Minggu, 31 Mei 2026
light_mode

Usai Diambil Sumpah sebagai Advokat, Men Gumpul Fokus Perjuangkan Laporan Pidana Terhenti

  • account_circle Royke Jhony Piay
  • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
  • print Cetak

HITVBERITA.COM | Palangka Raya – Ketua Umum Kalteng Watch, Ir. Men Gumpul Cilan Muhammad atau yang akrab disapa Men Gumpul, menegaskan kembali komitmennya setelah resmi diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai advokat. Ia menyatakan siap menindaklanjuti sejumlah laporan pidana yang mandek di Kepolisian, baik di Polda Kalteng maupun Polresta Palangka Raya.

Men Gumpul dilantik bersama delapan advokat lainnya yang tergabung dalam Perkumpulan Pengacara Muda Indonesia (PERMADIN). Pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Pudjiastuti Handayani, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Kalteng, Jalan RTA Milono, Kota Palangka Raya.

“Ini adalah tanggung jawab moral yang sangat besar kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara,” ujar Men Gumpul.

Selama ini, meski masih menggunakan nama Kalteng Watch, Men Gumpul mengaku telah banyak menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum masyarakat. Namun demikian, ia menilai masih terdapat kekurangan, terutama terkait penegasan hukum dalam laporan pidana yang telah disampaikan namun hingga kini masih mandek atau tidak ada perkembangan secara administratif.

“Advokat tidak hanya sekadar mendampingi, tetapi juga bisa mewakili klien secara penuh. Ini membuat legal standing kita jauh lebih kuat,” jelasnya.

Setelah resmi menyandang status advokat, Men Gumpul berjanji akan bekerja secara profesional, jujur, menjunjung tinggi kebenaran, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan tidak mampu.

“Siapapun yang meminta bantuan kepada kita, kita tidak boleh menolak. Kita tidak boleh menilai dari segi finansial. Prinsip utama adalah menjunjung kebenaran dan keadilan,” ucap Men Gumpul menirukan pesan tersebut.

Men Gumpul berharap, dengan telah dilantik dan diambil sumpah sebagai advokat, tugasnya dalam penegakan hukum yang selama ini dijalankan melalui Kalteng Watch, terutama terkait persoalan sengketa pertanahan di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih profesional dan tajam.

“Ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan. Persoalan laporan yang belum selesai di kepolisian harus bisa dituntaskan,” tutup Men Gumpul. (ig/rjp)

  • Penulis: Royke Jhony Piay

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siaga Maternal, RSUD Bayu Asih Tingkatkan Pelayanan PONEK Demi Keselamatan Ibu dan Bayi

    Siaga Maternal, RSUD Bayu Asih Tingkatkan Pelayanan PONEK Demi Keselamatan Ibu dan Bayi

    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | Purwakarta – Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih Kabupaten Purwakarta meluncurkan inovasi layanan bernama “Siaga Maternal”. Aksi perubahan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program penguatan mutu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Inisiatif ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Bayu […]

  • Olahraga Jadi Motor Pembangunan, Bupati Garut Dorong Strategi Development Through Sport

    Olahraga Jadi Motor Pembangunan, Bupati Garut Dorong Strategi Development Through Sport

    • 0Komentar

    GARUT |  HITV  – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, tidak hanya sebagai aktivitas fisik semata. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Garut Tahun Kerja 2026 di Gedung Pendopo Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (13/1/2026). Syakur yang […]

  • Penutupan MPLS Di SMP Angkasa Halim Perdana Kusuma

    Penutupan MPLS Di SMP Angkasa Halim Perdana Kusuma

    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | Jakarta. MPLS merupakan Program penyambutan siswa baru sebelum memulai proses belajar mengajar. Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah ini diperlukan, untuk mendukung proses pembelajaran disekolah. Pelaksanaan MPLS ini telah diatur dalam Permendikbud RI Nomor 18 tahun 2016, dan didalam regulasinya dijelaskan bahwa Program pengenalan lingkungan sekolah ini, dilaksanakan pada awal tahun ajaran, untuk mengenalkan sarana […]

  • Polres Purwakarta Razia Tempat Hiburan dan Toko Miras, 391 Botol Disita!

    Polres Purwakarta Razia Tempat Hiburan dan Toko Miras, 391 Botol Disita!

    • 0Komentar

    Petugas Polres Purwakarta saat merazia salah satu tempat hiburan malam. Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta, Jawa Barat, menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam dan toko yang diduga menjual minuman keras ilegal, Senin (26/5/2025) malam. Razia ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta pencegahan peredaran narkoba dan miras di wilayah hukum Polres Purwakarta. Reporter: Raffa […]

  • Diduga Langgar Tata Ruang, Kades Tanjung Harapan Terbitkan Surat Sporadik untuk Tambak Udang di Kawasan Wisata!

    Diduga Langgar Tata Ruang, Kades Tanjung Harapan Terbitkan Surat Sporadik untuk Tambak Udang di Kawasan Wisata!

    • 0Komentar

    Jika terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan dokumen sporadik, Kepala Desa Tanjung Harapan dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dok/Foto)HITV) Penulis: Ruslan LGA Dugaan pelanggaran tata ruang kembali mencuat di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kepala Desa Tanjung Harapan diduga menerbitkan surat […]

  • Buka Rakornas Bidang Hukum, Mendagri Tekankan Peran Penting Biro Hukum Susun dan Tinjau Setiap Kebijakan!

    Buka Rakornas Bidang Hukum, Mendagri Tekankan Peran Penting Biro Hukum Susun dan Tinjau Setiap Kebijakan!

    • 0Komentar

    HiTvBetita.COM | DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024). Rakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan pemerintahan. Dalam sambutannya, […]

expand_less