Jumat, 31 Jul 2026
light_mode

Warga Desa Limbong Pertanyakan Perataan Lahan Kelompok Tani 17 Hektare oleh PT CSA

  • account_circle Ruslan
  • calendar_month 14 jam yang lalu
  • print Cetak

Warga Desa Limbong, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, mengaku kecewa setelah lahan kelompok tani seluas sekitar 17 hektare diratakan oleh PT Citra Sugi Aditya (CSA), Rabu (30/7/2026).

LINGGA | HITV – Warga mempertanyakan proses perataan lahan tersebut serta sikap Pemerintah Desa Limbong yang dinilai belum memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Menurut keterangan warga, lahan itu selama ini dikelola oleh kelompok tani untuk kegiatan pertanian. Mereka menyebut proses perataan dilakukan tanpa adanya musyawarah maupun pemberitahuan kepada masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut.

“Sudah lama lahan itu kami garap bersama-sama. Tiba-tiba diratakan begitu saja tanpa ada pemberitahuan kepada kami,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Di sisi lain, beredar sebuah Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran Lahan yang mengatasnamakan PT Citra Sugi Aditya. Surat tersebut ditandatangani oleh Abd Rauf Hamzah selaku Koordinator GRTT dan menyatakan bahwa lahan masyarakat yang telah digarap namun belum memiliki alas hak atau surat sporadik akan diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi tanam tumbuh (GRTT). Dalam surat itu disebutkan penyelesaian dapat dilakukan dengan syarat kepemilikan atau penguasaan lahan diakui oleh saksi sepadan dan pemerintah desa setempat.

Namun, sejumlah warga mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai penerapan mekanisme tersebut terhadap lahan kelompok tani yang telah diratakan. Mereka juga mempertanyakan apakah proses pendataan, verifikasi, maupun musyawarah dengan masyarakat telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai.

Warga menilai perataan lahan tersebut telah menghilangkan area yang selama ini menjadi sumber kegiatan pertanian kelompok tani. Mereka juga mempertanyakan sikap Pemerintah Desa Limbong yang dinilai belum memberikan penjelasan maupun mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sejumlah warga turut mempertanyakan peran Sekretaris Desa Limbong, Zulmafrija. Menurut mereka, pemerintah desa belum menunjukkan respons atas keluhan masyarakat terkait perataan lahan tersebut.

Warga berharap PT Citra Sugi Aditya dan Pemerintah Desa Limbong segera membuka ruang musyawarah untuk memberikan kejelasan mengenai status lahan, mekanisme pemberian ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), serta penyelesaian atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Citra Sugi Aditya, Pemerintah Desa Limbong, maupun Sekretaris Desa Limbong, Zulmafrija, belum memberikan tanggapan atas perataan lahan tersebut maupun isi surat pernyataan yang beredar di masyarakat. (tr)

  • Penulis: Ruslan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Plh. Dirjen Bina Keuda Tegaskan Koordinasi dan Kolaborasi Kunci Sukseskan Pilkada Serentak 2024

    Plh. Dirjen Bina Keuda Tegaskan Koordinasi dan Kolaborasi Kunci Sukseskan Pilkada Serentak 2024

    • 0Komentar

    Plh. Dirjen Keuda Kemendagri, Horas Maurits P. dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa, berlangsung di Kesultanan Ballroom, Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. (dok/foto/sng) HiTvBerita.COM | Yogyakarta – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan menegaskan, koordinasi dan […]

  • ATB Community Teguhkan Semangat Sosial di Acara Halal Bihalal

    ATB Community Teguhkan Semangat Sosial di Acara Halal Bihalal

    • 0Komentar

    Ketua Umum ATB Community, Kolonel Marinir Franklyn Sinay saat berikan donasi bantuan secara simbolis kepada pengurus Panti Werdha Karya Kasih. (Dok/Foto/Bai)   SUASANA hangat penuh keakraban menyelimuti malam Halal Bihalal All The Best Community, yang digelar pada Sabtu, 24 Mei 2025 di Jejak Coffee & Resto, Setiabudi, Jakarta Selatan.   HITVBERITA.COM | Jakarta – Acara […]

  • Bamsoet & Mendagri Siap Buka Munas V IPJI 2025, MIO Indonesia Sambut Positif

    Bamsoet & Mendagri Siap Buka Munas V IPJI 2025, MIO Indonesia Sambut Positif

    • 0Komentar

    Penulis: R. Ahdiyat  ‎Langkah strategis Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) dalam menyelenggarakan Munas V pada 27–29 Oktober 2025 di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta, mendapat sambutan hangat dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak hanya mendapat dukungan langsung dari Menteri Dalam Negeri dan Bambang Soesatyo (Bamsoet), organisasi besar seperti MIO Indonesia juga menyatakan apresiasi penuh […]

  • Ketua DPD PKS Karimun Lantik 14 DPC se-Kabupaten Karimun

    Ketua DPD PKS Karimun Lantik 14 DPC se-Kabupaten Karimun

    • 0Komentar

    KARIMUN | HITV – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karimun, Suryadi, secara resmi melantik kepengurusan 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS se-Kabupaten Karimun. Pelantikan berlangsung di Gedung Nasional Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (21/12/2025). Pelantikan tersebut dirangkai dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PKS Kabupaten Karimun dan berjalan […]

  • Mudik Lebaran Gratis, Pemprop DKI Siapkan 293 Unit Bus!

    Mudik Lebaran Gratis, Pemprop DKI Siapkan 293 Unit Bus!

    • 0Komentar

    Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan program mudik gratis tahun 2025 dengan menyiapkan 293 unit bus untuk melayani pemudik dari Jakarta ke berbagai kota di enam propinsi. HITVBERITA.COM | JAKARTA – Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, program mudik gratis ini telah dipersiapkan pihaknya sejak dini untuk memenuhi permintaan yang tinggi dari masyarakat. […]

  • Mencegah Korupsi Pengadaan Pemerintah Sejak Tahap Perencanaan

    Mencegah Korupsi Pengadaan Pemerintah Sejak Tahap Perencanaan

    • 0Komentar

    Oleh: Nandan Limakrisna Setiap kali muncul dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan pemerintah, perhatian publik biasanya langsung tertuju kepada penyedia barang dan jasa. Tidak jarang, setelah proses pemeriksaan berlangsung, muncul pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Namun, ada pertanyaan penting yang patut direnungkan bersama: mengapa persoalan kewajaran harga […]

expand_less