Selasa, 13 Okt 2026
dark_mode

Usai Diperiksa 3,5 Jam, KPK Tidak Lakukan Penahanan Terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto!

  • account_circle
  • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
  • print Cetak

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah diperiksa selama 3,5 jam sebagai tersangka oleh penyidik, Yakni sejak dari pukul 10.00 WIB hingga 13.30 WIB, pada hari Senin (13/1/2025).

HITVBERITA.COM | JAKARTA – Hasto Kristianto diperiksa lembaga Antirasuah tersebut sebagai tersangka kasus suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Kendatipun telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP itu selama 3,5 Jam, namun Tim Penyidik KPK tidak melakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto.

Hasto keluar dari gedung KPK didampingi tim hukum PDIP antara lain Ronny Talapessy, Maqdir Ismail, dan Johannes Tobing. Mereka langsung memberi keterangan pers kepada wartawan.

“Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik,” kata Maqdir Ismail di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Terkait materi pemeriksaan Hasto, Maqdir meminta pers menanyakan langsung ke KPK.

“Untuk hal-hal yang lain terutama berkaitan dengan perkara, saya persilakan saudara-saudara tanya ke penyidik,” sambungnya.

Diketahui bahwa Hasto telah menyerahkan surat permohonan kepada pimpinan KPK agar menunda pemeriksaannya sampai ada putusan praperadilan.

Pasalnya, dia sudah mendaftarkan gugatan praperadilan terkait penetapan statusnya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Detik-Detik Kedatangan Hasto Penuhi Panggilan KPK

Kedatangan Hasto ke gedung KPK didampingi oleh puluhan pengacara selaku kuasa hukumnya, dengan menggunakan Bus Pariwisata berwarna Merah Putih

Dari pantauan langsung hitvberita.com di lokasi, terlihat rombongan Hasto tiba pada pukul 10.00 WIB, dan Hasto pun turun dari Bus Pariwisata berwarna Merah Putih itu, dengan mengenakan Jas warna hitam dan kemeja putih dengan celana berwarna krem.

Tampak diantara pengacara tersebut diantaranya Ronny Talapessy, Yohanes Tobing, dan Patra M Zein. (Dok/Foto/AR)

“Sebagai warga negara Indonesia, hari ini, saya datang memenuhi panggilan KPK bersama seluruh kuasa hukum saya,” ujar Hasto kepada wartawan sebelum memasuki Gedung KPK, seraya menegaskan bahwa dirinya akan memberikan keterangan yang benar kepada KPK

“Saya akan ikuti seluruh proses hukum ini dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu, jalan yang ditempuh PDIP memang jalan jalan yang terjal, yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologi,” katanya.

Ketika ditanyakan tentang antisipasi apa yang akan dilakukan PDIP, jika KPK langsung melakukan penahanan, Hasto menjawab. Kalau hal itu menurutnya akan diserahkan kepada kuasa hukumnya.

Sementara itu Ronny Talapessy Kuasa Hukum Hasto mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan langkah hukum, jika pada pemeriksaan nanti berujung pada penahanan Kliennya.

“Kita ada 1000 pengacara yang akan membela pak Hasto, jadi kita lihat dulu prosesnya,” ujar Ronny.

Yohanes Tobing yang juga Tim Kuasa Hukum Hasto mengatakan, bahwa sebelum pemeriksaan ini, pihaknya telah membuat surat kepada Ketua KPK

“Ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam surat tersebut, diantaranya kami bermohon agar KPK menunda pemeriksaan terhadap Pak Hasto, karena kita sedang melakukan Praperadilan yang sidangnya pada tanggal 21 Januari mendatang,” ungkap Yohanes Tobing.

Selain yang disampaikan diatas, Yohanes Tobing juga mengaku bahwa pihaknya telah menyampaikan permohonan, agar para penyidik yang memeriksa Hasto Kristianto diganti.

“Sebab menurut kami, ada kepentingan didalam penyidikan ini, kami inginkan penyidik yang netral, yang tidak memihak kepada siapapun,” beber Yohanes

Setelah tiga setengah jam diperiksa, akhirnya Sekjen PDIP tersebut, boleh meninggalkan Gedung KPK, dan tidak dilakukan penahanan oleh lembaga Antirasuah itu, seperti yang ramai dibicarakan.sebelumnya.

(HI/Network)

Pewarta: Abdul Rosad
Editor: AYS Prayogie

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Ketua DPO PARFI Diberhentikan dari Keanggotaan PARFI

    Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Ketua DPO PARFI Diberhentikan dari Keanggotaan PARFI

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • 0Komentar

    DR Saiful Amri, MM Sekum PB PARFI Periode 2025-2030. (Dok/Foto/AR) Pengurus PB PARFI Periode 2025-2030 Resmi Melaksanakan Keputusan Kongres Ke-18 PARFI Dengan Memberhentikan Tiga Tokoh Penting Dalam Kepengurusan Sebelumnya. HITVBERITA.COM | Jakarta– Keputusan tersebut mencakup pemberhentian kepada Alicia Djohar (Ketua Umum PB PARFI 2020-2025), Gusti Randa (Sekretaris Umum), dan Pong Hardjatmo (Ketua DPO) dari keanggotaan […]

  • Bertemu di Purwakarta, Anindya Bakrie dan Kang Dedi Mulyadi Bahas Ekonomi Berbasis Lokal

    Bertemu di Purwakarta, Anindya Bakrie dan Kang Dedi Mulyadi Bahas Ekonomi Berbasis Lokal

    • calendar_month Sabtu, 22 Mar 2025
    • 0Komentar

    Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan rombongan saat bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta. (Dok/Foto/Raffa) Dalam rangka mengembangkan ekonomi berbasis lokal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie, bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), di Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat, 21 Maret 2025. HITVBERITA.COM | Purwakarta – Dalam […]

  • Wahyuning Darwati Bawa Gagasan Etika Birokrasi Era AI ke Forum Internasional Malaysia

    Wahyuning Darwati Bawa Gagasan Etika Birokrasi Era AI ke Forum Internasional Malaysia

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • 0Komentar

    Transformasi birokrasi di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya menuntut peningkatan teknologi, tetapi juga penguatan etika dan integritas aparatur negara. JAKARTA, HITV — Gagasan tersebut menjadi fokus kajian yang dipresentasikan Wahyuning Darwati, mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam forum akademik internasional di Universiti Utara Malaysia (UUM), yang berlangsung pada 19–25 […]

  • Dukung Kelancaran Arus Mudik, Dirut Jasa Raharja Hadiri Flag Off One Way Nasional 2026

    Dukung Kelancaran Arus Mudik, Dirut Jasa Raharja Hadiri Flag Off One Way Nasional 2026

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • 0Komentar

    Pemerintah mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) nasional pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini ditandai dengan flag off yang digelar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Gerbang Tol Cikampek Utama, Rabu (18/3/2026). PURWAKARTA, HITV — Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah pejabat […]

  • Dapatkan Nomor Urut 3, Ambu Anne: Syukur Alhamdulillah, Semoga Semua Paslon Dalam Keadaan Sehat

    Dapatkan Nomor Urut 3, Ambu Anne: Syukur Alhamdulillah, Semoga Semua Paslon Dalam Keadaan Sehat

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • 0Komentar

    HITVBerita.Com | Purwakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Purwakarta, selaku penyelenggara pemilu secara resmi menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Purwakarta pada Pilkada serentak 2024. Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut tersebut juga dihadiri pasangan calon (Paslon), partai pendukung, tim pemenangan, pendukung Paslon, dan masyarakat yang digelar […]

  • Pemkab Purwakarta Ambil Langkah Solutif Atasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

    Pemkab Purwakarta Ambil Langkah Solutif Atasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Tiktik Kartika Wulansari, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di tingkat pengecer. HITVBERITA.COM | PURWAKARTA –Sebagai upaya konkret, Tiktik menyampaikan bahwa pemerintah daerah turut mendukung inisiatif pemerintah […]

expand_less