Gubernur Kalteng Ajak Insan Pers Perkuat Silaturahmi dan Komunikasi Publik

Pertemuan rutin antara Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dan insan pers kembali digelar pada Kamis (21/11/2025). Forum silaturahmi yang dihadiri organisasi wartawan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalteng itu menjadi ruang dialog terbuka untuk memperkuat komunikasi strategis dalam pembangunan daerah.

HITVBERITA.COM | Palangka Raya — Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Media, menurut Gubernur, bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra yang berperan penting menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.

“Silaturahmi ini saya bangun sejak lama untuk membangun Kalteng. Tidak mungkin dilakukan sendirian, butuh mitra seperti bapak-ibu wartawan. Satu teman terlalu sedikit, seribu musuh terlalu banyak,” ujar Agustiar Sabran.

Ia menambahkan, pemerintah tengah memperketat sejumlah program prioritas—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur—namun tetap menjalankannya dengan optimisme dan kolaborasi.

Suasana dialog berlangsung akrab, namun diskusi tetap menyentuh isu fundamental: independensi pers.

Para jurnalis menyampaikan harapan agar kemitraan dengan pemerintah tidak mengurangi objektivitas, serta menekankan pentingnya pemerataan akses informasi bagi media daerah.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menegaskan komitmen pemerintah menyediakan informasi yang akurat.

“Segala bentuk aktivitas pemerintah, sekecil apa pun, harus diketahui masyarakat. Di sinilah peran media menjadi sangat penting sebagai jembatan informasi,” ujarnya.

Rangga menambahkan, Kominfo memastikan penyajian informasi resmi yang kredibel guna menangkal hoaks dan penyimpangan informasi.

Dari unsur organisasi pers, Ketua DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kalteng, Hadriansyah, mengingatkan bahwa kebebasan pers harus diimbangi tanggung jawab profesional.

“Kebebasan pers bukan berarti bebas tanpa batas. Wartawan harus berpegang pada kode etik, menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan mendidik,” katanya.

Ia menegaskan, wartawan sejati adalah mereka yang mampu berdiri di atas semua golongan dan berpihak pada kebenaran.

Pertemuan yang digelar secara berkala ini diharapkan terus menjadi ruang evaluasi dan penguatan sinergi antara pemerintah dan media. (Dok/Foto/Kisto/Hitv)

Pemerintah membutuhkan masukan kritis dari pers untuk menutup celah kebijakan, sementara media memerlukan akses informasi agar dapat menjalankan kerja jurnalistik dengan profesional, akurat, dan tetap independen. (/*/*/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Kalteng