Minggu, 1 Mar 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » RW 9 Cipinang Muara Boikot Usulan Musrenbang, Protes Jalan Tak Diaspal Sejak 2017

RW 9 Cipinang Muara Boikot Usulan Musrenbang, Protes Jalan Tak Diaspal Sejak 2017

  • account_circle Alam Massiri
  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • visibility 121
  • print Cetak

RW 9 Kelurahan Cipinang Muara memilih tidak mengajukan usulan dalam Musrenbang 2026 sebagai bentuk kekecewaan atas belum terealisasinya pengaspalan jalan lingkungan yang telah diusulkan sejak 2017.

JAKARTA | HITV Rembuk Rukun Warga (RW) Kelurahan Cipinang Muara dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 digelar pada 13–14 Januari 2026. Dalam forum tersebut, RW 9 menyatakan tidak mengajukan usulan program sebagai bentuk kekecewaan atas belum terealisasinya pengaspalan jalan lingkungan yang diusulkan sejak 2017.

Kegiatan ini dihadiri Lurah Cipinang Muara Komarudin, serta Ketua RW 9, 12, 13, dan 16. Rembuk RW juga diikuti para Ketua RT, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Kader Dawis, Kader Jumantik, dan Kader PKK.

Ketua RW 9 Kelurahan Cipinang Muara, A. Bahrul BD, mengatakan seluruh RT di wilayahnya bersama LMK telah bersepakat untuk tidak mengajukan usulan Musrenbang tahun ini. Sikap tersebut diambil karena pengaspalan jalan lingkungan sepanjang sekitar 200 meter belum juga direalisasikan.

“Usulan pengaspalan jalan ini sudah kami ajukan sejak 2017, namun hingga kini belum terealisasi dengan alasan status lahan disebut bukan milik pemerintah daerah,” ujar Bahrul.

Ia menambahkan, jalan tersebut digunakan setiap hari oleh warga dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. “Yang menikmati hasilnya adalah warga, dan mereka juga pembayar pajak negara,” katanya.

Ketua LMK RW 9 Kelurahan Cipinang Muara, Ivan Rusdianto, menegaskan keputusan tidak mengajukan usulan bukan berarti menolak Musrenbang. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi agar persoalan lama mendapat perhatian serius.

“Kami berharap ada kepastian dan solusi nyata. Musrenbang seharusnya menjadi ruang untuk menjawab kebutuhan riil warga, bukan sekadar prosedur tahunan,” kata Ivan.

Sementara itu, Lurah Cipinang Muara Komarudin, menyatakan pihak kelurahan mencatat sikap dan aspirasi warga RW 9 sebagai bagian dari proses Musrenbang yang akan diteruskan ke tahapan berikutnya.

“Kami memahami aspirasi dan kekecewaan warga. Semua masukan akan kami catat dan sampaikan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku,” ujar Komarudin.

Rembuk RW Kelurahan Cipinang Muara menjadi bagian dari tahapan awal penyusunan RKPD 2027 serta mencerminkan dinamika partisipasi warga dalam mengawal konsistensi antara perencanaan dan realisasi pembangunan di tingkat kelurahan. (tr)

  • Penulis: Alam Massiri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • FORKABI Deklarasi Jaga Kampung, Tasrif: Dukung Penuh Langkah Ketua Umum Abdul Ghoni

    FORKABI Deklarasi Jaga Kampung, Tasrif: Dukung Penuh Langkah Ketua Umum Abdul Ghoni

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Penulis: Erwin Ketua Pembina LABH FORKABI, Dr. Tasrif M. Saleh SH., MH merespon deklarasi “Jaga Kampung” dari Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), di Jakarta, Sabtu (20/9/2025). HITVBERITA.COM | Jakarta – Menurut Tasrif, langkah Ketua Umum FORKABI, Abdul Ghoni mendeklarasikan “Jaga Kampung” harus didukung penuh untuk menormalisasikan Jakarta yang harmonis pasca unjuk rasa Agustus 2025 lalu. […]

  • Transparansi Dana BOS di SMKN 2 Purwakarta Disorot!

    Transparansi Dana BOS di SMKN 2 Purwakarta Disorot!

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Penulis Raffa Christ Manalu Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Purwakarta, Jawa Barat, dalam tiga tahun terakhir menuai sorotan tajam. Publik pun pertanyakan alokasi miliaran rupiah dalam tiga tahun terakhir! HITVBERITA.COM | Purwakarta— Publik mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah, khususnya pada pos-pos yang dianggap tidak bersentuhan langsung […]

  • CCYRI Kembali Disorot, Diduga Tunggak Rp 3,5 Miliar ke Subkon Lokal

    CCYRI Kembali Disorot, Diduga Tunggak Rp 3,5 Miliar ke Subkon Lokal

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Ismail Ratusimbangan
    • visibility 80
    • 0Komentar

      Proyek data center Dayuan di KEK Nongsa kembali memunculkan sengkarut. PT China Construction Yangtze River Indonesia (CCYRI) diduga menunggak Rp 3,5 miliar kepada subkontraktor lokal, meski pekerjaan konstruksi gedung rampung sejak beberapa bulan lalu. HITVBERITA.COM | Batam – Sumber subkon menyebut, penagihan berkali-kali hanya berujung janji, sementara manajemen asing menghindar tanpa itikad penyelesaian. “Kami […]

  • Jurnalis Daring Cilacap Deklarasikan IWOI DPD Kabupaten Cilacap!

    Jurnalis Daring Cilacap Deklarasikan IWOI DPD Kabupaten Cilacap!

    • calendar_month Senin, 7 Apr 2025
    • account_circle
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Ditengah hangatnya suasana silaturahmi Idul Fitri 1446 H, sebuah babak baru dalam dunia jurnalisme online resmi dimulai di Kabupaten Cilacap. Tepat pada Minggu (6/4/2025), bertempat di Rumah Makan Sutan Wijaya, Karangpucung, para jurnalis daring mendeklarasikan terbentuknya Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Kabupaten Cilacap. HITVBERITA.COM | Cilacap– Kelahiran organisasi ini menjadi tonggak penting bagi penguatan […]

  • Om Zein Tegaskan Proyek Infrastruktur di Purwakarta Dibayar Sesuai Volume yang Terpasang

    Om Zein Tegaskan Proyek Infrastruktur di Purwakarta Dibayar Sesuai Volume yang Terpasang

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Raffa Christ Manalu
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten Purwakarta mulai menerapkan kebijakan ketat dalam pembayaran proyek infrastruktur dengan mewajibkan rekomendasi Inspektorat Daerah sebelum anggaran dicairkan. PURWAKARTA | HITV – Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan kebijakan baru yang mengubah mekanisme pembayaran proyek infrastruktur di wilayahnya. Mulai tahun ini, setiap pekerjaan barang dan jasa terutama proyek infrastruktur tidak bisa langsung dibayarkan sebelum […]

  • Polda Kepri Tegaskan Tak Ada Unsur Pidana dalam Kasus Pembawaan Uang Tunai Rp7,7 Miliar di Pelabuhan Harbour Bay

    Polda Kepri Tegaskan Tak Ada Unsur Pidana dalam Kasus Pembawaan Uang Tunai Rp7,7 Miliar di Pelabuhan Harbour Bay

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Ismail Ratusimbangan
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau menegaskan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam peristiwa pembawaan uang tunai senilai total Rp7,7 miliar oleh empat orang di Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay, Kota Batam. BATAM | HITV — Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Ditreskrimsus Polda Kepri, Selasa, terkait penanganan dugaan pelanggaran administratif […]

expand_less