POSPERA Soroti Anggaran ATK Rp1 Miliar di Setda Purwakarta, Desak Pemda Buka Rincian Penggunaan

Kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 kembali menjadi sorotan di daerah.

PURWAKARTA, HITV— Kali ini, perhatian publik tertuju pada alokasi anggaran penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan barang cetakan di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar.

Besarnya anggaran tersebut mencuat setelah tercantum dalam data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Di tengah dorongan penghematan belanja dan penyesuaian anggaran daerah terhadap program-program prioritas, nilai pengadaan ATK dan barang cetakan itu dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi serta dasar perencanaannya.

Ketua Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kebutuhan anggaran tersebut. Menurut dia, semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat semestinya menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menggunakan anggaran.

“Instruksi Presiden sudah sangat jelas mengarahkan efisiensi belanja pemerintah. Karena itu, publik berhak mengetahui dasar kebutuhan anggaran ATK dan barang cetakan yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar tersebut,” ujar Sutisna, Senin (8/6/2026).

Ia menilai perkembangan sistem administrasi pemerintahan yang semakin mengandalkan teknologi digital seharusnya berdampak pada berkurangnya kebutuhan penggunaan ATK secara signifikan. Digitalisasi pelayanan dan tata kelola pemerintahan, kata dia, telah mengubah banyak proses administrasi yang sebelumnya bergantung pada dokumen fisik.

“Ketika sebagian besar administrasi sudah beralih ke sistem digital, masyarakat tentu bertanya mengapa kebutuhan ATK masih begitu besar. Hal ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi,” katanya.

Meski demikian, Sutisna menegaskan pihaknya tidak serta-merta menuding adanya penyimpangan dalam penyusunan anggaran tersebut. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kepada publik.

Menurut dia, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah.

“Jika memang penganggaran tersebut telah melalui perencanaan yang matang dan didasarkan pada kebutuhan riil, tentu tidak menjadi persoalan. Yang penting, masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka,” ujarnya.

Selain meminta klarifikasi dari Bagian Umum Setda Purwakarta, POSPERA juga mendorong Inspektorat serta pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut agar tetap sejalan dengan semangat efisiensi yang tengah digalakkan pemerintah pusat.

Hingga berita ini ditulis, Bagian Umum Setda Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait rincian maupun dasar kebutuhan anggaran penyediaan ATK dan barang cetakan yang tercantum dalam data RUP tersebut.Naskah ini menempatkan isu efisiensi anggaran sebagai fokus utama, mengedepankan kepentingan publik, serta menjaga prinsip keberimbangan dengan menegaskan bahwa pihak Setda Purwakarta belum memberikan tanggapan resmi hingga berita diturunkan. (\•/)

Editor: Raffa Christ Manalu 
Sumber: HITV Jabar