Jika Perang Dunia Ketiga Terjadi: Ketahanan Ekonomi Nasional adalah Garis Pertahanan Indonesia

Oleh: Anto Suroto, SH, SE, MM
Ketua Umum Aliansi Perdagangan Industri Kreatif Indonesia (APIKI)

WACANA Perang Dunia Ketiga tidak lagi sekadar isu geopolitik global yang jauh dari kehidupan masyarakat. Eskalasi konflik di Ukraina, Timur Tengah, hingga kawasan Indo-Pasifik telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dunia yang nyata dan berdampak langsung hingga ke tingkat nasional dan lokal. Dalam konteks ini, Indonesia telah bersikap tegas: tidak berpihak pada kekuatan mana pun.

Namun sikap politik nonblok saja tidak cukup. Dalam situasi dunia yang menuju konflik besar, ketahanan ekonomi nasional justru menjadi penentu utama keselamatan bangsa.

Perang Global dan Dampaknya ke Ekonomi Dunia

SEJARAH mencatat bahwa setiap perang besar selalu diikuti krisis ekonomi global. Perang Dunia Pertama dan Kedua memicu inflasi ekstrem, kelangkaan pangan, kehancuran industri, dan gejolak sosial. Perang modern bahkan lebih berbahaya karena tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga sanksi ekonomi, perang dagang, pembatasan ekspor, dan manipulasi rantai pasok global.

Konflik Rusia–Ukraina telah menjadi contoh konkret. Gangguan pasokan energi, gandum, dan pupuk menyebabkan lonjakan harga global. Negara-negara yang tidak terlibat perang pun ikut terdampak. Jika konflik ini berkembang menjadi Perang Dunia Ketiga, maka krisis yang terjadi bukan lagi sektoral, melainkan krisis ekonomi global yang sistemik dan berkepanjangan.

Indonesia Netral, tetapi Tidak Boleh Rentan

INDONESIA telah menyatakan tidak akan berpihak pada negara mana pun. Namun secara geopolitik dan geoekonomi, Indonesia tidak bisa bersikap pasif. Negara ini berada di jalur perdagangan dunia, memiliki populasi besar, dan menjadi pasar strategis. Jika dunia memasuki perang besar, Indonesia tetap akan terkena imbasnya.

Karena itu, langkah konkret yang harus diambil negara adalah memastikan kemandirian ekonomi rakyat. Dalam pandangan saya, setidaknya ada empat sektor fundamental yang harus menjadi prioritas nasional:

1. Swasembada pangan

2. Kemandirian kedelai sebagai bahan pangan dan industri

3. Kemandirian energi

4. Ketahanan air bersih

Keempat sektor ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi soal keberlangsungan hidup masyarakat. Ketergantungan impor dalam kondisi perang global akan menjadi titik lemah yang sangat berbahaya.

UMKM dan Desa: Benteng Ekonomi Nasional

DALAM situasi krisis global, sektor yang paling pertama terdampak adalah UMKM dan industri kreatif. Ketika daya beli turun, biaya logistik naik, dan barang impor terganggu, pelaku usaha kecil akan berada di posisi paling rentan.

Karena itu, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa serta UMKM harus diposisikan sebagai industri strategis nasional, bukan sekadar program sosial. Negara wajib hadir melalui perlindungan kebijakan, akses pembiayaan, pendampingan produksi, hingga penguatan pasar domestik.

Lebih dari itu, perlindungan dan proteksi terhadap ancaman produk impor menjadi keharusan. Tanpa proteksi yang adil, produk lokal akan tersingkir, pengangguran meningkat, dan stabilitas sosial-politik dalam negeri bisa terganggu.

Menjaga UMKM dan ekonomi desa berarti menjaga daya beli masyarakat, stabilitas sosial, dan ketahanan politik nasional.

Indo-Pasifik dan Ancaman Gangguan Perdagangan

KAWASAN Indo-Pasifik merupakan nadi perdagangan dunia. Sebagian besar ekspor-impor Indonesia bergantung pada jalur laut kawasan ini. Jika kawasan tersebut berubah menjadi medan konflik global, maka gangguan logistik, kenaikan biaya distribusi, dan kelangkaan barang akan sulit dihindari.

Dalam situasi seperti itu, negara yang paling selamat adalah negara yang tidak bergantung penuh pada impor dan memiliki pasar domestik kuat. Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk itu, asalkan dikelola dengan kebijakan yang berpihak pada produksi nasional.

Ekonomi sebagai Pertahanan Utama Bangsa

JIKA Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, pemenangnya bukan hanya mereka yang memiliki senjata tercanggih, tetapi negara yang mampu bertahan secara ekonomi dalam jangka panjang. Ketahanan logistik, pangan, energi, dan kekuatan ekonomi rakyat akan menjadi faktor penentu.

Indonesia harus menjadikan ekonomi sebagai garis pertahanan pertama bangsa. Netralitas politik harus diimbangi dengan kemandirian ekonomi. Tanpa itu, netralitas hanya akan menjadi slogan kosong di tengah tekanan global.

Penutup

INDONESIA telah memilih tidak berpihak dalam konflik global. Namun pilihan itu harus diikuti dengan kebijakan konkret yang melindungi rakyatnya. Swasembada pangan, energi, air, penguatan UMKM, dan perlindungan industri lokal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis nasional.

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, bangsa yang bertahan adalah bangsa yang mempersiapkan diri dari bawah—dari desa, dari UMKM, dan dari ekonomi rakyatnya sendiri. (/*/*)

Penulis adalah:
Pakar Ekonomi Kreatif
Ketua Umum APIKI
Dewan Pembina MIO Indonesia