KPP Bogor Raya Desak Aparat Usut Dugaan Mafia SPMB di Kota Bogor
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
- visibility 35
- print Cetak
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, dalam konferensi pers di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, medio pertengahan Agustus 2025. (Foto/Erwin/HITV)
Penulis: Erwin Lubis
Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP Bogor Raya) mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan praktik mafia pendidikan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Bogor.
HITVBERITA.COM | Bogor — Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, dalam konferensi pers di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jumat (15/8/2025), mengungkapkan adanya indikasi praktik percaloan hingga manipulasi data yang terjadi di sejumlah sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
“Banyak oknum yang memanfaatkan celah aturan. Mafia pendidikan seperti ini menghancurkan masa depan generasi muda,” ujar Beni.
Menurut hasil penelusuran komunitas tersebut, pola kecurangan yang ditemukan beragam. Mulai dari jatah kursi bagi orang tua yang membayar hingga rekayasa data zonasi, prestasi, serta status Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Di beberapa sekolah dasar, ditemukan kasus di mana calon siswa yang sebelumnya tidak berstatus ABK tiba-tiba didaftarkan dengan status tersebut agar bisa masuk ke sekolah favorit. Lebih jauh, dokumen yang diunggah ke aplikasi SPMB bukan berupa surat keterangan resmi dari dokter, melainkan hanya bukti pemeriksaan sederhana.
“Ini kejanggalan besar. Surat pemeriksaan bisa dibuat siapa saja. Yang berwenang menerbitkan surat keterangan ABK hanyalah dokter. Celah seperti ini dimanfaatkan untuk meloloskan siswa tertentu,” kata Beni.
Ia menilai praktik tersebut mencederai keadilan bagi siswa berprestasi yang gagal masuk sekolah unggulan. “Anak-anak kita dipaksa kalah oleh sistem yang sudah disusupi mafia. Sekolah favorit bisa ditembus hanya dengan uang,” ucapnya.
KPP Bogor Raya berencana melaporkan temuan itu ke Polresta Bogor Kota pekan depan bersama tim kuasa hukum. Menurut Beni, sudah ada puluhan kasus yang terdokumentasi.
“Ini bukan semata soal angka. Ini soal hancurnya moral ketika anak berprestasi tidak diberi kesempatan. Itu pengkhianatan terhadap dunia pendidikan dan bangsa,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan Hitvberita.com masih berupaya melakukan verifikasi independen atas data dan temuan lapangan sebagaimana disebutkan KPP Bogor Raya. (///)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar