Tolak Surat Edaran, Ribuan Massa Datangi Kantor Wali Kota Medan
- account_circle Raffa Christ Manalu
- calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
- visibility 48
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ribuan massa Gerudug Kantor Wali Kota Medan tuntut Rico Waas tarik surat edaran. (dok/foto/raffa)
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat lakukan protes dengan mendatangi Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
MEDAN, HITV— Mereka memprotes Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 yang dinilai meresahkan pedagang dan konsumen daging babi.
Aksi massa tersebut diikuti pedagang, konsumen, serta sejumlah organisasi masyarakat seperti Horas Bangso Batak (HBB), GAMKI, Pemuda Batak Bersatu (PBB), dan perwakilan masyarakat adat Batak Toba, Karo, serta Nias.
Massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian di bawah pengawalan aparat kepolisian.
Dalam orasinya, Boydo Panjaitan, salah satu perwakilan massa, menegaskan bahwa keberatan mereka bukan dilatarbelakangi isu agama, melainkan persoalan ekonomi dan keberlangsungan hidup.
“Ini bukan soal agama. Ini soal makanan kami, soal penghidupan kami, dan masa depan anak-anak kami,” ujarnya dari atas mobil komando.
Menurut Boydo, surat edaran tersebut berpotensi memukul pelaku usaha kecil, khususnya pedagang dan peternak babi yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan produk berbahan dasar daging babi. Ia menyebut, banyak keluarga terdampak, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
Massa sebelumnya telah melayangkan surat penolakan kepada Pemerintah Kota Medan. Namun, karena tidak mendapat tanggapan, mereka memilih menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui aksi unjuk rasa.
Sejumlah perwakilan demonstran kemudian diterima untuk berdialog dengan pihak Pemerintah Kota Medan. Hingga berita ini diturunkan, proses pertemuan masih berlangsung di dalam kantor wali kota.
Para demonstran mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi dan membuka ruang dialog yang transparan. Mereka juga menuntut agar kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat. Arus lalu lintas di sekitar kawasan perkantoran sempat mengalami perlambatan, namun tetap terkendali. (\•/)
Editor: AYS
Sumber: HITV Sumut
- Penulis: Raffa Christ Manalu
