Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Bappedalitbang Kalteng, Kamis (21/11/2025). Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo.

HITVBERITA.COM | Palangka Raya — Pada kegiatan rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI, Adyawarman; Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti; serta dua tenaga ahli penyusunan RPKD 2025–2029 dari UGM, Agung Satriyo Nugroho dan Aries Dwi Wahyu Rahmadana.

Dalam sambutannya, Wagub Edy menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia juga mengingatkan bahwa tujuan pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.

“Kemiskinan tidak hanya menyangkut keterbatasan ekonomi, tetapi juga akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan,” ujarnya.

Tren Kemiskinan Menurun, Garis Kemiskinan Naik

Berdasarkan data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah tercatat 5,19 persen atau sekitar 147.800 jiwa. Angka ini turun dari 5,26 persen pada September 2024. Namun, Garis Kemiskinan justru meningkat 4,83 persen menjadi Rp654.066 per kapita per bulan.

“Walaupun garis kemiskinan kita berada di atas nasional, tingkat kemiskinan Kalteng masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional,” kata Edy.

BPS mencatat beberapa faktor yang memengaruhi dinamika kemiskinan, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 menjadi 4,04 persen (y-on-y), serta inflasi yang tercatat 0,28 persen pada Februari 2025. Edy menekankan agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) lebih intens mengendalikan harga pangan dan komoditas yang sensitif terhadap garis kemiskinan.

Hal lain yang mengemuka ialah perubahan pola kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2025 tercatat lebih tinggi dibanding pedesaan. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan dinamika berlawanan: TPT perkotaan menurun, sementara di pedesaan meningkat.

“Kondisi ini mengindikasikan pentingnya penciptaan lapangan kerja di pedesaan untuk mencegah migrasi masyarakat miskin ke wilayah perkotaan,” ujar Wagub.

Dorong Penyusunan RPKD dan Sinkronisasi Kebijakan

Untuk memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan, Edy menekankan pentingnya pembaruan data makro dan sektoral secara berkala. Ia juga meminta percepatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalteng 2025–2029 agar dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah juga diminta memutakhirkan kebijakan sesuai program nasional, seperti Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih.

Ia mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar segera mengajukan permohonan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Bappenas, dengan dukungan Diskominfosantik sebagai walidata dan Bappedalitbang selaku koordinator satu data daerah.

Apresiasi untuk Daerah dengan Penurunan Kemiskinan Terbaik

Dalam rangkaian rakor, pemerintah provinsi menyerahkan apresiasi kepada kabupaten/kota yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Seruyan.

Penyerahan dilakukan oleh Wagub Edy Pratowo bersama Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI, Adyawarman, dan disaksikan Plt. Sekda Kalteng. (///)

Editor: AYS
Sumber: HITV Kalteng

Wagub Edy Pratowo, #Buka Rakor, #Penanggulangan Kemiskinan, #Kalteng 2025, #Editor AYS, #Sumber HITV Kalteng,