Rabu, 18 Nov 2026
dark_mode

Listyo Sigit Tinggalkan Kursi Kapolri, Masuk Istana

  • account_circle Ical Syamsudin, S.Sos, SH.
  • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
  • print Cetak

Suyudi Ario Seto Ambil Alih Komando Polri, Listyo Dipercaya Memimpin KSP

Creeping a Silent Coup or Retooling Strategy?

Oleh: Ical Syamsudin, S.Sos, SH.
Direktur Eksekutif LBH Jaringan Rakyat

PERGANTIAN pucuk pimpinan Polri memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memimpin Polri sejak 2021. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, Suyudi juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi.

Namun, ada satu hal yang membuat pergantian ini menarik untuk dicermati. Listyo Sigit tidak meninggalkan lingkar pemerintahan. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Pengangkatan Listyo sebagai KSP didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026.

Dengan demikian, terjadi perubahan posisi yang cukup signifikan: komando institusi kepolisian berpindah kepada Suyudi, sementara Listyo bergeser ke pusat koordinasi pemerintahan di lingkungan Istana.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan.

Apakah perubahan tersebut semata-mata merupakan proses regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri? Ataukah terdapat agenda yang lebih luas berupa reposisi strategis pemerintahan?

Pertanyaan semacam itu sah diajukan. Namun, jawabannya tidak boleh dibangun dari spekulasi.

Dari Tribrata ke Istana

SECARA kelembagaan, Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan memiliki mandat yang berbeda. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan KSP membantu Presiden dalam pengendalian program prioritas, komunikasi politik pemerintahan, serta koordinasi penyelesaian berbagai persoalan strategis.

Karena itu, perpindahan Listyo ke KSP tidak dengan sendirinya dapat dimaknai bahwa ia masih mengendalikan Polri dari Istana.

Justru batas kewenangan kelembagaan harus menjadi pijakan pertama dalam membaca perubahan tersebut.

Suyudi kini memegang komando Polri. Listyo menjalankan mandat baru sebagai KSP.

Dua jabatan, dua fungsi, dan dua ruang kerja yang berbeda.

Karena itu pula, tudingan bahwa perpindahan Listyo merupakan bagian dari skenario tertentu membutuhkan bukti yang lebih konkret. Tanpa bukti, dugaan tetaplah dugaan.

Namun, pada saat yang sama, publik juga memiliki alasan untuk mengamati secara kritis mengapa seorang mantan Kapolri ditempatkan pada posisi strategis di lingkungan kepresidenan.

Sebab, jabatan KSP bukan sekadar perpindahan administratif. Posisi tersebut berada dekat dengan pusat pengambilan dan koordinasi kebijakan Presiden.

Di titik inilah pengalaman Listyo sebagai mantan Kapolri menjadi relevan untuk dilihat bukan dari siapa yang menang atau kalah dalam pergantian jabatan, melainkan dari mandat apa yang akan dijalankannya.

Suyudi dan Babak Baru Polri

DI SISI lain, Suyudi bukan figur yang muncul tanpa pengalaman di lingkungan penegakan hukum.

Sebelum dipercaya menjadi Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1994 dan memiliki pengalaman panjang dalam struktur kepolisian.

Setelah dilantik, Suyudi menyatakan akan melakukan konsolidasi internal dan mengevaluasi program yang telah berjalan. Program yang dinilai baik akan dilanjutkan, sedangkan hal-hal yang masih perlu diperbaiki akan menjadi bagian dari pembenahan.

Pernyataan tersebut penting karena pergantian Kapolri tidak hanya menyangkut pergantian figur. Ada ekspektasi publik terhadap arah baru institusi.

Apakah Suyudi akan mempertahankan kebijakan yang telah dibangun Listyo? Apakah akan melakukan koreksi terhadap sejumlah pendekatan? Atau justru menawarkan prioritas baru?

Jawabannya akan terlihat dari kebijakan konkret, bukan dari retorika saat pelantikan.

Antara Regenerasi dan Reposisi

Pergantian pucuk pimpinan Polri selalu memiliki dimensi kelembagaan sekaligus politik pemerintahan. Namun, keduanya tidak boleh dicampuradukkan tanpa dasar.

Pemberhentian Listyo dari jabatan Kapolri dan pengangkatannya sebagai KSP menunjukkan bahwa Presiden memilih tetap memanfaatkan pengalaman Listyo dalam struktur pemerintahan.

Apa pertimbangan strategis di balik pilihan tersebut?

Itulah pertanyaan yang belum dapat dijawab secara pasti.

Bisa saja ini merupakan bentuk regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri sekaligus pemanfaatan pengalaman seorang mantan Kapolri di lingkungan kepresidenan.

Bisa pula dibaca sebagai reposisi strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintahan.

Tetapi, sekali lagi, kedua tafsir tersebut masih berada pada wilayah analisis.

Belum tersedia cukup dasar untuk menyebutnya sebagai bukti adanya operasi politik tersembunyi, apalagi menyimpulkan bahwa terjadi upaya mengambil alih kekuasaan secara diam-diam.

Dalam demokrasi, dugaan harus diuji dengan fakta.

Menunggu Kerja, Bukan Spekulasi

PADA akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan penjelasan tentang siapa menggantikan siapa. Publik membutuhkan jawaban tentang apa yang akan berubah setelah pergantian itu.

Di Polri, ukuran utamanya adalah bagaimana Suyudi menjalankan kepemimpinan: penegakan hukum, pelayanan publik, profesionalisme anggota, reformasi internal, serta hubungan institusi dengan masyarakat.

Sementara di Kantor Staf Kepresidenan, ukuran Listyo akan terlihat dari bagaimana ia membantu Presiden mengawal agenda pemerintahan, mengoordinasikan persoalan lintas lembaga, dan memastikan kebijakan strategis berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, pergantian ini bukan sekadar cerita tentang “Listyo diganti”.

Faktanya, Suyudi mengambil alih komando Polri, sementara Listyo berpindah ke posisi Kepala Staf Kepresidenan.

Yang masih menjadi pertanyaan adalah makna strategis di balik konfigurasi baru tersebut.

Apakah ini sekadar regenerasi?

Apakah perubahan arah kepemimpinan?

Ataukah bagian dari reposisi strategis pemerintahan?

Untuk sementara, ketiganya masih merupakan kemungkinan analitis, bukan kesimpulan faktual.

Karena itu, publik sebaiknya tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan.

Biarkan waktu, kebijakan, keputusan, dan kerja nyata yang menjawabnya.

Sebab dalam pemerintahan, ukuran paling objektif dari sebuah perubahan bukanlah siapa yang duduk di kursi mana, melainkan apa yang kemudian berubah bagi institusi dan masyarakat.(*/)

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, salah satu pengurus inti MIO Indonesia, serta Direktur Eksekutif LBH Jaringan Rakyat (LBH-JARAK).

  • Penulis: Ical Syamsudin, S.Sos, SH.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala DLH Purwakarta: Temuan BPK Soal Anggaran BBM 2024 Terjadi Sebelum Saya Menjabat

    Kepala DLH Purwakarta: Temuan BPK Soal Anggaran BBM 2024 Terjadi Sebelum Saya Menjabat

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • 0Komentar

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Erlan, akhirnya angkat bicara terkait viralnya pemberitaan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) tahun 2024 di instansi yang kini ia pimpin. PURWAKARTA, HITV— Erlan membenarkan bahwa temuan tersebut memang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Namun ia menegaskan, persoalan tersebut […]

  • 15 Raperda Masuk Propemperda Purwakarta 2026, Empat Sudah Dibahas Pansus

    15 Raperda Masuk Propemperda Purwakarta 2026, Empat Sudah Dibahas Pansus

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • 0Komentar

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Purwakarta, Said Ali Azmi, (dok/foto/Raffa) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menetapkan sebanyak 15 rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Dari jumlah tersebut, empat Raperda telah memasuki tahap pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus). PURWAKARTA, HITV— Ketua Badan […]

  • Lahan Mawar Saron Dialokasikan ke PT DKU, Dokumen Dipersoalkan: BP Batam Diminta Buka Fakta

    Lahan Mawar Saron Dialokasikan ke PT DKU, Dokumen Dipersoalkan: BP Batam Diminta Buka Fakta

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • 0Komentar

    PT DKU Bantah Isu Harga Rp1.400 per Meter Persegi dan Fee Mediator, Dugaan Pemalsuan Surat Bakal Dilaporkan ke Bareskrim Polri BATAM, HITV — Polemik pengembalian lahan Yayasan Mawar Saron Jakarta kepada BP Batam yang kemudian dialokasikan kembali kepada PT Dwitunggal Kreasi Utama (DKU) memasuki babak baru. Bukan hanya menyangkut proses administrasi lahan, persoalan ini kini […]

  • Pengusaha Bali Made Hiroki: Semua Warga Negara Sama di Mata Hukum

    Pengusaha Bali Made Hiroki: Semua Warga Negara Sama di Mata Hukum

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • 0Komentar

    Pengusaha muda asal Bali, Made Hiroki, menegaskan bahwa hak imunitas yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), termasuk Ni Luh Djelantik, tidak boleh disalahartikan sebagai kekebalan hukum. DENPASAR, HITV – Menurut Made Hiroki, hak imunitas memang diatur dalam Undang-Undang MD3, yakni Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun hak tersebut hanya […]

  • Polres Kudus Ungkap Kasus Pencurian Barang Antik Senilai Rp800 Juta

    Polres Kudus Ungkap Kasus Pencurian Barang Antik Senilai Rp800 Juta

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • 0Komentar

      Penulis : Hadi Lempe Unit Reskrim Polsek Kudus Kota, Polres Kudus berhasil mengungkap kasus pencurian ( Curat ) barang-barang antik milik seorang kolektor asal Jakarta di Desa Langgar Dalem, Kecamatan Kota, Kudus. HITV BERITA. COM | KABIPATEN KUDUS – Terungkap kasus tindak pencurian ( Curat ) Barang Antik Senilai 800 Juta hanya dalam waktu […]

  • Ratusan Warga Karangmukti Protes Kades Kembali Ngantor Usai Ditangkap Kasus Narkoba

    Ratusan Warga Karangmukti Protes Kades Kembali Ngantor Usai Ditangkap Kasus Narkoba

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • 0Komentar

    Ratusan warga masyarakat Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa sebagai bentuk protes atas kembalinya kepala desa (kades) mereka yang sebelumnya sempat ditangkap terkait dugaan kasus narkoba. PURWAKARTA, HITV— Ratusan warga masyarakat Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa sebagai bentuk […]

expand_less