Redaksi HITVberita.com Layangkan Surat Klarifikasi ke PT Adaro, Soroti Pengelolaan Angkutan Batubara di Barito Timur

Pemkab Barito Timur Turut Disurati Soal Polemik Angkutan Batubara

Redaksi juga mengungkap bahwa sebelumnya surat serupa telah lebih dahulu dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur.

Surat kepada Pemkab tersebut disampaikan sebagai langkah awal untuk menggali keterangan dari pihak otoritas daerah yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebijakan maupun dasar administratif pengelolaan angkutan batubara di wilayah tersebut. Surat itu juga ditembuskan secara resmi kepada Inspektorat Kabupaten Barito Timur serta Bagian Hukum Setda Barito Timur.

Dalam surat yang ditujukan kepada Pemkab Barito Timur, redaksi HITVberita.com menyoroti sejumlah poin penting yang kini menjadi perhatian publik.

Salah satunya terkait keberadaan memo dinas Bupati Barito Timur tahun 2006 yang diduga menjadi pijakan awal dalam pengaturan angkutan batubara. Redaksi meminta penjelasan mengenai latar belakang penerbitan memo tersebut, status hukumnya, serta sejauh mana dokumen itu masih dijadikan rujukan dalam praktik pengelolaan angkutan hingga saat ini.

Selain itu, Pemkab juga diminta menjelaskan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam proses penunjukan atau rekomendasi pihak pengelola angkutan batubara, termasuk apakah terdapat keterlibatan langsung atau hanya bersifat administratif.

Redaksi turut mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan kontrak atau kuota angkutan batubara, terutama terkait dugaan adanya pihak perorangan yang berperan dalam pengaturan distribusi.

Dalam konteks ini, Pemkab diminta memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan serta langkah yang diambil untuk mencegah potensi penyimpangan.

Tak kalah penting, surat tersebut juga menyoroti aspek kontribusi terhadap daerah. Pemkab Barito Timur diminta memaparkan secara rinci bentuk penerimaan daerah, baik berupa pendapatan asli daerah (PAD), dana kompensasi, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkaitan dengan aktivitas angkutan batubara.

Dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat di sepanjang jalur angkutan juga menjadi fokus pertanyaan. Redaksi meminta penjelasan mengenai langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pengawasan terhadap perusahaan dan pihak terkait dalam meminimalkan dampak negatif.

Lebih jauh, Pemkab diminta menguraikan langkah-langkah konkret dalam menjamin tata kelola yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan angkutan batubara di wilayah Barito Timur.

Langkah pengiriman surat kepada Pemkab ini menjadi bagian dari rangkaian upaya redaksi dalam membangun pemberitaan yang berimbang. Klarifikasi dari pemerintah daerah dinilai penting untuk memberikan gambaran utuh sebelum meminta penjelasan dari pihak korporasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis, 2 April 2026, redaksi HITVberita.com juga telah mengantarkan surat klarifikasi kepada manajemen PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang ditujukan langsung kepada Direktur Utama perusahaan. Surat tersebut berisi enam pertanyaan utama yang mencakup aspek legalitas, penunjukan mitra, dugaan pengelolaan oleh pihak perorangan, perubahan skema kerja sama, kontribusi kepada daerah, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pemimpin Redaksi HITVberita.com, menegaskan bahwa langkah berjenjang ini merupakan bentuk tanggung jawab jurnalistik dalam memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses verifikasi dari seluruh pihak terkait.

“Kami tidak hanya meminta klarifikasi dari pihak perusahaan, tetapi juga dari pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas. Ini penting agar publik mendapatkan informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Pemkab Barito Timur maupun PT Adaro Energy Indonesia Tbk belum memberikan tanggapan resmi atas surat klarifikasi yang telah dilayangkan redaksi.

Publik kini menanti respons dari kedua pihak tersebut, di tengah menguatnya sorotan terhadap transparansi dan tata kelola angkutan batubara di Barito Timur.

Dengan dilayangkannya surat klarifikasi ini, publik kini menanti sikap resmi dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang sekaligus memberikan kejelasan atas polemik yang mencuat di daerah tersebut. (\•/)

Editor: Tim Redaksi
Sumber: HITV Kanteng