Mapikor Soroti Legalitas dan Anggaran LRT Velodrome-Manggarai Rp5,5 Triliun

Masyarakat Pemerhati Korupsi (Mapikor) meminta pemerintah memastikan seluruh aspek hukum, keselamatan, dan pembiayaan proyek LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai terpenuhi sebelum jalur tersebut diresmikan.

JAKARTA, HITV — Ketua Umum Mapikor Nasir Umar menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait dasar perencanaan proyek, kelengkapan dokumen keselamatan perkeretaapian, serta struktur pembiayaan proyek yang nilainya mencapai sekitar Rp5,5 triliun.

“Jangan sampai peresmian dilakukan sebelum seluruh dokumen legalitas dan keselamatan benar-benar lengkap,” kata Nasir di Jakarta, Selasa (16/9/2026).

Proyek LRT fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan lima stasiun tersebut memang memiliki nilai anggaran sekitar Rp5,5 triliun. Saat peletakan batu pertama pada Oktober 2023, Pemprov DKI menyebut anggaran itu mencakup konstruksi, konsultan, dan kebutuhan lainnya. Nilai konstruksinya sendiri disebut sekitar Rp4,6 triliun dan pembiayaannya bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Namun, menurut Nasir, besaran tersebut perlu ditelusuri lebih jauh jika dibandingkan dengan dokumen kebijakan pemerintah mengenai proyek strategis nasional.

Soroti Dasar Perencanaan

MAPIKOR, kata Nasir, merujuk pada kajian Indonesia for Transparency and Accountability (INFRA) yang mempertanyakan posisi proyek tersebut dalam sejumlah dokumen perencanaan pembangunan.

Nasir menyebut proyek LRT Velodrome-Manggarai kemudian masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Ia mempertanyakan proses perencanaan dan penganggaran proyek tersebut sebelum ditetapkan sebagai PSN.

“Bagaimana proses perencanaannya sampai proyek ini kemudian ditetapkan sebagai PSN? Ini yang harus dibuka dan dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Meski demikian, dokumen perencanaan pemerintah yang tersedia menunjukkan pembangunan LRT Velodrome-Manggarai memang telah masuk dalam agenda pengembangan jaringan LRT Jakarta. Rancangan RPJMD DKI Jakarta 2025-2029, misalnya, mencatat pembangunan LRT fase 1B koridor Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan lima stasiun. Dokumen tersebut juga menyebut adanya studi kelayakan LRT Jakarta Loopline sejak 2020.

Karena itu, persoalan mengenai apakah proyek tersebut sejak awal telah memiliki landasan perencanaan yang memadai perlu dijawab berdasarkan dokumen resmi, bukan semata-mata melalui pernyataan politik ataupun tudingan.

Persoalkan Uji Coba dan Keselamatan

SELAIN aspek perencanaan, Mapikor juga mempertanyakan tahapan pengujian sebelum LRT beroperasi untuk masyarakat.

Nasir menyinggung kegiatan uji coba yang melibatkan pejabat Pemprov DKI dan pengelola LRT. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan seluruh sertifikasi dan tahapan pengujian sesuai ketentuan perkeretaapian telah dipenuhi.

“Keselamatan penumpang tidak boleh menjadi bagian yang dikompromikan. Dokumen hasil pengujian dan sertifikasi harus jelas,” katanya.

Pemerintah Provinsi DKI sendiri menyatakan pada Agustus 2026 bahwa pekerjaan konstruksi LRT Velodrome-Manggarai telah memasuki tahap akhir. Pada 24 Agustus, Gubernur DKI Pramono Anung menyebut pekerjaan rel dan jalur layang telah selesai, sementara pengujian oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan masih berlangsung.

Dengan demikian, status akhir sertifikasi dan persyaratan teknis untuk pengoperasian perlu menjadi bagian dari informasi publik sebelum layanan dibuka secara penuh.

Pertanyakan Perbedaan Nilai Proyek

SOROTAN lain Mapikor menyangkut nilai proyek.

Nasir mempertanyakan perbedaan antara nilai yang tercantum dalam sejumlah dokumen kebijakan dengan angka sekitar Rp5,5 triliun yang selama ini disampaikan pemerintah daerah dan pengelola proyek.

Menurut dia, setiap perubahan nilai proyek harus mempunyai dasar administrasi, anggaran, dan hukum yang dapat ditelusuri.

“Kalau ada perubahan nilai, publik berhak mengetahui dasar perubahannya, komponen biayanya, serta dokumen penganggarannya,” ujar Nasir.

Namun, angka Rp5,5 triliun bukan angka yang baru muncul menjelang peresmian. Pada 2023, Pemprov DKI dan Jakpro telah menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan LRT fase 1B berada di kisaran Rp5,5 triliun. Jakpro ketika itu menjelaskan biaya tersebut mencakup konstruksi, konsultan, dan komponen lainnya.

Karena itu, klaim mengenai adanya tambahan Rp500 miliar tetap membutuhkan pencocokan antara dokumen PSN, APBD, kontrak pekerjaan, serta perubahan anggaran dari waktu ke waktu.

Minta Audit Terbuka

ATAS sejumlah pertanyaan tersebut, Mapikor meminta pemerintah dan DPRD DKI memastikan adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pembiayaan proyek LRT Velodrome-Manggarai.

Nasir meminta audit mencakup periode pembangunan sejak 2020 hingga 2026 serta menelusuri penggunaan anggaran, kontrak, perubahan nilai pekerjaan, dan hubungan kerja antar-BUMD maupun perusahaan pelaksana.

“Kalau seluruh dokumen dan penggunaan anggarannya benar, audit justru akan memperkuat kepercayaan publik,” kata Nasir.

Ia juga meminta pemeriksaan terhadap sejumlah entitas yang berkaitan dengan pengelolaan proyek dan aset Pemprov DKI, termasuk PT Jakarta Propertindo dan PT LRT Jakarta.

Di sisi lain, pemerintah telah menyatakan proyek tersebut berada pada tahap akhir pembangunan dan persiapan pengoperasian. Pada Juli 2026, progres keseluruhan koridor Pegangsaan Dua-Manggarai disebut mencapai sekitar 95 persen, sedangkan pada akhir Juli progres fase Velodrome-Manggarai dilaporkan mencapai 97,9 persen.

Perbedaan antara tudingan, dokumen perencanaan, dan keterangan pemerintah tersebut menjadi ruang yang perlu diperjelas melalui data resmi dan audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Mapikor, kata Nasir, persoalan utama bukan semata-mata soal kapan LRT diresmikan, melainkan apakah seluruh proses pembangunan dan pembiayaannya telah memenuhi ketentuan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jangan sampai peresmian lebih dahulu dilakukan sementara masih ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab,” ujarnya. (\•)

Sumber: Humas MIO Indonesia
Editor: TR