hari ini bahwa daerah-daerah potensial di wilayah Timur misalkan Maluku pemerintah daerah tidak mampu memberikan dukungan Pendapatan daerah untuk rakyat karena itulah yang kemudian membuat pemerintah pusat juga ikut menanggung beban resiko atas DOB yang sudah diberikan”, ungkap Freni Lutruntuhluy, salah satu tokoh muda Maluku di Jakarta, kepada redaksi hitvberita.com (rabu, 7/05).

Menurutnya, ia sependapat dengan kelompok-kelompok lain yang saat ini lantang menyuarakan pembentukan DOB misalkan di Maluku Tenggara Raya, namun sayangnya ada Kesan semacam dipaksakan dan dilatarbelakangi motivasi ingin membagi kekuasaan semata tanpa mempertimbangkan aspek-aspek pendukung dan kesiapan yang ada di rakyat.

“Kita lihat saja misalkan sumber daya aparatur kita terbatas SDM, baik di kabupaten maupun di desa-desa. Akibatnya, banyak menulai masalah hukum seperti penyalahgunaan kewenangan dan berakibat pengelolaan pemerintahan tidak berjalan baik termasuk korupsi dana desa. Ini fakta yang menunjukan bahwa memang harus dipersiapkan benar sebuah daerah itu untuk menjadi DOB”, tegasnya.

Ia juga menyenggol tentang suara DPD RI yang ikut menyuarakan hal ini, padahal, DPD RI tidak memiliki power yang cukup dalam hal kesiapan Undang-Undang.

“DPD RI bersuara ngak apa, tetapi mereka tidak membahas RUU itu. Itu soalnya sehingga barangkali lebih bijak kalau DPD RI bersuara saja bagaimana pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa mendorong pemerintahan yang bersih dan bagaimana meningkatkan ekonomi rakyat karena ranah itu ada di DPR RI”, ungkapnya.

Ia menyinggung tentang kesiapan Blok Migas Masela Maluku yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya di rakyat tentang kesiapan rakyat menjemput migas masela itu. Karena itu, baiknya DPD ambil peran bersuara tentang kesiapan daerah dan bagaimana rakyat bisa ikut serta dalam kegiatan Migas masela nantinya.

“Itu jauh lebih baik, karena memang DPD ambil peran dalam pengawasan undang-undang maupun pelaksanaannya. Janganlah koar-koar soal DOB seolah-oleh merekalah yang membahas RUUnya”, tegas jurnalis Senior yang pernah mengikuti Pendidikan jurnalistik antara itu.

Atas dasar itu, wawancara tersebut ia meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan secara baik kesiapan DOB khususnya di wilayah Maluku. Dirinya bukan tidak menyetujui, namun lebih memilih mempersiapkan daerah secara baik untuk tidak menimbulkan banyak masalah dikemudian hari hanya karena keterpaksaan. (timredaksi/hitvberita.com)