Ribuan Pekerja Terdampak Penindakan Gelper, Ismail Dorong Kepastian Regulasi di Batam

Penindakan terhadap sejumlah usaha permainan ketangkasan mekanik dan elektronik atau yang dikenal sebagai gelper di Kota Batam memunculkan persoalan lanjutan di luar aspek penegakan hukum.

BATAM, HITV — Aktivitas usaha yang berhenti pascapenindakan disebut turut berdampak terhadap pekerja informal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Ketua Umum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, mengatakan penegakan hukum terhadap usaha yang diduga melanggar ketentuan merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban. Namun, langkah tersebut menurut dia perlu diikuti dengan kepastian mengenai regulasi bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

“Penegakan hukum harus tegas terhadap usaha yang melanggar aturan. Tetapi jangan sampai usaha yang memenuhi regulasi ikut terdampak. Pemerintah dan aparat harus mencari solusi agar kepastian hukum dan lapangan kerja tetap terjaga,” ujar Ismail.

Menurut Ismail, persoalan gelper tidak semata-mata menyangkut aktivitas permainan. Sektor tersebut memiliki potensi disalahgunakan apabila kegiatan usaha tidak diawasi secara ketat, terutama jika terdapat unsur perjudian atau praktik lain yang bertentangan dengan hukum.

Karena itu, ia mendorong pendekatan yang tidak berhenti pada penindakan, tetapi juga mencakup pengawasan, pembinaan, serta penataan usaha berdasarkan regulasi yang berlaku.

Regulasi Harus Menjadi Jalan Keluar

ISMAIL meminta Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan aparat kepolisian duduk bersama untuk memperjelas parameter usaha arena permainan yang diperbolehkan dan memastikan pelaku usaha memahami serta memenuhi seluruh persyaratan.

Hal itu, kata dia, penting agar tidak terjadi ruang abu-abu dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan antara lain jenis dan penggunaan mesin permainan, kelengkapan tempat usaha, ketentuan bagi pekerja, fasilitas pendukung, hingga larangan adanya unsur perjudian.

“Kalau regulasi sudah ada, yang diperlukan adalah pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten,” katanya.

Ia menilai konsistensi tersebut juga penting dari sisi ekonomi daerah. Apabila kegiatan usaha berhenti dalam waktu panjang, bukan hanya pekerja yang kehilangan sumber penghasilan, tetapi pemerintah daerah juga berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor usaha yang selama ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Di sisi lain, bertambahnya jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru apabila tidak diantisipasi.

Karena itu, Ismail meminta pemerintah tidak mempertentangkan penegakan hukum dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Menurut dia, keduanya dapat berjalan beriringan apabila regulasi diterapkan secara jelas, transparan, dan konsisten.

“Jangan sampai kepastian hukum justru menjadi persoalan baru bagi dunia usaha dan tenaga kerja,” tegas Ismail.

Ketentuan mengenai standar usaha arena permainan antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Dalam konteks tersebut, penataan usaha dinilai menjadi salah satu jalan keluar agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek hukum dan ketertiban.

Penegakan hukum terhadap praktik yang memang dilarang tetap diperlukan. Namun, bagi kegiatan usaha yang dapat memenuhi seluruh ketentuan, pemerintah dinilai perlu memberikan kejelasan mengenai standar, mekanisme pengawasan, dan kepastian berusaha.

Dengan demikian, penertiban tidak berhenti sebagai tindakan represif, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola usaha yang lebih tertib sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. (•/)

Editor: AYS